Perusahaan Pailit & PKPU Menjamur Saat Pandemi

Perusahaan Pailit & PKPU Menjamur Saat Pandemi, Tanda Apa?

24 August 2021 18:00

Pemerintah mengakui adanya peningkatan jumlah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan dunia usaha selama pandemi. Pemerintah sedang mengkaji moratorium atau penundaan pengajuan PKPU dan kepailitan untuk mencegah  moral hazard bagi perusahaan yang tak bertanggung jawab.

"Terkait kepailitan pemerintah melihat bahwa ada peningkatan kasus sampai sekitar 430 kasus pengajuan pailit dan PKPU di pengadilan Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Memang ada moral hazard PKPU ini dengan syarat mudah," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Apindo, Selasa (24/8/2021).

"Pemerintah akan melihat plus minus kalau dilakukan moratorium, karena ada backlog pasca pandemi yang saat ini sudah berproses untuk mencegah moral hazard," tambahnya.

Menurut Airlangga dari aturan pengajuan kepailitan dan PKPU sekarang ini terlalu mudah, karena pasca krisis moneter di tahun 1998 itu banyak perusahaan yang melakukan PKPU dan kepailitan sebagai mekanisme jalan keluar yang dipermudah pemerintah.

"Pemerintah kaji hal itu ternyata bukannya dimanfaatkan debitur tapi beberapa kreditur juga melakukan bagian dari corporate action mereka," katanya.

Apindo juga meminta pemerintah mengeluarkan aturan moratorium kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Paling tidak kewajiban ditunda sampai 3 tahun. Hal ini supaya bisa menyelamatkan dunia usaha di tengah pandemi.

"Saat ini banyak gelombang pengajuan PKPU dan Kepailitan menurut kami sudah menunjukkan gejala yang kurang sehat. Kami mendengar bahwa pemerintah pandangan akan mengeluarkan Perppu mengenai moratorium. Kami sangat mendukung hal ini dan kami dalam kondisi sulit. Kami harap bisa sejalan dengan usulan kami yakni moratorium sampai 2025," jelasnya.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210824172237-4-270893/perusahaan-pailit-pkpu-menjamur-saat-pandemi-tanda-apa