Utang Amerika Sudah Rp 400.000 Triliun, Amerika Mau Nambah Lagi!

Utang Sudah Rp 400.000 Triliun, Amerika Mau Nambah Lagi!

Dalam hitungan hari, pemerintahan Amerika Serikat (AS) akan mengalami shutdown atau penutupan sementara akibat kehabisan anggaran. Tidak sekedar shutdown, Negara Adikuasa dikatakan juga terancam mengalami krisis finansial. Oleh karena itu, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen meminta Kongres AS untuk menaikkan batas utang untuk menghindari hal tersebut.

"Kongres telah menaikkan atau menangguhkan batas utang negara sekitar 80 kali sejak tahun 1960. Sekarang harus dilakukan lagi," kata Yellen.

Batas utang atau sering disebut plafon utang merupakan seberapa besar pemerintah AS diizinkan berutang guna memenuhi kewajibannya, termasuk di dalamnya untuk jaminan sosial, tunjangan kesehatan masyarakat, pembayaran bunga utang, serta kewajiban lainnya.

Berdasarkan data data dari Statista, per Agustus lalu, nilai utang Amerika Serikat sebesar US$ 28,427 triliun, nyaris sama dengan bulan sebelumnya, tetapi turun cukup jauh dari bulan Juni US$ 28,529 triliun.

Namun, jika melihat data dari US Debt Clock, yang melihat posisi real time utang AS saat ini mencapai US$ 28,781 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), utang tersebut sebesar 125% dari PDB Negeri Adidaya.

Nilai utang itu juga sekitar 70 kali dibandingkan dengan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. Bank Indonesia (BI) pada pekan lalu melaporkan ULN Indonesia per akhir Juli sebesar US$ 415,7 miliar atau sekitar 5.923,72 triliun

Sementara nilai utang AS jika dirupiahkan sebesar Rp 410.129 triliun!

Batas utang Amerika Serikat saat ini sebenarnya sebesar US$ 28,4 triliun, dan Yellen mengatakan Amerika Serikat akan mengalami gagal bayar (default) yang tidak pernah terjadi sebelumnya jika batas tersebut tidak dinaikkan.

"Jika batas utang tidak dinaikkan, suatu saat di bulan Oktober, sulit untuk memprediksi kapan waktu tepatnya, saldo kas di Departemen Keuangan tidak akan mencukupi, dan pemerintah federal tidak akan mampu membayar tagihannya," tambah Yellen.

"Amerika Serikat tidak pernah mengalami default, tidak sekalipun. Jika terjadi default maka akan memicu krisis finansial yang bersejarah. Default bisa memicu kenaikan suku tajam suku bunga, penurunan tajam bursa saham, dan gejolak finansial lainnya," tegas Yellen.

Plafon utang sudah berulang kali menjadi isu politik di Amerika Serikat. Shutdown juga pernah terjadi berkali-kali. Sebelumnya isu kenaikan plafon utang terjadi di era Presiden AS ke-45, Donald Trump. Saat itu pemerintahan Amerika Serikat mengalami shutdown selama 35 hari pada periode Desember 2018 hingga Januari 2019.

Shutdown tersebut menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 300 ribu pegawai pemerintah dirumahkan. Selain itu, PDB juga terpangkas. Pada kuartal IV-2018, PDB terpangkas sebesar 0,1%, sementara di kuartal I-2019 sebesar 0,2%, berdasarkan analisis Congressional Budget Office, sebagaimana dikutip CNBC International.

Saat itu, perekonomian AS masih bagus, sementara saat ini masih dalam fase pemulihan dari pandemi penyakit akibat virus corona (Covid-19), oleh karena itu dampaknya bisa lebih besar lagi.

Meski demikian, Partai Republik menolak mendukung kenaikan batas utang tersebut. Senator partai Republik dari Lousiana, Bill Casssidy mengatakan Partai Demokrat ingin menaikkan batas utang tersebut untuk membiayai rencana proyek triliunan dolar AS yang disebut "Democrat wish list".

Sementara itu Yellen mengatakan kenaikan plafon utang akan digunakan untuk membayar kewajiban di masa lalu. Mantan ketua bank sentral AS ini juga menyatakan terlalu lama menunda kenaikan batas utang akan menyebabkan lebih banyak masalah. Berkaca dari 2011, ditundanya kenaikan batas utang membuat pemerintah AS nyaris mengalami default, dan terjadi penurunan tingkat kredit.

Lembaga pemeringkat utang, S&P pada tahun 2011 untuk pertama kalinya memberikan peringkat utang AS di bawah AAA.

"Penundaan kenaikan batas utang dapat menyebabkan gangguan besar di pasar keuangan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Baik penundaan maupun default tidak bisa ditoleransi," kata Yellen.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210920150203-17-277683/utang-sudah-rp-400000-triliun-amerika-mau-nambah-lagi/2

Utang Perusahaan Dunia Capai Rp 14.000 T

Gila! COVID-19 Bikin Utang Perusahaan Dunia Capai Rp 14.000 T

13 July 2020 18:00

Wabah virus corona (COVID-19) membawa dampak yang signifikan pada keuangan ratusan perusahaan terkemuka dunia. Di tahun 2020 ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menambah utang mereka sebanyak US$ 1 triliun atau sekitar RP 14.000 triliun.

Dana itu akan dipakai untuk menopang keuangan mereka yang tertekan oleh wabah asal Wuhan, China itu. Proyeksi ini merupakan hasil dari sebuah studi baru yang dilakukan terhadap 900 perusahaan terkemuka di seluruh dunia.

Jumlah utang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya itu akan membawa total utang perusahaan global melonjak 12% menjadi sekitar US$ 9,3 triliun.

Sebelumnya pada tahun lalu, jumlah utang baru perusahaan-perusahaan dunia juga mencatatkan kenaikan tajam sebesar 8%. Kenaikan itu didorong oleh banyaknya merger dan akuisisi, juga untuk mendanai pembelian kembali saham dan membayar dividen.

Namun, alasan utama untuk tambahan utang baru perusahaan dunia tahun ini adalah karena laba mereka telah tergerus oleh pandemi COVID-19.

"COVID telah mengubah segalanya," kata Seth Meyer, manajer portofolio di Janus Henderson, perusahaan yang menyusun analisis untuk indeks utang perusahaan baru. "Sekarang ini tentang melestarikan modal dan membangun neraca yang kuat,"

Meyer mengatakan, antara Januari sampai Mei, perusahaan-perusahaan itu telah mengeruk pasar obligasi sebesar US$ 384 miliar, dan menurut perkiraannya, dalam beberapa minggu terakhir telah ada rekor baru dalam hal penerbitan utang dari perusahaan berisiko dengan "imbal hasil tinggi" dengan peringkat kredit yang lebih rendah.

Akibat itu, pasar pinjaman telah ditutup pada bulan Maret untuk semua perusahaan kecuali perusahaan-perusahaan yang paling terpercaya. Tetapi, pasar telah dibuka lebar-lebar lagi oleh program-program pembelian utang perusahaan darurat dari bank-bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat (AS), Bank Sentral Eropa dan Bank of Japan.

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks utang baru penelitian itu adalah mereka yang sudah berutang hampir 40% lebih banyak daripada yang mereka lakukan pada 2014. Juga perusahaan yang pertumbuhan utangnya telah melampaui pertumbuhan laba.

Keuntungan sebelum pajak untuk kelompok dari 900 perusahaan itu telah meningkat 9,1% secara kolektif menjadi US$ 2,3 triliun. Sementara rasio gearing, ukuran utang relatif terhadap keuangan pemegang saham, mencapai rekor 59% pada 2019, sedangkan proporsi laba yang ditujukan untuk melayani pembayaran bunga juga naik ke posisi tertinggi baru.

Cakupan utang perusahaan dunia paling besar dipegang oleh perusahaan-perusahaan AS, mencapai hampir setengah dari utang perusahaan dunia, yaitu sebesar US$ 3,9 triliun. Jumlahnya juga telah meningkat pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan perusahaan dari ekonomi utama lainnya, kecuali Swiss.

Proporsi utang perusahaan Jerman berada di nomor urut dua yaitu sebesar US$ 762 miliar. Negara ini juga memiliki tiga perusahaan dengan utang paling banyak di dunia, di antaranya yaitu Volkswagen. Utang perusahaan ini mencapai US$ 192 miliar, hanya kurang sedikit dari utang Afrika Selatan atau Hongaria.

Namun, sekitar 25% perusahaan dalam indeks baru itu ada yang tercatat tidak memiliki hutang sama sekali, dan beberapa bahkan memiliki cadangan uang tunai yang besar. Perusahaan dengan cadangan uang tunai terbesar, yaitu US$ 104 miliar, adalah Alphabet, induk dari Google.

Meski terlihat mengerikan, namun Meyer mengatakan pasar kredit masih memiliki beberapa cara untuk kembali ke kondisi pra-COVID dan ancaman virus yang sedang berlangsung.

"Ini semua adalah resep untuk pandangan yang lebih menantang daripada yang kami kira dua bulan lalu," katanya.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/market/20200713165237-17-172322/gila-covid-19-bikin-utang-perusahaan-dunia-capai-rp-14000-t

Evergrande Korban Aturan Three Red Lines

Kasus Evergrande, Korban Aturan 'Three Red Lines' Xi Jinping?

1. Kasus Evergrande, Korban Aturan 'Three Red Lines' Xi Jinping?

Chinese President Xi Jinping arrives ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit, in Port Moresby, Papua New Guinea, November 15, 2018. REUTERS/David Gray 

Jakarta, CNBC Indonesia - Selama hampir tiga dekade, Evergrande Group - seperti puluhan pengembang properti China lainnya - bertaruh besar pada pembangunan infrastruktur China yang sedang booming akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai bambu.

Tanpa pikir panjang perusahaan properti mengambil pinjaman yang sering dipaketkan dengan suku bunga dua digit dan bertaruh bahwa penjualan apartemen yang belum dibangun akan cukup tinggi untuk membayar utang yang membengkak.

Sektor real estat China yang luas, yang menyumbang 29% dari produk domestik bruto negara itu, melakukan pembangunan dan pengembangan properti secara sangat berlebihan.

Hal ini mengancam perannya yang selama ini dipandang sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi China, sebaliknya berpotensi menjadi hambatan ke depannya.

Kelebihan pasokan telah menjadi masalah selama beberapa tahun, sehingga tahun lalu China memutuskan bahwa masalah tersebut telah menjadi sangat kronis sehingga perlu ditangani dengan tegas.

Presiden Xi Jinping juga sepertinya telah kehabisan kesabaran dengan ekses sektor properti yang bermuara pada rumusan 'three red lines' (tiga garis merah) yang dikeluarkan Beijing untuk mengurangi tingkat utang di sektor tersebut.

Evergrande pun terbukti menjadi 'korban' raksasa pertama.

Apa itu three red lines?

Secara singkat, three red lines merupakan pedoman bagi perusahaan properti untuk menentukan batas maksimal pertumbuhan utang tahunan.

Aturan ini terdiri dari tiga prasyarat yang mana jika perusahaan melewati batas yang ditentukan terdapat konsekuensi terkait pertumbuhan utang tahunan maksimal yang harus ditaati.

Three red lines atau tiga kriteria kondisi finansial yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut

Rasio utang terhadap aset (tidak termasuk penerimaan uang muka) kurang dari 70%

Net gearing ratio kurang dari 100% (gearing ratio: membandingkan ekuitas pemilik dengan peminjam)

Rasio kas terhadap hutang jangka pendek lebih dari 1x

China memberlakukan pedoman tersebut kepada beberapa pengembang terpilih setelah pertemuan Agustus 2020 di Beijing yang dilatarbelakangi oleh tingkat utang yang meningkat, kenaikan harga tanah, dan penjualan yang kian bertambah.

UBS dalam laporannya mengatakan sebagai bagian dari skema awal, 12 pengembang percontohan harus menyerahkan laporan terperinci tentang situasi pembiayaan mereka untuk dievaluasi oleh regulator yang dipimpin oleh People's Bank of China, bank sentral China, dan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan, regulator konstruksi negara.

Dikutip dari laporan UBS, menurut perkiraan S&P hingga awal tahun ini, hanya 6,3% dari pengembang yang di-rating oleh mereka yang dapat sepenuhnya mematuhi ketiga kriteria yang diharapkan.

Akhir Maret lalu China Evergrande juga ikut berjanji untuk memenuhi 'tiga garis merah' Beijing pada tahun 2023 mendatang, tentu dengan asumsi perusahaan selamat dari krisis yang sedang dihadapi.

Tentu penerapan kebijakan baru ini datang dengan dampak positif maupun negatif baik bagi perusahaan maupun pemerintah China sendiri.

Jika berhasil diterapkan, peraturan ini tentu akan mampu mengontrol harga tanah dan properti di China, karena perusahaan tidak dapat dengan serta merta dengan bebas dan mudahnya memperoleh pinjaman sehingga dapat beradu harga dengan pengembang lain yang pada akhirnya mengganggu harga pasar, baik itu lahan maupun properti.

Pertumbuhan harga rumah hunian yang terjadi selama 15-20 tahun terakhir membuat properti menjadi sangat tidak terjangkau bagi jutaan penduduk China.

Aturan ini juga dapat membatasi kredit yang diserap oleh industri real estate. Pengekangan penyaluran kredit ke sektor real estate ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyalurkan kredit ke sektor perekonomian lain yang lebih produktif.

Penerapan kontrol yang lebih ketat oleh pemerintah China juga untuk memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan. Real estate adalah bagian penting dari ekonomi China karena memiliki hubungan yang erat dan mata rantai ekonomi yang panjang baik dengan berbagai industri hulu maupun hilir.

Three red lines memang sejalan dengan slogan 'coomon prosperity' (kemakmuran bersama) yang dielu-elukan oleh Xi Jinping, akan tetapi aturan kepada pengembang untuk menjaga tingkat utang dalam batas yang wajar bisa juga memberikan dampak negatif.

Dilansir FT, Ting Lu, Kepala Ekonom China di bank investasi Nomura, mengatakan bahwa dia yakin upaya Beijing untuk beralih dari satu model pertumbuhan ke model lainnya dapat secara signifikan menekan pertumbuhan tahunan di masa depan.

Logan Wright, Direktur Rhodium Group yang berbasis di Hong Kong mengatakan sektor properti menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan, ekonomi dan sosial - telah memicu protes di beberapa kota.

"Sangat sulit untuk memberikan narasi yang meyakinkan bahwa potensi pertumbuhan China akan melebihi 4 persen dalam dekade berikutnya," tambah Wright.

Jika proyeksi seperti itu terbukti benar, "keajaiban" pertumbuhan China berada dalam bahaya.

Dalam dekade 2000-2009, rata-rata pertumbuhan PDB China berkisar 10,4% per tahun. Kinerja fantastis ini sedikit mereda pada dekade berikutnya, meskipun demikian selama 2010 hingga 2019, PDB tahunan masih tumbuh rata-rata 7,68%.

Bagi perusahaan sendiri aturan ini jika diterapkan tentu akan membuat likuiditas perusahaan membaik dengan kondisi finansial yang dapat dikatakan sehat.

Akan tetapi secara bisnis ini bisa menjadi ancaman pertumbuhan yang mana perusahaan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menghasilkan pendapatan lebih dari pengelolaan utang, karena jumlahnya yang kini dibatasi.

Jika diterapkan di Indonesia bagaimana nasib emiten properti?

Untuk menjawab pertanyaan di atas Tim Riset CNBC Indonesia coba menghitung berbagai kriteria yang ditetapkan dalam pedoman three red lines China tersebut yang diaplikasikan pada emiten properti Indonesia menggunakan laporan keuangan tengah tahun atau akhir kuartal kedua dari masing-masing emiten properti Tanah Air di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Emiten-emiten yang dimaksud dalam simulasi sederhana ini adalah PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI).

Kemudian, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Sentul City Tbk (BKSL), dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK).

Terkait kode warna yang digunakan masing-masing menunjukkan indikasi berbeda, hijau menandakan kondisi finansial perusahaan telah sesuai dengan tiga aturan yang ditetapkan, kuning menandakan perusahaan melanggar satu kriteria, oranye mengindikasikan perusahaan tidak mematuhi dua kriteria dan merah berarti semua kriteria tidak terpenuhi sama sekali.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan terlihat hanya terdapat satu perusahaan yang kondisi finansialnya sudah sesuai standar baru yang diterapkan di China.

Perusahaan tersebut adalah pengembang Mal Kota Kasablanka, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON). PWON merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki cash rasio lebih dari satu kali utang jangka pendek, tepatnya 1,34 kali. Hal ini mengindikasikan PWON dapat melunasi seluruh utang jangka pendeknya secara cepat meski harus diambil dari kas perusahaan.

Artinya jika aturan ini diterapkan di Indonesia, pertumbuhan utang tahun PWON bisa mencapai maksimal 15%.

Simulasi sederhana ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perusahaan yang dilabel merah atau melanggar semua kriteria, di mana level utang terhadap aset seluruh emiten properti RI masih berada di angka kurang dari 70%, artinya perusahaan masih mampu melunasi kewajiban utang dengan aset yang dimiliki.

Tiga perusahaan tercatat telah sesuai dengan dua kriteria, hanya terjanggal pada aturan rasio kas terhadap utang jangka pendek, di mana kas atau setara kas dari ketiga perusahaan tersebut (BSDE, BKSL, LPCK) tidak mencapai 1 kali besar utang jangka pendek.

Hal ini menandakan perusahaan tidak mampu melunasi seluruh kewajiban jangka pendek secara cepat dengan hanya menggunakan kas perusahaan saja.

Sedangkan lima perusahaan sisanya hanya memenuhi persyaratan rasio liabilitas terhadap aset kurang dari 70%, atau dengan kata lain, jika aturan ini diterapkan di Indonesia, pertumbuhan utang tahun lima emiten ini dibatasi maksimal 5%.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210923194314-17-278759/kasus-evergrande-korban-aturan-three-red-lines-xi-jinping

Perusahaan yang Tersandung PKPU dan Kepailitan

Sederet Kasus Perusahaan yang Tersandung PKPU dan Kepailitan 

Kompas.com - 11/10/2020, 18:38 WIB 

Sejumlah perusahaan kenamaan beberapa waktu belakangan bergantian menjadi pembahasan karena tersandung gugatan yang dilayangkan oleh berbagai pihak. Sengketanya berkaitan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan. 

Berdasarkan catatan Kompas.com, setidaknya dalam dua bulan terakhir ada lima perusahaan yang kasusnya diproses Pengadilan Niaga di Negeri (PN) Jakarta Pusat. Terdiri PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), PT Trans Retail Indonesia, dan PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). 

Pada kasus yang dialami perusahan-perusahaan tersebut, di antaranya ada yang sudah selesai, namun ada pula yang masih berproses. Berikut rincian sederet kasus perusahaan yang diajukan permohonan PKPU hingga kepailitan: 

1. Sentul City 

Perusahaan pengembang properti Sentul City digugat pailit oleh krediturnya yakni Ang Andi Bintoro, Meilyana Bintoro, Jimmy Bintoro, Denny Bintoro, dan Linda Karnadi. Gugatan pailit dari keluarga Bintoro tersebut dilayangkan ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2020 lalu dengan nomor perkara 35/Pdt.Sus- Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. 

Dalam petitum gugatan, salah satunya meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya. Serta meminta Sentul City dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. 

Dalam konferensi pers pada Kamis (13/8/2020) lalu, pengacara yang mewakili keluarga Bintoro, Erwin Kallo mengungkapkan, penyebab gugatan pada Sentul City dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya terkait jual beli tanah kavling. 

Keluarga Bintoro melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah kavling pada tanggal 3 Juli 2013. Di mana serah terima kavling dijadwalkan pada Oktober 2013. Pada saat yang sama pula, keluarga Bintoro telah melunasi pembayaran uang muka, booking fee, dan angsuran ketiga. Setelah itu melunasi seluruh angsuran dengan total Rp 29,319 miliar pada 3 Maret 2015. 

Tetapi setelah pelunasan dilakukan, Sentul City belum melakukan serah terima. Setelah proses panjang yang dilalui, konsumen pun memutuskan mengajukan permohonan pailit pada perusahaan. Kendati demikian, konflik ini pada akhirnya berujung damai dengan ditariknya pengajuan pailit oleh keluarga Bintoro pada 18 Agustus 2020 dari Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. 

2. Hanson International 

Hanson International, perusahaan milik Benny Tjokrosaputra telah dinyatakan pailit berdasarkan hasil sidang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perseroan di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 12 Agustus 2020. 

Sebelumnya, Hanson International dimohonkan PKPU pada Februari 2020 oleh dua pihak yakni Lanny Nofianti dengan nomor perkara 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan Erwin Yoggie Salim dengan nomor perkara 51/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. 

Status kepailitan Hanson International pun disampaikan melalui surat edaran kepada seluruh pemegang saham dan kreditur yang diterbitkan 28 Agustus 2020 oleh perusahaan. Dalam surat itu, Direktur Hanson International Hartono Santoso menyatakan, berdasarkan hasil sidang dinyatakan bahwa PKPU Hanson telah berakhir, serta memutuskan pailit. 

Putusan ini telah diumumkan kurator di dua surat kabar harian nasional pada 21 Agustus 2020. "Menyatakan PT Hanson International Tbk selaku Termohon PKPU/Debitor 'Pailit' dengan segala akibat hukumnya," ungkap Hartono seperti dikutip dalam surat edaran, Sabtu (29/8/2020). 

3. Global Mediacom 

Global Mediacom digugat oleh KT Corporation, perusahaan telekomunikasi asal Korea Selatan, terkait kasus kepailitan. Sengketa tersebut dilayangkan pada 28 Juli 2020 dengan nomor perkara 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. 

Global Mediacom merupakan salah satu perusahaan bagian MNC Group, jaringan bisnis yang dimiliki pengusaha nasional sekaligus politikus Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Dalam petitum, KT Corporation meminta kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan pailit seluruhnya. 

Serta meminta Global Mediacom dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Kendati demikian, permohonan pailit tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Majelis Hakim menilai, permohonan kepailitan tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil kreditur yang mempunyai dua atau lebih kreditur. 

Selain itu, tidak dibayar sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat dibagi, sehingga tidak dapat terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004. Dengan penolakan permohon ini, KT Corporation pun diwajibkan untuk membayar ganti rugi biaya perkara yang ditimbulkan dari sengketa tersebut. 

Kuasa hukum Global Mediacom Hotman Paris Hutapea mengatakan, putusan itu menegaskan bahwa KT Corporation memang tidak mempunyai cukup bukti untuk permohonan pailit kepada Global Mediacom. 

"Kita enggak tahu dari mana dia, ngaku-ngaku dapat pengalihan kontrak dari perusahaan lain, tapi untuk pengalihan kontrak itu harus ada perjanjian pengalihan. Dia tidak punya, jadi memang sama sekali enggak tahu dari awang-awang mana dia," ujar Hotman dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020). 

4. Trans Retail Indonesia 

Trans Retail Indonesia tersandung kasus PKPU yang dimohonkan oleh PT Tritunggal Adyabuana ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 30 September 2020. Adapun sengketa ini bernomor perkara 319/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. 

Tritunggal Adyabuana merupakan perusahaan nasional pemasok (supplier) berbagai macam produk peralatan rumah tangga. Sementara Trans Retail Indonesia, merupakan salah satu bagian dari Trans Corporation, perusahaan milik Chairul Tanjung, Perusahaan memiliki toko ritel dengan merek Carrefour, Transmart, dan Groserindo. 

Dalam petitumnya, Tritunggal Adyabuana meminta majelis hakim mengabulkan permohonan untuk Trans Retail Indonesia berada dalam status PKPU sementara selama 45 hari, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. 

Selain itu, meminta untuk menunjuk beberapa pihak sebagai tim pengurus dalam proses PKPU ini dan sebagai tim kurator apabila sampai diputus pailit. 

5. Ace Hardware Indonesia 

Ace Hardware Indonesia digugat oleh Wibowo and Partners dengan pengajuan PKPU yang dilayangkan pada 6 Oktober 2020 dengan nomor perkara 329/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Hal ini terkait adanya tagihan yang sudah jatuh tempo. 

Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan pengajuan PKPU terhadap Ace Hardware. Serta meminta menetapkan PKPU Sementara paling lama 45 hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan. 

Selain itu, meminta pengadilan untuk menunjuk beberapa pihak sebagai tim pengurus dan kurator dalam rangka mengurus harta Ace Hardware pada proses PKPU ini apabila dinyatakan pailit. Kuasa Hukum Wibowo dan Partners, Fajar Ardianto mengatakan, pengajuan PKPU terhadap Ace Hardware dilakukan karena terkait tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. 

"Tagihan terkait dgn Legal Service Agreement dari Wibowo & Partners yang telah jatuh tempo. Untuk besaran tagihan dan detail lainnya mungkin bisa tunggu nanti setelah sidang pertama," ujar Fajar kepada Kompas.com, Rabu (7/10/2020). 

Menanggapi sengketa ini, Direktur Ace Hardware Indonesia Sugianto Wibawa mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai permohonan PKPU terhadap perusahaannya tersebut dari pihak Pengadilan Niaga. 

Kendati demikian, ia membenarkan bahwa Ace Hardware memiliki kerjasama dengan Wibowo and Partners berupa pelayanan hukum atau legal service agreement. Nilai perjanjian jasa hukum bulanan antar keduanya itu sebesar Rp 10 juta. 

"Antara Ace Hardware Indonesia dan Wibowo and Partners ada ikatan perjanjian jasa hukum bulanan (retainer) senilai Rp 10 juta," katanya dalam surat resmi pada laman keterbukaan informasi publik Bursa Efek Indonesia, Kamis (8/10/2020). 

Ia menyatakan, Ace Hardware akan segera mengambil sikap setelah menerima pemberitahuan resmi atas gugatan tersebut. Pihaknya pun mengimbau untuk masyarakat dan investor bersikap bijak dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Dia memastikan, kinerja Ace hardware saat ini sangat baik. 

"Saat ini Ace hardware Indonesia memiliki kinerja yang sangat baik dan tetap beroperasi setiap seperti biasa," tutup Sugianto.

Sumber :

https://money.kompas.com/read/2020/10/11/183820726/sederet-kasus-perusahaan-yang-tersandung-pkpu-dan-kepailitan?page=all.

Sepatu Bata Lolos dari Pailit

Simak! Sepatu Bata Buka-bukaan Usai Lolos dari Pailit

Rabu, 16 Jun 2021 19:30 WIB

PT Sepatu Bata Tbk buka suara soal pencabutan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) alias pailit di Pengadilan Niaga. Pencabutan PKPU ini dilakukan sejak 20 Mei yang lalu.

Direktur Sepatu Bata Hatta Tutuko mengatakan pencabutan status pailit membuktikan bahwa keuangan perusahaan masih sehat. Dia mengatakan gugatan pailit itu diajukan karena ada utang bisnis, namun utang itu kini sudah dibayar.

"Utang itu adalah utang sifatnya utang bisnis. Sampai saat ini utang dagang normal, kami bayar, untuk bisnis, kami tidak melihat kekhawatiran lagi," ungkap Hatta dalam konferensi pers paparan publik virtual, Rabu (16/6/2021).

Hatta menegaskan posisi keuangan Bata saat ini sehat, sehingga status pailit karena utang belum dibayar bisa dibatalkan.

"PKPU dibatalkan karena melihat posisi keuangan kita dilihat dalam posisi tak perlu dipailitkan," ungkap Hatta.

Hatta menegaskan untuk menyelesaikan masalah utang yang membuat perusahaan digugat PKPU pun tak perlu melakukan refinancing alias menutup utang dengan utang baru. Menurutnya, keuntungan Sepatu Bata saat ini cukup untuk menyelesaikan semua masalah.

"Apa perlu refinancing? Tidak. Kita tidak butuh dari luar, kita tetap bisnis seperti biasa, ada keuntungan kita pakai untuk kuatkan posisi keuangan kita," ungkap Hatta.

Adapun keuangan perusahaan di tahun 2020 ditutup minus. Direktur Sepatu Bata Sanusi Kamad menyatakan perusahaan rugi Rp 177 miliar di 2020.

"Laba usaha tahun ini minus Rp 177 miliar, tahun sebelumnya plus Rp 23 miliar. Hal ini terjadi akibat dampak COVID," papar Sanusi dalam acara yang sama.

Penjualan produk Sepatu Bata turun 51% di tahun 2020. Perusahaan hanya mencatatkan penjualan Rp 459 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 931 miliar.

"Ada penurunan karena pandemi COVID, ini membuat penurunan kunjungan ke toko dan gerai di seluruh Indonesia," ungkap Sanusi.

Sebelumnya perusahaan menyatakan telah memenuhi kewajiban utang yang berujung pada gugatan kepailitan. Dengan begitu gugatan PKPU yang dialamatkan kepada Bata telah dicabut.

"Setelah Perseroan mempertimbangkan kesehatan finansialnya serta keberlanjutan bisnis para kreditornya, dengan ini Perseroan telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada setiap kreditur dengan cara membayar nominal yang telah disepakati sesuai dengan Pasal 245 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU)," bunyi keterangan Sepatu Bata.

Untuk diketahui, Sepatu Bata sebelumnya digugat PKPU oleh Agus Setiawan yang merupakan mantan pegawai Bata. Dikutip dari sipp.pn-jakartapusat.go.id disebutkan permohonan pemohon PKPU ini diterima dan dikabulkan.

"Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya. Menyatakan termohon PKPU PT Sepatu Bata Tbk dalam PKPU Sementara selama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan," tulis pengumuman tersebut, dikutip Jumat (9/4/2021).

Dalam mengajukan gugatannya, Agus menunjuk Hasiholan Tytusano Parulian sebagai kuasa hukum. Permohonan PKPU tersebut dilakukan karena Agus memiliki tagihan kepada BATA berupa uang pesangon dan penghargaan kerja yang telah diputus sebelumnya dalam sengketa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta.

Elisabeth Tania sebagai salah satu Tim Pengurus Sepatu Bata yang diangkat oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelaskan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon Agus Setiawan.

Terdapat laporan keuangan Interim Sepatu Bata tanggal 31 Maret 2020 yang mencatat bahwa perusahaan memiliki utang kepada supplier-supplier yang jumlahnya mencapai Rp 101,9 miliar, salah satunya PT Luxchem Indonesia yang datang ke persidangan sebagai kreditur lain.

Sumber :

https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5608731/simak-sepatu-bata-buka-bukaan-usai-lolos-dari-pailit.

Gaji Pegawai Alfamart

Penasaran Berapa Gaji Pegawai Alfamart? Intip Daftarnya di Sini

Kamis, 23 Sep 2021 12:01 WIB

Dari tahun ke tahun, Alfamart terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah toko hingga pelayanan yang disediakan. Hingga saat ini, masyarakat tak hanya dapat menikmati layanan belanja secara langsung, tapi juga dapat menikmati mudahnya berbelanja online di minimarketini secara online.

Selain itu, baru-baru ini brand jaringan minimarketini menyediakan layanan belanja online lewat aplikasi Whatsapp.

Alfamart sendiri merupakan salah satu jaringan toko swalayan terbesar yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Alfamart dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Melansir dari situs resmi Alfamart, perusahaan ini dimulai pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto yang baru mengawali usaha di bidang perdagangan dan distribusi. Setelahnya pada 2002, perseroan tersebut mengakuisisi 141 gerai Alfa minimart dan berganti nama menjadi Alfamart.

Melihat bagaimana besarnya bisnis yang dimiliki oleh perseroan ini, kira-kira berapa ya besaran gaji pegawai Alfamart?

Melansir dari situs pilihprofesi.com, berikut besaran gaji yang di terima oleh para karyawan Alfamart dari setiap bulannya.

• 1. Manager - Rp. 9.200.000
• 2. Distribution Manager - Rp. 6.000.000
• 3. Logistic Junior Manager - Rp. 6.000.000
• 4. Training Manager - Rp. 6.000.000
• 5. Management Trainee - Rp. 4.200.000
• 6. Coordinator - Rp. 4.100.000
• 7. Art and Creative Staff - Rp. 4.000.000
• 8. Branch Coordinator - Rp. 4.000.000
• 9. IT Programmer and Analyst - Rp. 4.000.000
• 10. IT Risk and Assurance Staff - Rp. 4.000.000
• 11. IT Senior - Rp. 4.000.000
• 12. Planning and Development - Rp. 4.000.000
• 13. Recruitment Coordinator - Rp. 4.000.000
• 14. Teacher Trainer - Rp. 4.000.000
• 15. Warehouse Coordinator - Rp. 4.000.000
• 16. Area Coordinator - Rp. 3.800.000
• 17. Buyer - Rp. 3.200.000
• 18. Head - Rp. 3.200.000
• 19. Information Technology - Rp. 3.200.000
• 20. Area Manager - Rp. 2.500.000
• 21. Pemasaran - Rp. 2.500.000
• 22. Administrasi Kasir - Rp. 2.500.000
• 23. Operational Staff - Rp. 2.500.000
• 24. Payroll Admin - Rp. 2.500.000
• 25. Branch Inventory Control Manager - Rp. 2.500.000
• 26. Recruitment and Selection Officer - Rp. 2.500.000
• 27. Supply Chain Staffs - Rp. 2.500.000
• 28. IT Support - Rp. 2.400.000
• 29. Asisten Kepala Toko - Rp. 2.100.000
• 30. Kepala Toko - Rp. 2.100.000
• 31. Store Assistant - Rp. 2.000.000
• 32. Helper - Rp. 1.900.000
• 33. Kasir - Rp. 1.900.000
• 34. Picker - Rp. 1.800.000
• 35. Crew - Rp. 1.700.000
• 36. Sales - Rp. 1.600.000
• 37. Accounting Staff - Rp. 1.500.000
• 38. Finance Accounting - Rp. 1.500.000
• 39. Maintenance - Rp. 1.500.000
• 40. Maintenance Staff - Rp. 1.500.000
• 41. Merchandiser - Rp. 1.500.000
• 42. Purchasing Staff - Rp. 1.500.000
• 43. Safety Staff - Rp. 1.500.000
• 44. Security - Rp. 1.500.000
• 45. Staff Accounting - Rp. 1.500.000
• 46. Store Head Assistant - Rp. 1.500.000
• 47. Warehouse Staff - Rp. 1.500.000
• 48. Staff Finance - Rp. 1.400.000
• 49. Office Boy - Rp. 1.300.000
• 50. Koperasi Karyawan - Rp. 800.000

Sumber :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5736385/penasaran-berapa-gaji-pegawai-alfamart-intip-daftarnya-di-sini.

Presiden Minta Bank Segera Kucurkan Kredit

Presiden Jokowi Minta Bank Segera Kucurkan Kredit

15 Sep 2021, 09:50 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak dunia perbankan dan para pelaku usaha memanfaatkan momentum pandemi covid-19 untuk segera melakukan ekspansi dengan mengucurkan kredit dan menghidupkan kembali dunia usaha.

“Saya mengajak dunia perbankan dan para pelaku usaha untuk segera melakukan ekspansi segera mengucurkan kredit dan segera menggiatkan dunia usahanya. Pandemi harus kita jadikan momentum untuk transformasi ekonomi Indonesia,” kata Jokowi dalam sambutannya di webinar UOB Economic Outlook 2022, Rabu (15/9/2021).

Lebih lanjut, kata Jokowi, Pemerintah juga akan terus mengembangkan ekonomi berkelanjutan ekonomi, green economy dan blue economy. Selain memulihkan ekonomi sekaligus tumbuh secara berkualitas berkelanjutan dan merata.

Menurutnya, perekonomian Indonesia berpeluang tumbuh lebih tinggi. Dimana potensi pasar ekspor masih terbuka lebar. Hal itu ditandai dengan pulihnya perekonomian mitra dagang Indonesia di kuartal II 2021, seperti negara China, Amerika Serikat, Jepang, dan India.

“Kita punya peluang tumbuh lebih tinggi potensi pasar ekspor masih terbuka lebar mitra dagang kita juga mulai pulih pada kuartal II tahun 2021, China tumbuh 7,9 persen, Amerika Serikat tumbuh 12,2 persen, Jepang tumbuh 7,6 persen dan India bahkan tumbuh 20,1 persen.

Iklim Investasi

Presiden Jokowi saat menggelar Pertemuan dengan perwakilan para ketua asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Jokowi menekankan bahwa peluang ini harus dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan ekspor sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, menurut Jokowi, investasi juga akan tumbuh lebih tinggi dengan berbagai reformasi struktural yang banyak memberikan kemudahan berusaha.

“Reformasi perizinan juga sudah mulai berjalan melalui online single submission (OSS) berbasis risiko. Sehingga menciptakan iklim investasi yang semakin menarik dan mengajak Bapak Ibu untuk sigap memanfaatkan semua pulang ini kesehatan masyarakat terjaga dan perekonomian tumbuh secara berkelanjutan dan merata,” ujarnya.

Demikian, meski sektor kesehatan menjadi prioritas, namun kegiatan ekonomi juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa selalu mencari solusi dalam penanganan pandemi covid-19 agar kedua hal itu bisa terkendali.

“Kita semua sepakat bahwa kesehatan adalah prioritas dan kegiatan ekonomi adalah keharusan pemerintah mencari solusi terbaik dalam menangani covid-19 dan sekaligus melangsungkan kegiatan ekonomi,” pungkasnya.

Sumber :

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4658578/presiden-jokowi-minta-bank-segera-kucurkan-kredit?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=liputan6

Kemfood Pangkas 117 Karyawan

Sedih! Kemfood Bekas Milik Bob Sadino Pangkas 117 Karyawan

14 September 2021 13:55

Emiten pengolahan makanan dan minuman, PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD), mengumumkan bahwa anak usahanya PT Kemang Food Industries (KFI) atau Kemfood melakukan efisiensi aspek ketenagakerjaan dengan mengurangi 117 orang pekerja, termasuk merumahkan sekitar 16,9% pekerja dan mengurangi 16,6% pekerja kontrak.

Keputusan ini sejatinya tidak disetujui oleh seikat pekerja Kemfood, meskipun demikian pihak manajemen perusahaan mengatakan langkah dan kebijakan efisiensi di Kemfood ini adalah langkah yang tidak dapat dihindari.

Karin Larasati Putri, Corporate Secretary FOOD melalui keterangan yang terbit di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan bahwa keputusan ini diambil perusahaan karena kondisi pasar yang turun sangat drastis akibat pandemi.

Ia juga mengatakan jika perusahaan dan anak usaha telah melakukan efisiensi di semua bidang dan menekan pengeluaran biaya sejak pandemi Covid-19 terjadi di awal tahun.

"Penjualan dan produksi yang turun secara signifikan, hampir 50%, dan kondisi KFI yang telah mencoba bertahan lebih dari satu setengah tahun namun kondisi tak kunjung membaik, pada semester II tahun 2021 ini KFI dengan berat hati terpaksa melakukan pengurangan biaya dan efisiensi aspek ketenagakerjaan secara signifikan," tulis Karin yang dikutip CNBC Indonesia Selasa (14/9).

Pengurangan jumlah pekerja yang cukup signifikan ini dikatakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan menyelamatkan 292 orang karyawan lainnya yang merupakan mayoritas pekerja di KFI.

Karin juga menjelaskan pemilihan karyawan yang dirumahkan salah satunya didasari oleh kebutuhan sistem dan fungsi kerja di KFI.

"Sehingga walaupun terjadi pengurangan tenaga kerja, KFI tetap dapat beroperasi dengan baik dan mendukung kebutuhan para konsumen KFI," tutur Karin.

Karin juga menambahkan kebijakan yang diambil perseroan ini telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia mengatakan perusahaan percaya meski dengan jumlah karyawan terbatas, perusahaan dan anak usaha mampu melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

Perusahaan juga mencatat dampak hukum yang mungkin timbul akibat kebijakan efisiensi tenaga kerja di KFI berupa potensi sengketa hubungan industrial dan serikat pekerja.

Karin juga menyampaikan bahwa perusahaan telah melakukan upaya mitigasi yakni dengan mengikuti semua ketentuan dan aturan yang berlaku. Selain itu perusahaan juga mengatakan telah melakukan pembicaraan dan membuka forum dialog yang dilakukan dengan dewan pengurus dan perwakilan serikat pekerja KFI.

"Kebijakan efisien tenaga kerja di KFI, walau diperkirakan masih akan memberikan dampak kerugian di buku KFI atau laporan keuangan konsolidasian perseroan hingga akhir tahun 2021 ini," katanya.

"Namun akan memberi dampak penghematan yang signifikan (lebih dari Rp 500 juta per bulan) sehingga dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan perseroan dan KFI," terang Karin akan dampak kebijakan efisiensi terhadap penghematan perusahaan.

Situs resmi perusahaan mencatat pelanggan dari Sentra Food Indonesia termasuk minimarket hingga supermarket, beragam restoran ternama hingga hotel bintang lima.

Sentra Food didirikan pada 28 Juni 2004 dan fokus di bidang makanan dan minuman ini yang kemudian mengakuisisi Kemfood dan PT Sapbeverages Indonesia.

Kemfood adalah pelopor industri daging olahan di Indonesia. Perusahaan yang dirintis oleh almarhum Bambang Mustari Sadion (Bob Sadino, meninggal pada 19 Januari 2015) di awal tahun 1970 ini merupakan salah satu perusahaan daging olahan pertama di Indonesia.

Seiring dengan perkembangannya, pada 1978, Bob Sadino mendirikan pabrik dengan teknologi modern yang didirikan di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta. Pada 2008 Kemfood bergabung dan menjadi bagian dari PT Super Capital Indonesia yang merupakan induk dari Sentra Food Indonesia.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210914114240-17-276072/sedih-kemfood-bekas-milik-bob-sadino-pangkas-117-karyawan

How Many Toilets Per Person Do You Need?

How Many Toilets Per Person Do You Need in Different Industries?

Here at Concept Cubicle Systems, we know what your greatest concern and first question will be when deciding on the design and layout of washroom facilities for a new building, or for a building that is being refurbished: “How many toilets per person will be sufficient?”.

Whether you are looking to fully remodel an office, redecorate a leisure centre or have just finished a project and need to fit toilets for a public building such as a cinema, you will need to know how many individual facilities are required to keep workers and guests comfortable.

This is why we are happy to provide this guide for you, detailing how many toilets and other washroom facilities you will need per person on the premises, in order to meet regulations in different industries.

We are also ready and waiting to provide toilet cubicles across a wide range of industry sectors, so if you have been searching for toilet cubicles for any type of business or institution, contact us and see what we can do for you today. We have years of experience in the manufacture and fitting of toilet cubicles, and our qualified and trained members of staff are all prepared to discuss anything you may need for your space.

How Many Toilets Per Person Do You Need in an Office?

The number of toilets you will need for an office space is covered under Regulation 20 of the Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992. The regulation states that there is a minimum number of separate sanitary facilities that you must provide for your employees. These numbers vary, depending on the size of your workforce and the ratio of female to male workers.

If your workforce is entirely female or a mixed group, there must be:

• One toilet and one washbasin for 1-5 people
• Two toilets and two washbasins for between 6-25 people
• Three toilets and three washbasins for 26-50 people
• Four toilets and four washbasins for 51-75 people
• Five toilets and five washbasins for 76-100 people

If your workforce is entirely male, you should provide:

• One toilet and one urinal for 1-15 people
• Two toilets and one urinal for 16-30 people
• Two toilets and two urinals for 31-45 people
• Three toilets and two urinals for 46-60 people
• Three toilets and three urinals for 61-75 people
• Four toilets and three urinals for 76-90 people
• Four toilets and four urinals for 91-100 people

Under the Equality Act 2010, your firm will also have a duty to ensure that it is providing accessible toilet facilities to all employees, in locations where those with mobility issues or other impairments can most easily reach them. These toilets can be unisex, and should ideally be unisex if they are accessible to the public as well as to your staff. It is also preferential if these toilets are exclusively for the use of those who require their additional features and facilities.

If your workers are based at a temporary site, working remotely or at a place without a water supply, it will also be your duty to ensure that there are portable toilets and suitable water containers at their current workplace.

At Concept Cubicle Systems, we have spent years providing toilet cubicles and other accessories for office washrooms. We know exactly what it will take to build up or refurbish any space that you have so it is ready for any number of employees, using hardwearing, easy-to-clean products that should serve your company well for a long time to come. Contact us if you would like to discuss placing an order for your business, or take a look at our Product Guide to browse the ranges we have available for commercial buildings.

How Many Toilets Per Person Do You Need in Shops and Shopping Centres?

For public buildings such as shops and shopping centres with a retail area in excess of 1,000m2, there should be:

• One toilet per 500 male customers, plus one per every additional 1,000 male customers, or part thereof
• One toilet per 500 female customers, plus one per every additional 200 female customers, or part thereof
• Two urinals for up to 500 male customers, plus one for every additional 500 male customers, or part thereof
• One washbasin for one male toilet, plus one for every five urinals
• One washbasin for one female toilet, plus one for every two extra female toilets

How Many Toilets Per Person Do You Need in a School or Educational Facility?

The minimum number of school toilets you will be expected to provide depends on the age and schooling level of the pupils. As such, we have split up the number of sanitary appliances for each stage:

For Nurseries (Pupils Aged 3-5)

• There should be one toilet per 10 pupils or part thereof, but no less than four
• There should be one washbasin for every toilet
• There should be one deep sink, bath or shower per 40 pupils

For Primary Schools (Pupils Aged 4-11)

• There should be one toilet per 10 pupils aged under five years, and one per 15 pupils aged over five years, or part thereof. No more than 2/3rds of boys’ appliances should be urinals
• There should be one washbasin for every toilet and urinal, which they should be fitted close to

For Secondary Schools (Pupils Aged 11+)

• For boys’ washroom facilities, there should be one toilet and a urinal for every 20 pupils, or part thereof. No more than 2/3rds of their appliances should be urinals
• For girls’ washroom facilities, there should be one toilet for every 20 pupils, or part thereof
• There should be one washbasin for every toilet or urinal, up to three appliances. Where there are more than three appliances, there should be two washbasins
• There should be separate staff toilets and facilities in accordance with the regulations set out for office buildings and other workplaces, though facilities for disabled staff members may be shared with pupils.

Where pupils are aged eight or over, changing rooms and sanitary facilities for PE staff should be in addition to and separate from the facilities provided for pupils.

Here at Concept Cubicle Systems, we know that you will be looking for toilet cubicles that can last throughout the year, when you are planning on remodeling a school or nursery washroom. This is where we will be proud to step in and help, because our products provide you with the durable, easily maintained cubicles that can last for as many terms as you need. Call or email us today to discuss having these fitted, or see our Product Guide to choose the cubicles that will suit your space most.

How Many Toilets Per Person Do You Need in a Leisure Centre with a Swimming Pool?

For a leisure centre with a swimming pool, there should be:

• Two toilets for up to 100 male users, plus one more for every additional 100 male users, or part thereof
• One toilet for five female users, up to 50 users. There should then be one more toilet provided for every additional 10 female users, up to 100 users, or part thereof. After this, there should be one more toilet for every 50 users after this, or part thereof
• One urinal for every 20 male users, up to 100 users. There should then be one extra urinal provided for every 80 users that come after this, or part thereof
• There should be one washbasin for every toilet, plus one more washbasin for every five urinals
• One shower for every 10 male users, or part thereof
• One shower for every 10 female users, or part thereof

Here at Concept Cubicle Systems, we are often called by the owners and managers of leisure centres looking to have their washroom spaces redecorated and refurbished. This is because they know that we are able to provide the waterproof, long-lasting cubicles they need, and we can even arrange to have their cubicles designed and created using any existing pattern, aesthetic, or colour scheme they wish to keep consistent in their facilities. We are even able to provide a range of shower cubicles, or cubicles for changing rooms if you require these.

How Many Toilets Per Person Do You Need in a Public Building?

For a public building where most toilet use will be during intervals, or after a certain number of hours (such as stadiums, concert halls, theatres or cinemas), you should provide:

• Two toilets for up to 250 male visitors, plus one more for every additional 250 male visitors, or part thereof
• Two toilets for up to 20 female visitors, plus one more for every additional 20 female visitors, up to 500 female visitors in total. Once this number has been reached, there should be an extra toilet provided for every further 25 female visitors, or part thereof
• Two urinals for up to 50 male visitors, plus one more for every additional 50 male visitors, or part thereof
• One washbasin per toilet for male visitors and in addition, one urinal for every five urinals, or part thereof
• One washbasin per toilet for female visitors, plus one for every two additional toilets for female visitors, or part thereof

There are also minimum numbers of sanitary conveniences that must be provided for public buildings where most use does not depend on an interval, such as libraries, museums and exhibition centres:

• There should be one toilet provided per every 250 male visitors, plus one for every additional 500 male visitors, or part thereof. Male toilet provision should be half of the female visitor provision where urinals are not used
• There should be two toilets provided for up to 40 female visitors, three toilets for up to 70 female visitors, four toilets for up to 100 female visitors, and one extra provided for every 50 female visitors after this, or part thereof
• There should be one urinal for every 50 male visitors, up to 100 male visitors in total, and then one more urinal for every additional 100 male visitors after this, or part thereof
• There should be one washbasin for every male toilet provided, plus one more for every five urinals, or part thereof
• There should be one washbasin for every female toilet provided, plus one more for every two more toilets provided, or part thereof

How Many Toilets Per Person Do You Need in a Bar, Pub, Nightclub or Restaurant?

In a building where seating is provided for eating and drinking, such as a restaurant or food court, the minimum number of toilets you should provide per person are listed as follows:

• Two toilets for up to 150 male guests, plus one for every additional 250 male guests, or part thereof. There should be two toilets for every 50 male guests if urinals are not provided
• Two toilets for up to 30 female guests, plus one for every additional 30 female guests or part thereof. This number extends up to 120 female guests, with one toilet being provided for every 60 female guests after this
• One urinal for every 60 male guests or part thereof, up to 120 male guests in total. After this, one more urinal should be provided for every additional 100 male guests, or part thereof
• There should be one washbasin for every male toilet, plus one more for every five urinals, or part thereof
• There should be one washbasin for every female toilet

For licensed pubs, bars, nightclubs and discotheques, there should be:

• Two toilets for up to 150 male guests, plus one for every additional 200 male guests, or part thereof. There should be two toilets for up to 40 male guests if urinals are not provided
• Two toilets for up to 25 female guests, plus one for every additional 25 female guests or part thereof after this. This extends up to 200 female guests. Once this number has been reached, there should be an additional toilet for every 35 female guests, or part thereof
• One urinal for every 50 male guests, up to 200 male guests in total, plus one for every additional 70 male guests or part thereof after this
• One washbasin per male toilet, plus one for every five urinals or part thereof
• One washbasin per female toilet, plus one additional washbasin for every two female toilets after this, or part thereof

How Many Toilets Per Person Do You Need in a Religious Building?

It is common for a church or other house of worship, such as a synagogue, mosque, temple or gurdwara, to have one unisex facility. Some may not even have a toilet at all, but if you require facilities for your place of worship it will usually be recommended that separate facilities are built for both men and women. Additional facilities should also be provided for disabled visitors.

The exact number of toilets that should be provided will depend on the number of people that use the premises:

• In a church or other religious building where there are up to five members of staff and volunteers, one toilet should be provided
• Two toilets should be provided in a church or other religious building where there are up to 25 people using the premises

After this time, the number will increase further, depending on the number of staff and volunteers present. Additional facilities may be required for the building’s congregation, as well as the public.

How Many Toilets Per Person Do You Need in a Hostel, Guest House or Bed and Breakfast?

The regulations on how many toilets you will need per person for a hostel, guest house or bed and breakfast vary, depending on the area you are planning on carrying out work in.

To give an example in the city of Preston and the surrounding areas, the regulations for hostels are as follows:

• One toilet should be provided for every 1-6 guests
• Two toilets should be provided for every 7-12 guests
• Three toilets should be provided for every 13-18 guests
• Each of these toilets should also have a washbasin provided nearby

Kisah Jamu Nyonya Meneer

Kisah Hidup Nyonya Meneer, Pemilik Bisnis Jamu Terbesar di Indonesia

Minggu, 10 Januari 2021 11:15

Nyonya Meneer atau Lauw Ping Nio lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895. Dia adalah pebisnis jamu legendaris di Indonesia. Sosoknya banyak dikenal dalam foto dirinya yang tertempel pada setiap produk jamunya.

Awal sepak terjangnya sebagai pebisnis jamu dimulai ketika ia sering meracik jamu untuk obat suaminya di tengah masa krisis pendudukan Belanda di tahun 1900-an. Karena racikan jamu Nyonya Meneer berhasil menyembuhkan penyakit suaminya, dia makin sering meracikkan jamu apabila ada kerabatnya yang sakit. Berawal dari niat menolong sesama inilah, Nyonya Meneer mengubahnya menjadi bisnis.

Masa Kecil Nyonya Meneer

Saat Lauw Ping Nio atau Nyonya Meneer masih berada di dalam kandungan, ibunya gemar memakan butiran-butiran halus sisa tumbukan padi yang dalam bahasa Jawa disebut “Menir”. Dari sanalah sang ibu lebih memilih memanggil Lauw Ping Nio dengan sebutan Meneer.

Waktu kecil, ibu Nyonya Meneer mendidiknya untuk rajin merawat tanaman berkhasiat dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Oleh karena itulah, Meneer tumbuh menjadi orang disiplin dan kreatif.

Selain itu, dia juga dianugerahi kecantikan sehingga membuat seorang pedagang muda Tionghoa asal Semarang, Ong Bian Wan, jatuh hati. Tanpa ragu, Ong Bian Wan melamar Meneer yang saat itu baru berusia 17 tahun.

Membantu Warga Sekitar

Di tengah masa-masa sulit zaman Penjajahan Belanda, suami Nyonya Meneer mengalami sakit perut yang parah. Walaupun telah banyak dokter yang didatangkan untuk menyembuhkan penyakitnya, namun tak ada satupun yang berhasil.

Oleh karena itulah, Nyonya Meneer berinisiatif untuk meracik sendiri ramuan jamu dan diberikan pada suaminya. Alhasil, jamu pertamanya itu berhasil membuat sang suami sembuh.

Karena keberhasilan itu, dia jadi lebih semangat dalam meracik jamu tradisional yang bahannya diperoleh dari tanaman herbal warisan keluarga. Racikan itu digunakan untuk menyembuhkan sejumlah penyakit yang diderita warga sekitar.

Merintis Bisnis Jamu

Berawal dari niat menolong sesama, Nyonya Meneer mengubahnya menjadi bisnis. Pada awalnya, dia mengantarkan sendiri jamu-jamu racikannya ke rumah konsumen.

Seiring waktu, bisnisnya terus berkembang. Melansir dari Liputan6.com, pada tahun 1919 dia mendirikan perusahaan jamu di Semarang bernama “Jamu Jawa Asli Cap Potret Nyonya Meneer”. Industrinya ini terus berkembang hingga menjadi salah satu industri jamu terbesar di Indonesia.

Karena semakin besarnya bisnis itu, Nyonya Meneer tak lagi sanggup mengirim jamu racikan itu ke rumah-rumah konsumen. Padahal banyak konsumen yang menginginkan dirinya untuk mengantar sendiri. Dengan berat hati, Nyonya Meneer meminta maaf. Sebagai gantinya dia mencantumkan fotonya pada setiap jamu buatannya.

Diwariskan ke Anak-Anak

Semasa hidupnya, Nyonya Meneer menikah dua kali. Dari pernikahan pertamanya, Nyonya Meneer dianugerahi empat orang anak. Lalu suaminya yang pertama meninggal dunia pada saat Nyonya Meneer mengandung anak keempat. Setelah suaminya meninggalnya, diapun menikah lagi dan dianugerahi seorang anak.

Sejak kecil, anak-anak Nyonya Meneer itu sudah terlibat untuk mengelola bisnis ibunya. Mereka menyadari bahwa hidup mereka sangat tergantung dari bisnis jamu itu. Apalagi, mereka semua menyadari bahwa salah satu dari mereka akan mewarisi bisnis besar tersebut. Oleh karena itulah, mereka berkomitmen untuk melakukan yang terbaik demi bisnis ibunya itu.

Sayangnya pada periode 1989-1994, bisnis keluarga itu dihantam prahara internal yang sempat membuatnya goyah. Namun setelah masalah itu selesai, bisnis jamu Nyonya Meneer kembali berjalan dengan lancar.

Bangkrut

Pada 2017, PT Nyonya Meneer dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Perusahaan itu harus pailit karena memiliki utang kepada 35 kreditur yang jumlah totalnya mencapai Rp 89 Miliar.

Sempat ada perjanjian damai antara perusahaan dengan para kreditur itu dan diberi masa penundaan dalam pembayaran utang di tahun 2015, namun PT Nyonya Meneer dinilai tak sungguh-sungguh membayar utang. Akhirnya perjanjian damai dibatalkan dan perusahaan itu dinyatakan pailit.

Kini, bekas-bekas perusahaan besar itu dapat dinikmati di Museum Jamu Nyonya Meneer yang berada di Semarang. Pada 1984, perusahaan itu didirikan sebagai wujud pengakuan Ibu Tien Soeharto kepada Nyonya Meneer karena telah berjasa melestarikan jamu sebagai minuman asli Indonesia.

https://www.merdeka.com/jateng/kisah-hidup-nyonya-meneer-pemilik-bisnis-jamu-terbesar-di-indonesia.html?page=all

Analisa penyebab bangkrutnya produsen jamu Nyonya Meneer

Sabtu, 5 Agustus 2017 12:18

PT Nyonya Meneer dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Beratnya beban utang yang ditanggung, membuat perusahaan tak lagi sehat.

Selain beban utang, sengketa perebutan kekuasaan antarkeluarga disebut-sebut menjadi pemicu bangkrutnya perusahaan yang lahir sejak 1919 tersebut.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat mengalami kebangkrutan meskipun telah lama beroperasi salah satunya yang terjadi pada perusahaan jamu PT Nyonya Meneer.

"Nyonya Meneer lebih kepada korporasi, korporasi yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi di Jepang dan di negara lain juga ribuan perusahaan pailit karena tidak mampu menyesuaikan diri," ujar Didik saat ditemui di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (5/8).

Didik mengatakan bangkrutnya suatu perusahaan bisa disebabkan ambisi yang ingin tetap beroperasi ditengah-tengah kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan. Sehingga apabila dipaksakan malah akan memicu membengkaknya utang.

"Pailit, kalau dia tidak bisa membayar utang dan tidak bisa membayar karyawan, tidak bisa membayar cost produksi. Karena itu produksi berhenti. Kalau diteruskan produksi utang yang malah akan terus bertambah," jelasnya.

Untuk itu, Didik menyarankan perusahaan harus jeli melihat kondisi operasional dan manajemen perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus cerdas dalam mengikuti perkembangan jaman.

"Harus cepat menyesuaikan diri, tahu kondisi perusahaan bagaimana. Kalau Nyonya Meneer katanya ada masalah keluarga, saya tidak tahu pasti. Karena itu urusan internal. Tapi yang pasti, harus memahami kondisi yang ada," pungkasnya.

https://www.merdeka.com/uang/analisa-penyebab-bangkrutnya-produsen-jamu-nyonya-meneer.html

Ini Profil Pengendali Baru Pabrik Jamu Nyonya Meneer 

Nyonya Meneer setelah terkubur 2 tahun bangkit lagi. Siapa pengurusnya? 

21 April 2020

Lama tak terdengar, setelah dinyatakan pailit, merek Jamu legendaris Nyonya Meneer kembali berkibar. Namun kali ini, merek-merek jamu Nyonya Meneer berada di naungan PT Bhumi Empon Mustiko, perusahaan kerja sama antara keturunan Nyonya Meneer dengan PT. Ahabe Niaga Selaras. 

Dalam data Profil Perusahaan yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), PT Bhumi Empon Mustiko memiliki modal dasar sebesar Rp4 miliar dengan modal ditempatkan sebanyak 1.000 saham atau Rp1 milar. 

Profil perusahaan ini juga mengungkap beberapa sosok yang mengisi susunan komisaris & direksi di PT Bhumi Empon Mustiko. Penetapan direksi ini dilakulan oleh Ditjen AHU pada April 2018. Posisi Komisaris Utama dijabat Simon Harto Budi. 

Simon Harto Budi seperti diketahui merupakan salah satu sosok penting di Ahabe Group. Dia merupakan Komisaris Utama di PT Bintraco Dharma, Direktur Utama di PT New Ratna Motor, Direktur Utama PT Nasmoso, Direktur PT Semarang Diamond Citra & Direktur PT Ahabe Niaga Selaras. 

Perusahaan terakhir jika merujuk profil perusahaan ini merupakan pemegang saham mayoritas di PT Bhumi Empon Mustiko dengan kepemilikan saham sebanyak 700 lembar saham atau senilai Rp700 juta. 

Selain Simon, figur lainnya adalah Sebastianus Harno Budi. Dalam dokumen itu dia menjabat sebagai direktur. Sebastianus Harno Budi juga dikenal merupakan petinggi di sejumlah perusahaan mosalnya Komisaris di PT Semarang Diamond Citra, Komisaris di PT New Ratna Motor, Direktur Utama di PT Andalan Finance Indonesia, Direktur Utama di PT Bintraco Dharma Tbk. 

Sementara posisinya di PT Ahabe Niaga Selaras, pemegang saham pengendali di PT Bhumi Empon Mustika, adalah sebagai komisaris. Sosok lain yang menjabat direksi & komisaris di perusahaan tersebut Alesandro King Budiono (Komisaris), Hidayat Seno Budiono (Direktur Utama), & Marco Long Budiono. 

Alesandro & Marco merupakan pemegang saham dengan jumlah saham masing-masing sebanyak 150 lembar. Adapun Sebastianus Harno Budi belum memberikan jawaban ketika dihubungi Bisnis melalui pesan tertulis maupun sambungan telepon. 

Sementara itu salah satu Kurator Kepalilitan Produsen Jamu PT Nyonya Meneer Ade Liansyah mengaku tak tahu menahu soal kronologi penggunaan merek Nyonya Meneer. Kendati demikian, sejak awal memang agak berbeda pendapat terkait penjualan sejumlah merek kemarin. "Kalau soal update - nya saya sudah tidak tahu lagi," kata Ade saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/4/2020).

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200421/257/1230241/ini-profil-pengendali-baru-pabrik-jamu-nyonya-meneer-.

Perusahaan Pailit di Indonesia

Fenomena Perusahaan Pailit di Indonesia

Pailit berasal dari bahasa Belanda, failliet yang artinya macet dalam melakukan pembayaran. Kata pailit terdengar cukup menyeramkan bagi pemilik usaha. Pailit dapat diartikan bangkrut. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepailitan adalah kondisi dimana suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya kepada si piutang. 

Istilah pailit sering dikira serupa dengan bangkrut. Perusahaan dinyatakan bangkrut apabila memiliki kondisi keuangan yang tak sehat dan akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar. Karena tak mampu untuk menutupi kerugian, perusahaan yang bangkrut biasanya akan menutup usaha mereka. 

Sementara itu, perusahaan dinyatakan pailit apabila tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utang piutang kepada pihak tertentu. Sehingga, perusahaan dalam kondisi keuangan sehat pun dapat dinyatakan pailit jika tidak membayarkan kewajibannya dan terus menumpuk utang.   

PENYEBAB PERUSAHAAN PAILIT 

Umumnya perusahaan menjadi pailit karena tidak mampu bersaing dalam pasar dan mengalami proses inovasi yang lamban. Kebutuhan konsumen dapat berubah dengan cepat. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Tren dan produk baru dapat muncul setiap saat.

Dengan demikian, semua hal tersebut akan berdampak pada pendapatan, laba, kemampuan keuangan perusahaan kewajiban. Perusahaan wajib terus berinovasi untuk bertahan hidup dan menghindari kebangkrutan yang bisa menimpa siapa pun.

Kurang mengamati gerakan pesaing juga menyebabkan perusahaan pailit. Perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh di belakang. 

Penetapan harga yang terlalu tinggi juga mendorong perusahaan pailit. Sebaiknya perusahaan tidak menetapkan harga yang terlalu mahal. Memang, ada orang-orang yang percaya bahwa harga mahal dari sebuah perusahaan mencerminkan produk berkualitas lebih baik dan lebih mewah daripada yang lain.

Namun, jika ada perusahaan baru yang merilis produk rilis dan menjualnya jauh lebih murah, kemungkinan bisnis akan kalah dan konsumen akan memilih kompetitor. 

SYARAT PERUSAHAAN PAILIT 

Ketika perusahaan telah dinyatakan pailit, pihak pemberi pinjaman atau Kreditur akan menyita beberapa aset perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Suatu perusahaan dapat digugat pailit oleh pihak pemberi pinjaman jika perusahaan tidak dapat melakukan kewajiban untuk membayarkan pinjaman yang mereka pinjam. 

Dalam hal ini, perusahaan memiliki beberapa persyaratan untuk dinyatakan pailit sesuai dengan pasal 2 dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: 

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. 

Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 

Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal 

Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 

CONTOH PERUSAHAAN PAILIT DI INDONESIA

Di Indonesia, ada beberapa perusahaan terkenal yang dinyatakan pailit. Kasus pertama adalah berasal dari perusahaan produsen teh terkenal, Sariwangi. PT Sariwangi Dinas Pertanian lahan (PSAB) dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (MPISW) dinyatakan pailit dengan total utang  sebesar Rp 1,5 triliun. .

Perusahaan tidak bisa membayar utang karena gagal ketika investasi untuk meningkatkan produksi pertanian. PT PSAB dan PT MPISW menghabiskan uang sangat mungkin untuk mengembangkan teknologi air, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Akibatnya, pembayaran utang berjalan buruk dan sejumlah bank telah mengajukan tagihan namun tak dibayar oleh PT PSAB dan PT MPISW. 

Salah satu contoh perusahaan pailit lainnya datang dari perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, yaitu PT Nyonya Meneer. PT Nyonya Meneer berawal dari pembuat jamu rumahan Lauw Ping Nio. Pada awal 1900, suami Lauw Ping Nio jatuh sakit dan ia membuat beberapa ramuan jamu untuk kesembuhan suaminya. Lalu pada 1919, Nyonya Meneer pun berdiri dan memproduksi berbagai ramuan jamu legendaris yang terkenal khasiatnya dan diekspor ke berbagai negara.

PT Nyonya Meneer akhirnya dilanjutkan oleh anak dan cucu Lauw Ping Nio. Namun, hal tersebut tak bertahan lama.Pada 2017 lalu Pengadilan Negeri Semarang menyatakan PT Nyonya Meneer pailit dan pabriknya pun terpaksa harus ditutup. Produsen jamu itu digugat pailit oleh PT Nata Meridian Investara. Menurut Detik, PT Nyonya Meneer tercatat memiliki kredit macet sebesar Rp 89 miliar.

Sumber :

https://www.dslalawfirm.com/perusahaan-pailit/