IKEA Beralih ke Gerai Kecil

Beralih ke Gerai Kecil, IKEA Akan Pangkas 7.500 Karyawan 

22 November 2018

Pemangkasan karyawan kemungkinan akan lebih banyak menyentuh bidang pekerjaan administrasi dan pendukungnya. 

Ingka Group, pemilik sebagian besar jaringan gerai IKEA global berencana memangkas sekitar 5% tenaga kerjanya di seluruh dunia atau sekitar 7.500 orang karyawan pada beberapa tahun ke depan. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya perseroan beralih ke gerai yang lebih kecil dan memindahkan bisnisnya ke segemen belanja online. 

CEO Ingka Group Jasper Brodin mengatakan perilaku belanja konsumen yang berubah dengan cepat menyebabkan perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan cara baru melalui investasi pengembangan bisnis baru. 

"Kami mengakui bawah lanskap retail berubah dalam skala dan kecepatan yang belum pernah kami lihat sebelumnya," kata Brodin dikutip dari CNN Business, Kamis (22/11). Menurutnya, pemangkasan karyawan kemungkinan akan lebih banyak menyentuh bidang pekerjaan administrasi dan pendukungnya atau akan mencakup sekitar 75 pekerjaan akan dieliminir di Amerika Serikat. 

Meski begitu, reorganisasi itu juga akan mengarahkan pada penambahan 11.500 pekerja baru sejalan dengan rencana perusahaan membuka 30 gerai berformat kecil di sejumlah kota di seluruh dunia. Ingka saat ini tercatat memiliki 367 unit gerai Ikea dan mempekerjakan 160.000 orang dari 208.000 tenaga kerja global IKEA. 

"Kami akan menjadikan gerai yang sudah ada menjadi lebih baik dan mengambil kesempatan untuk memperbaiki kembali bisnis kami dengan inspirasi sejarah, budaya dan nilai perusahaana," ujarnya. 

IKEA belum lama ini membuka gerai pertamanya di India dan berencana melanjutkan pembukaan 25 gerai lainnya di sana.

Sumber :

https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a5597365b0/beralih-ke-gerai-kecil-ikea-akan-pangkas-7500-karyawan

Lamaran Outsourcing Menumpuk 2 Meter

Risma Dorong Anak Muda Bangun Start Up

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berupaya keras untuk bisa memberi daya dukung tumbuhnya entrepreneur di Kota Pahlawan.

Mulai dari mengembangkan Pahlawan Ekonomi, Pejuang Muda, Start Surabaya dan juga Tata Rupa. Selain itu Risma juga mendirikan Koridor yang menjadi co working space bagi perintis usaha.

Saat ditanya apa yang menjadi alasannya, lulusan Arsitek ITS ini mengaku bahwa ia ingin ada perubahan mindset di kalangan pemuda dan juga orang tua bahwa sudah tidak zaman mencari kerja, melainkan menciptakan lapangan kerja.

Hal itu juga menjadi pendorong Risma getol untuk bisa menjadikan Surabaya sebagai tuan rumah Start Up Nations Summit 2018 yang dibuka hari ini, Jumat (16/11/2018).

"Aku sedih karena per hari itu 10 sampai 15 lamaran menjadi outsourcing Pemkot. Bukan PNS lho ya, lamaran outsourcing di meja saya itu sekarang sudah dua meter tingginya, dan banyak dari lulusan kampus ternama," kata Risma di sela pembukaan Start Up Nations Summit yang diselenggarakan di Grand City itu.

Dari pengalamannya itu, Risma mengaku ingin bisa mendorong anak-anak muda bisa menciptakan sesuatu. Pemikiran anak muda dan para orang tua untuk ber entrepreneur harus diciptakan.

"Pandora itu harus dibuka," kata Risma.

Saat ini berdasarkan data BPS, jumlah wirausahawan di Surabaya mencapai 18 persen. Namun menurut Risma angka itu masih kurang. Sehingga dibutuhkan pendorong lagi.

Agar ke depan lebih banyak masyarakat yang mau menciptakan lapangan kerja sendiri.

"Makanya aku push Start Up Nations Summit ini, yang mulanya hanya dua hari tapi akhirnya aku rancang sana sini supaya jadi seminggu penuh," katanya.

Dari segi regulasi juga, Surabaya dikatakan Risma sangat mendukung berkembangnya start up.

Ia menyontohkan untuk perizinan usaha, semua sudah gratis. Mengurus izin merk dagang, pelaku perintis usaha juga tidak kenai biaya. Begitu juga dengan izin kesehatan, semua malah difasilitasi oleh Pemkot Surabaya.

"Sampai merk juga kita gratiskan," kata wali kota perempuan pertama Surabaya ini.

Namun dari semua kalangan yang diajak untuk membangun start up, menurut Risma yang paling susah diubah mindsetnya adalah kalangan fresh graduate.

Masih banyak yang berfikir banyak menjadibpegawai dengan income aman adalah pilihan teraman yang baik diambil selepas lulus kuliah.

"Padahal kalau jadi pegawai itu ada batasan income. Tapi kalau pengusaha batasnya itu bumi dan langit, nggak terbatas," pungkas Risma.

Sumber :
http://suryamalang.tribunnews.com/2018/11/16/lamaran-outsourcing-menumpuk-2-meter-risma-dorong-anak-muda-bangun-start-up

21 Perusahaan Pindah dari Karawang

UMK Tinggi, 21 Perusahaan Pindah dari Karawang 

Sejak 2017, sebanyak 21 perusahaan memilih pindah dari Karawang, Jawa Barat. Hal ini diduga lantaran tingginya upah minimum kabupaten ( UMK) Karawang.

"Dalam catatan kami sejak tahun 2017 hingga 2018 ini, sudah ada 21 perusahaan yang pindah dari Karawang karena alasan mereka tidak mampu untuk membayar upah tinggi di Karawang," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang Ahmad Suroto, Selasa (13/11/2018).

Suroto menyebut, hengkangnya 21 perusahaan tersebut menimbulkan pemutusan hubungan kerja PHK sebanyak 22.000 pekerja. Berdasarkan laporan kepada Disnakertrans, kata dia, pada 2019 ada lima perusahaan garmen yang bakal meninggalkan Karawang jika UMK kembali naik.

Sementara untuk manufaktur, dia mengaku belum mendapat laporan. Akan tetapi, ia mengklaim pihaknya sudah memfasiltasi perusahaan garmen agar mereka bisa bertahan, dengan memberikan penangguhan upah.

"Namun, cara itu belum efektif karena masih banyak perusahaan yang pindah," kata dia. Suroto menyebutkan, jika lima perusahaan tersebut hengkang, diperkirakan sebanyak 9.000 pekerja akan dirumahkan.

Suroto mengatakan, berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan menyepakati untuk merekomendasikan kenaikan upah 8,03 persen dari Rp 3.919.291 menjadi Rp 4.233.226 pada 2019.

Kenaikan tersebut diperkirakan akan berdampak bagi perusahaan di sektor tekstil, sandang dan kulit (TSK). "Dampak yang paling besar dari kenaikan UMK ini memang untuk sektor TSK. Sedangkan sektor manufaktur masih mampu bertahan," kata dia.


Sumber :
https://regional.kompas.com/read/2018/11/13/19055031/umk-tinggi-21-perusahaan-pindah-dari-karawang?utm_campaign=Dlvrit&utm_source=Twitter&utm_medium=Social.

Pelopor Teh Celup di Indonesia yang Berakhir Tragis

Sariwangi, Si Pelopor Teh Celup di Indonesia yang Berakhir Tragis 

Kompas.com - 18/10/2018, 06:08 WIB 

Setiap berbicara mengenai teh celup, mungkin yang muncul dalam benak adalah Sariwangi. Ya, brand teh ini telah menjadi top of mind terkait dengan produk teh. Sariwangi merupakan perusahaan teh yang berdiri sejak 1962. 

Lengkapnya adalah PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Baca: Utang Rp 1 Triliun, Perusahaan Teh Sariwangi Dinyatakan Pailit Kantornya berada di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Awalnya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan komoditas teh. 

Selanjutnya bertransformasi menjadi produsen, yang meliputi proses blending serta pengemasan. Pada masa jayanya, Sariwangi adalah perusahaan yang cukup kompetitif. Produk-produk yang dihasilkan juga inovatif. 

Bahkan, salah satu produk yang dihasilkan menjadi "pelopor revolusi" kebiasaan minum teh masyarakat Indonesia: teh celup Sariwangi. Mengutip sejumlah referensi, Sariwangi mulai memperkenalkan produk teh dalam kantong pada tahun 1970-an. 

Menggunakan nama perusahaan sendiri, saat diluncurkan, produk teh ini kemudian diberi merek Teh Celup Sariwangi. Teh Celup Sariwangi sukses di pasaran. Ketika merek-merek lain masih berkutat pada produk teh yang dikemas secara konvensional, Sariwangi sudah melangkah di depan. 

Kesuksesan inilah yang menggoda Unilever untuk mengakuisisi produk dan merek Teh Celup Sariwangi pada 1989. Setelah produk Teh Celup Sariwangi diakuisisi, PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. 

Sariwangi masih menjual produk teh dengan merek SariWangi Teh Asli, SariWangi Teh Wangi Melati, SariWangi Teh Hijau Asli, SariWangi Gold Selection, SariMurni Teh Kantong Bundar. Hingga beberapa tahun lalu, penjualan perusahaan ini pernah menyentuh 46.000 ton teh per tahun. 

Selain itu, perusahaan ini juga menjadi penyuplai teh dalam kantong dengan produksi mencapai 8 juta kantong per tahun. Investasi yang Gagal Namun, sejak 2015, PT Sariwangi  Agricultural Estate Agency bersama perusahaan afiliasinya PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung didera kesulitan. 

Dua perusahaan ini terjerat utang hingga Rp 1,5 triliun kepada sejumlah kreditur. Salah satu penyebab dua perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan adalah gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. 

Perusahaan ini mengembangkan sistem drainase atau teknologi penyiraman air dan telah mengeluarkan uang secara besar-besaran. Namun, hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Pembayaran cicilan utang tersendat, dan membuat sejumlah kreditur mengajukan tagihan. 

Ada lima bank yang saat itu mengajukan tagihan, yakni PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank Panin Indonesia Tbk, dan PT Bank Commonwealth. 

Pada tahun itu juga, Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indorub memohon perdamaian. Dua perusahaan itu mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada para kreditur. Namun, hingga 2018, Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indorub tetap tak bisa menjalankan janjinya.  

Pada Rabu (17/10/2018), Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari salah satu kreditur, yakni PT Bank ICBC Indonesia terhadap Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. Seiring dengan keputusan tersebut, dua perusahaan perkebunan teh ini resmi menyandang status pailit.

Sumber :

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/18/060810426/sariwangi-si-pelopor-teh-celup-di-indonesia-yang-berakhir-tragis?page=all.

PT Nagano Tutup

PT Nagano Tutup, Gaji 52 Karyawan Belum Dibayar
Rabu, 12 Sep 2018 - 10:33 WIB

Kasus perusahaan asing tutup dan pemiliknya kabur kembali terjadi di Batam. Kali ini terjadi pada PT Nagano Drilube Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo, Batam. Bos perusahaan asal Jepang itu kabur tanpa membayar gaji 52 karyawannya.

Kaburnya bos PT Nagano ini membuat para pekerjanya cemas. Selasa (11/9/2018)  mereka mendatangi pabrik dan berharap ada kejelasan soal gaji bulan terakhir mereka yang belum dibayar perusahaan.

Seorang karyawan PT Nagano, Nursani, mengatakan pihak perusahaan memang merumahkan seluruh karyawannya per Rabu (5/9) lalu. Namun sehari sebelumnya, atau pada Selasa (4/9), seluruh karyawan masih bekerja seperti biasa.

“Tapi saat kami mendatangi perusahaan pada Rabu (5/9), pabrik sudah stop plan,” kata Nursani saat mendatangi PT Nagano, Selasa (11/9) siang.

Nursani mengatakan, sebelumnya memang ada beberapa kejanggalan di pabrik. Misalnya, pada Selasa (4/9) lalu pihak pengelola Kawasan Industri Batamindo mendatangi pabrik. Mereka kemudian memutus sambungan listrik ke perusahaan itu.

“Kami tidak tahu apa yang terjadi. Sekuriti yang masuk siang juga disuruh pulang, dan kami lihat listriknya dipadamkan,” jelasnya.

Semua karyawan juga dipulangkan, siang itu. Karena curiga dan penasaran, Nursani dan beberapa rekannya datang ke pabrik pada Rabu (5/9) siang, pabrik tersebut sudah tutup.

“Kami kemudian memastikan kepada Batamindo, katanya perusahaan sudah tidak membayar listrik,” jelasnya.

Nursani mengaku, sejauh ini informasi dari pihak manajemen masih sangat minim. Sehingga sebagian besar karyawan tidak tahu persih apa yang terjadi pada perusahaan.

Menurut informasi yang beredar di kalangan karyawan, pemilik perusahaan yang merupakan warga negara (WN) Jepang kabur dan pulang ke negaranya.

Padahal, kata Nursani gaji bulan terakhir ke-52 karyawan belum dibayar. Ia menyebut, dari 52 karyawan tersebut 39 di antaranya berstatus karyawan permanen. Termasuk dirinya yang sudah bekerja 18 tahun di PT Nagano.

“Kami bingung nasib kami bagaimana ini,” ucapnya.

Kepala Disnaker Kota Batam Rudi Syakiakirti membenarkan PT Nagano sudah tutup. Ia juga mengaku perusahaan belum membayar gaji bulan Agustus bagi ke-52 karyawannya.

“Harusnya terima bulan ini. Untuk melunasi gaji karyawan membutuhkan biaya Rp 292 juta,” kata Rudi, Selasa (11/9).

Berdasarkan informasi dari bagian kepegawaian perusahaan, selama beberapa bulan terakhir gaji karyawan PT Nagano dibayar oleh perusahaan induknya di Jepang. Hal ini dilakukan karena kuat dugaan PT Nagano Drilube Indonesia sudah tak sanggup membayar gaji karyawannya.

“Seperti subsidi begitu. Karena produksi di sini juga tak terlalu banyak,” ujarnya.

Rudi mengaku sudah melakukan mediasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan kepastian dari induk perusahaan yang ada di Jepang. Pihaknya sudah menggelar rapat bersama karyawan dan serikat pekerja PT Nagano untuk mencari solusi terkait nasib 52 karyawan tersebut.

“Karyawan tidak tahu apa ini perusahan sudah berhenti beroperasi atau seperti apa. Gak jelas statusnya. Hasil rapat kami juga akan minta bantuan pemerintah yang ada di Jepang untuk mencari kejelasan,” beber Rudi.

Ia berharap dalam waktu dekat ini ada kejelasan terkait nasib karyawan PT Nagano ini. “Sabtu kemarin kami saya sudah menemui mereka. Semoga secepatnya ada solusi,” tutupnya.

Sementara General Manager Affair Batamindo Tjaw Hoeing membenarkan bahwa Presiden Direktur (Presdir) PT Nagano sudah hilang komunikasi sejak seminggu yang lalu, atau tepatnya sejak Selasa (4/9).

“Itu menurut laporan plant manager-nya,” kata Tjaw Hoeing, Selasa (11/9) malam.

Pria yang akrab disapa Ayung ini mengatakan, PT Nagano merupakan perusahaan subkon asal Jepang yang bergerak di bidang coating atau pengecatan. Karyawannya tidak banyak, hanya 52 orang saja.

Di Batamindo, PT Nagano sudah beroperasi sejak tahun 1996. “Kemungkinan finansialnya tidak sehat. Makanya Presdir-nya menghilang,” paparnya.

Manajemen PT Nagano sempat bisa berkomunikasi dengan Presdir-nya tersebut melalui media sosial, beberapa hari lalu. Dalam komunikasi tersebut pihak manajemen minta pertanggungjawaban terkait gaji karyawan.

Namun sampai sekarang belum ada respon dari induk perusahaan di Jepang terkait nasib 52 karyawan perusahaan.

“Presdir tersebut hanya pekerja sedangkan pemilik perusahaan ada di Jepang. Saya minta bertanggungjawab lah,” katanya.

Ia juga meminta Badan Pengusaaan (BP) Batam dan Pemko Batam ikut membantu memperjuangkan nasib karyawan.

“Memang pemerintah daerah sudah rapat dengan perwakilan PT Nagano. BP pasti bisa membantu karena punya kantor perwakilan di Jepang,” katanya.

Sedangkan BP Batam belum bisa memberikan informasi mengenai tutupnya PT Nagano. Namun pelaksana tugas (Plt) Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan membenarkan informasi tersebut.

“Kami masih harus mengecek dulu statusnya seperti apa. Dan yang jelas kami akan ikut bantu para karyawan,” kata Taofan tadi malam.


Sumber :
https://batampos.co.id/2018/09/12/pt-nagano-tutup-gaji-52-karyawan-belum-dibayar/

3.000 Pekerja Toys 'R' Us akan Di-PHK

Toys 'R' Us Juga Tutup di Inggris, 3.000 Orang Akan Di-PHK

15 March 2018 14:40

Toys 'R' Us Juga Tutup di Inggris, 3.000 Orang Akan Di-PHK Foto: REUTERS/Hannah McKayJakarta, CNBC Indonesia - Ada 75 toko Toys "R" US di Inggris, namun dalam enam minggu ke depan semua toko tersebut akan ditutup, kata pengelola gabungan peritel mainan itu hari Rabu (14/3/2018).

Dilansir dari Reuters, pihak pengelola mengatakan tidak menemukan pihak yang mampu membeli sebagian atau seluruh bisnis perusahaan sehingga terpaksa menutup toko-toko tersebut dan menyebabkan 3.000 orang kehilangan pekerjaan.

Peritel yang perusahaan induknya berasal dari Amerika Serikat (AS) itu bahkan mengalami masalah serupa di negara asalnya.


Saat ini di AS, Toys "R" Us yang enam bulan lalu melaporkan kebangkrutannya, sedang bersiap untuk proses likuidasi.

CNBC Intenational melaporkan perusahaan mainan ini berencana tetap membuka sekitar 200 tokonya di AS untuk keperluan bisnis, bahkan setelah likuidasi. Informasi ini dikutip dari sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Toys "R" US menolak memberi komentar kepada CNBC International.

Saat ini sudah 180 toko yang ditutup dari total keseluruhan 800 toko yang beroperasi di AS.

Pada bulan Februari, cabang Toys "R" Us di Inggris mendaftarkan diri untuk memperoleh perlindungan kreditor pada Februari. Hal itu dilakukan sebab bisnisnya menurun akibat rendahnya sentimen daya beli konsumen, tumbuhnya penjualan online, dan pergerakan mata uang sebagai akibat dari Brexit.

Sebelumnya, pengelola di Inggris telah mencoba menjual sebagian perusahaan di Inggris.

"Proses ini menarik minat [beberapa pembeli], namun pada akhirnya tidak ada pihak yang dapat memenuhi tawaran secara resmi sebelum berakhirnya tenggat waktu yang ditentukan," ujar administrator gabungan, Simon Thomas, yang juga seorang mitra di perusahaan penasihat dan firma restrukturisasi, Moorfields.


Sumber:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180315143046-4-7356/toys-r-us-juga-tutup-di-inggris-3000-orang-akan-di-phk

PHK 3.000 Pekerja Freeport

PHK 3.000 Pekerja Freeport Dinilai Keputusan Sepihak

Minggu 11 Maret 2018 18:03 WIB

Sebelumnya, Freeport Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sekira 3.000 pekerjanya yang mogok. Pasalnya, kebijakan tersebut hanyalah anggapan dari Freeport dan dilakukan secara sepihak oleh Freeport dan belum ada keputusan yang sah terkait PHK dari pekerja.

"Kebijakan Freeport yang tidak adil bagi para pekerja, ya dengan melakukan aksi mogok," kata Salah satu Tim Pemogokan di Timika, Papua, Dedi, Minggu (11/3/2018).

Freeport yang dianggap sudah melakukan PHK, namun, belum dianggap sah oleh para pekerja yang dianggap 'mangkir' tersebut. Karena anggapan sepihak dari Freeport, perusahaan tersebut memutuskan atau menonaktifkan kartu BPJS, pemblokiran rekening dari beberapa bank, yakni Bank BNI, BRI, BTN, Bank Niaga, dan Bank Papua, dan tidak mendapatkan THR dan hak normative.

Para pekerja pun diberi 'tawaran' dan paksaan pengunduran diri sukarela yang sebenarnya dianggap sudah dihapus daftarnya dari data karyawan Freeport.

Kebijakan efisiensi biaya yang dilakukan Freeport dengan mengeluarkan kebijakan Furlough tanggal 26 Februari 2017 dengan mengeluarkan banyak jumlah tenaga kerja tanpa kriteria yang jelas.

Lokataru Law and Human Right mendata, ada sekitar 3.800 pekerja Freeport dianggap mangkir dari 8000 pekerja freeport, 19 orang ditangkap pada tanggal 19 agustus 2017, 10 orang ditangkap mengalami penyiksaan, 9 orang ditahan dan sedang menjalani proses persidangan, 5 orang ditembak langsung, 1 org pekerja freeport hilang dan belum ditemukan, 2 orang bunuh diri karena sudah di PHK, dan. 40 orang anak-anak pekerja putus sekolah karena kurang biaya.

"Sampai saat ini ada 16 orang meninggal karena kenonaktifkan BPJS Kesehatan," kata Nurkholis Hidayat selaku kuasa hukum dari pekerja mogok.

Selain itu, tuntutan immediate yang seharusnya diterima oleh Freeport dari pemerintah Indonesia yakni melakukan penyelidikan untuk memerintah direktur pengawas ketenagakerjaan untuk menyelidiki dua tindak pidana. Selain itu pemerintah juga harus melakukan penegakkan hukum terhadap mereka yang diduga memperalat oleh Freeport.

Dia juga mengatakan bahwa ada dua institusi yang terlinat dalam kejahatan tersebut yaitu polisi, dan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan seharusnya bisa mengaktifkan kembali agar tidak adanya pekerja yang meninggal karena dinonaktifkannya BPJS.

"Jika tidak ingin, besok atau lusa pekerja Freeport meninggal dunia kembali karena tidak mampu membayar biaya kesehatan, maka harus segera untuk mengaktifkan kembalj status kepesertaan BPJS tersebut," ungkapnya.


Sumber :
https://economy.okezone.com/read/2018/03/11/320/1871070/phk-3-000-pekerja-freeport-dinilai-keputusan-sepihak

11 Perusahaan dari 586 yang Patuhi UMK Sumenep

14, Maret, 2018

SUMENEP, koranmadura.com – Dari 586 perusahaan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hanya 11 perusahaan yang memberikan upah kepada karyawan sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

“Baru 11 perusahaan membayar karyawan atau pegawainya sesuai dengan UMK tahun ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep, Mohammad Fadillah.

Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, besaran UMK di Kabupaten Sumenep tahun ini Rp 1.645.146.48. Sementara 575 parusahaan memberikan upah di bawah standar yang telah ditetapkan.

Padahal, kata mantan Kepala Dinas Perhubungan itu, dirinya telah memberikan surat edaran lengkap dengan surat keputusan terkait UMK 2018 kepada seluruh perusahaan, baik perusahaan besar atau kecil seperti pertokoan.

“Tidak hanya pihak perusahaan, surat edaran mengenai penerapan dan besaran UMK 2018 juga kita berikan kepada pekerja. Sehingga pekerja tahu berapa upah yang berhak ia terima,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya membuka peluang bagi karyawan yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan kepada Disnakertrans.

“Saya sampaikan kepada karyawan atau pekerja, apabila upahnya tidak sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan, silakan diadukan,” ungkapnya.

Dari pengaduan itu, sambung Fadilah, nantinya akan diproses oleh tim pengawas pengupahan. Salah satunya dengan melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab perusahaan tidak membayar upah karyawan atau pegawainya sesuai UMK.

“Ada memang perusahaan yang membayar belum sesuai UMK. Karena setelah kami cek dari unsur penghasilannya, ternyata masih minim,” tandasnya.


Sumber :
http://www.koranmadura.com/2018/03/dari-586-hanya-11-perusahaan-patuhi-umk-sumenep/
http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/14/586-perusahaan-di-sumenep-haya-11-yang-bayar-upah-sesuai-umk-pemkab-siapkan-sanksi

Upah vs Buruh

Upah Buruh Mahal, Perusahaan Alas Kaki Alihkan Produksi ke Vietnam  
RUNIK SRI ASTUTI 20 Februari 2018

SIDOARJO, KOMPAS — PT ECCO Indonesia, perusahaan alas kaki asal Denmark, tahun ini mulai mengalihkan sebagian produksinya dari Indonesia ke Vietnam. Langkah itu diambil karena kondisi bisnis di Tanah Air kurang menguntungkan. Penyebabnya beban upah tenaga kerja tinggi seiring kenaikan upah minimum dan upah sektoral. Manager Business Relation PT ECCO Indonesia PT ECCO Indonesia mengatakan, pengalihan

https://kompas.id/baca/utama/2018/02/20/upah-buruh-mahal-perusahaan-alas-kaki-alihkan-produksi-ke-vietnam/


10.500 Pekerja Terancam
21 Februari 2018

SIDOARJO, KOMPAS — Sedikitnya 10.500 tenaga kerja di sektor industri manufaktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terancam dirumahkan menyusul gelombang relokasi ke luar negeri. Kondisi bisnis di dalam negeri dinilai lebih berat karena beban upah tenaga kerja tinggi, padahal pasar global belum pulih sepenuhnya. Ancaman perumahan karyawan setidaknya berasal dari industri alas kaki PT Ecco

https://kompas.id/baca/nusantara/2018/02/21/10-500-pekerja-terancam/


Relokasi Bisa Berlanjut
22 Februari 2018

SIDOARJO, KOMPAS — Gelombang relokasi industri berpotensi berlanjut karena iklim usaha kalah kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Tingginya biaya tenaga kerja belum sebanding dengan peningkatan produktivitas sehingga menurunkan daya saing produk yang dihasilkan. Salah satu industri yang berpotensi melakukan relokasi usaha ke luar negeri adalah produsen alas kaki. Alasannya, industri manufaktur ini bersifat padat karya

https://kompas.id/baca/nusantara/2018/02/22/relokasi-bisa-berlanjut/

GoPro PHK Ratusan Karyawan

Lagi, GoPro PHK Ratusan Karyawan Divisi Drone

Mengutip Tech Crunch, Minggu (7/1/2018), berdasarkan seorang sumber, karyawan yang bakal PHK adalah mereka yang berada di bawah divisi drone Karma.

Melalui surat yang diterima oleh karyawan yang terancam PHK, GoPro menjelaskan, pemutusan hubungan kerja ini merupakan bagian dari restruktur bisnis. Tujuannya untuk menyelaraskan sumber daya dengan bisnis.

Meski pemberitahuan PHK telah diumumkan melalui surat, karyawan-karyawan yang terdampak masih akan bekerja hingga menerima gaji pada 16 Februari mendatang.

Pengetatan jumlah karyawan untuk divisi drone GoPro bukan lagi jadi kejutan, apalagi setelah berbagai kejadian yang menimpa drone Karma GoPro. Sejak awal drone milik GoPro ini sempat kehilangan daya saat terbang, akibatnya perusahaan menarik kembali dari pasaran.

Perusahaan menghentikan sementara penjualan produk tersebut dan menghadirkan kembali di pasaran pada Februari 2017. Kendati begitu, di saat yang sama, penjualan terhadap drone karma kalah dari rivalnya, DJI dengan produk barunya seperti Mavic Pro, dan Spark ke pasaran.

November 2016, GoPro mengumumkan penarikan 2.500 unit drone Karma-nya yang baru saja diluncurkan September lalu. Menurut keterangan perusahaan, drone Karma ditarik lantaran beberapa pengguna melaporkan, saat diterbangkan, drone tersebut kehilangan tenaga sehingga terjatuh menghantam tanah.

Adalah Brian Warholak, pengguna drone yang baru-baru ini mengunggah video tersebut ke situs berbagi video. Awalnya, drone GoPro Karma itu terbang dengan apik dan merekam gambar dari atas.

Sayangnya, dalam beberapa menit setelah terbang setinggi 170 kaki, mendadak drone tersebut kehilangan tenaga dan jatuh menghantam tanah.

"Aku menerbangkan GoPro Karma-ku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba saja drone tersebut kehilangan tenaga di ketinggian 170 kaki dan jatuh ke tanah. Saya telah menghubungi pihak GoPro Support dan mengunggah foto dan log penerbangan drone," kata Warholak.

GoPro pun menarik kembali unit drone GoPro Karma bermasalah tersebut. Saat itu, konsumen diminta untuk me-refund (pengembalian dana) pembelian GoPro.

Pada kenyataannya, penjualan produk GoPro terus terpuruk. Pemasukan perusahaan pembesut kamera action ini pada 2016 bahkan merosot ketimbang 2015.

Karena pemasukan berkurang, otomatis GoPro juga harus mengalami kerugian sebesar US$ 420 juta (Rp 5,6 triliun) pada 2016. Karena rugi bandar, akibatnya GoPro mau tak mau harus memotong jumlah karyawannya agar laju finansial perusahaan tetap bergerak stabil.

Sepak terjang bisnis GoPro sendiri bisa dibilang cukup terpuruk selama tiga tahun terakhir. Sebelumnya, GoPro juga melakukan PHK terhadap 270 karyawan, tak cuma itu perusahaan juga melakukan hal yang sama ke lebih dari 200 karyawan full-time. Alhasil, perusahaan harus melakukan restrukturisasi besar-besaran.

Selain itu, Tony Bates yang ditunjuk sebagai Presiden pada Juni 2014, menyatakan akan mengundurkan diri pada akhir 2017. Ia sebelumnya adalah Executive Vice President Microsoft dan Chief Executive Officer (CEO) Skype Technologies SA.

Proses restrukturisasi mengurangi biaya operasional sebesar US$ 650 juta atau sekitar Rp 8,6 triliun dan bisa mencapai tujuan perusahaan untuk mengembalikan keuntungan pada tahun ini. Sementara, restrukturisasi sendiri memakan biaya US$ 33 juta (Rp 439 miliar).


Sumber :
http://tekno.liputan6.com/read/3216588/lagi-gopro-phk-ratusan-karyawan-divisi-drone

Fujifilm PHK 10.000 Karyawan

Fujifilm PHK 10.000 Karyawan untuk Realisasikan Bisnis Patungan dengan Xerox

Fujifilm Holdings akan memangkas sebanyak 10.000 karyawan secara global sebagai salah satu langkah restrukturisasi bisnis. Perusahaan ini hampir mencapai kesepakatan menjalankan usaha patungan aliasjoint venture dengan Xerox Corp.
Kerja sama ini sebagai langkah untuk bertahan di tengah penurunan bisnis fotokopi.  Fujifilm akan memiliki 75 persen di joint venture ini yang nantinya akan berubah nama menjadi Fuji Xerox.

Jumlah tersebut setara dengan hampir setengah dari nilai penjualan dan keuntungan operasi perusahaan asal Jepang ini.

Xerox Corp menguasai 25 persen saham sisanya. Perusahaan ini telah mendapat tekanan dari para pemegang saham untuk mencari opsi strategis dan bernegosiasi untuk kerja sama yang menguntungkan dengan Fujifilm.

Pengumuman pemangkasan karyawan tersebut mencuat setelah Wall Street Journal melaporkan Xerox Corp selangkah lagi akan mencapai kesepakatan untuk menyerahkan kendali perusahaan ke Fujifilm.

Fujifilm mengatakan akan menganggarkan biaya restrukturisasi sebesar 49 miliar yen atau US$ 450,95 juta di semester I tahun fiskal 2017 yang akan berakhir sampai Maret 2018.

Perusahaan ini juga menurunkan perkiraan keuntungan profit untuk tahun ini menjadi 130 miliar yen dari sebelumnya 185 miliar yen sebagai bagian dari restrukturisasi.

Perusahaan ini juga akan melakukan penutupan atau mengintegrasikan sejumlah basis manufaktur serta menurunkan biaya produksi tahunan sebesar 50 miliar yen hingga Maret 2020.

Sampai Maret 2017, Fuji Xerox memiliki lebih dari 47.000 karyawan. Itu berarti, akan ada pemotongan jumlah karyawan  sebanyak seperlima dari total karyawan yang ada.

Xerox berada di bawah tekanan untuk menemukan sumber pertumbuhan baru karena berjuang untuk menemukan kembali bisnis warisannya di tengah menurunnya permintaan bisnis mesin peralatan kantor.

Fujifilm juga mencoba merampingkan bisnis mesin fotokopinya dengan fokus yang lebih besar pada layanan solusi dokumen.


Sumber :
http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/02/01/fujifilm-phk-10000-karyawan-untuk-realisasikan-bisnis-patungan-dengan-xerox

Clarks Indonesia PHK 175 Karyawan

Toko Tutup, Clarks Indonesia PHK 175 Karyawan

Pihak manajemen dari PT Anglo Distrindo Antara selaku pemegang prinsipal merek Clarks dari Inggris menyebut Clarks di Indonesia punya 25 toko dan 1 kantor.

Salah satu manajemen Anglo Distrindo, Rubby Destrison mengatakan rata-rata toko punya karyawan empat sampai lima orang. Bila Clarks punya 25 toko di Indonesia, itu berarti perkiraan karyawan toko yang kena dampak penutupan paling banak 125 orang.

"Kita sudah kurangi karyawan kami di office dan butik (toko)," kata Rubby kepada detikFinance, Rabu (31/1/2018).

Tak hanya toko, karyawan di kantor manajemen Anglo Distrindo pun terkena dampak dari penutupan ini. Mengingat, Anglo hanya menaungi satu merek prinsipal di Indonesia.

"Waktu 2017 awal itu jumlah di office itu masih di angka 50-an sekarang yang tersisa hanya 9 yang sebentar lagi pasti dikurangi juga," katanya.

Baca juga: Clarks Mau Tutup, Sepatu Ini Dijual Rp 700 Ribu dari Rp 2,5 Juta

Meski begitu, Rubby memastikan manajemen akan menbayarkan hak-ak para pekerja tersebut.

"Tunjangan pesangon mereka dapat," tuturnya.

Salah seorang penjaga toko Clarks di Mal Senayan City, Fitri juga mengatakan hal senada. Dia dan rekan kerjanya yang lain sudah tahu akan di-PHK seiring dengan tutupnya toko.

Hingga kini ada dari 25 toko ada 10 gerai Clarks di Indonesia yang masih buka dan menggelar diskon besar-besaran. Manajemen perusahaan sepakat untuk menutup bisnisnya Februari mendatang. Meski ada toko yang masih buka, itu karena Clarks masih terikat kontrak dengan mal.


Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3843061/toko-tutup-clarks-indonesia-phk-175-karyawan

Bumiputera PHK 1.100 Karyawan

Bumiputera PHK 1.100 Karyawan Demi Penyelamatan

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) resmi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan 1.100 karyawan yang berasal dari berbagai jenjang jabatan, seperti agen, administrasi, aktuaria, dan lainnya.

Hal ini dilakukan setelah AJBB resmi memutus kerja sama dengan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) untuk merestrukturisasi asuransi tertua di Indonesia ini melalui PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB).

Pengelola Statuter Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi AJBB Adhi M. Massardhi mengatakan, PHK yang dilakukan telah dikomunikasikan kepada karyawan dan telah dilangsungkan dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.

“Kami sudah alokasikan dana PHK sebagai bentuk kewajiban,” ujar Adhi, Jumat (26/1).

Selain telah mengurus kewajiban PHK dari perusahaan, menurutnya, karyawan juga ada yang dimigrasikan ke PT Asuransi Jiwa Bhinneka, yang merupakan perusahaan ganti nama dari AJB untuk dikelola Evergreen setelah resmi tak bekerja sama lagi.

Dengan PHK tersebut, Adhi memastikan, tak akan mengganggu proses bangkitnya AJB pada waktu selanjutnya. Sebab, AJB masih memiliki sekitar 2.100 karyawan untuk diajak bekerja sama merestrukturisasi perusahaan dengan menggaet investor lain.

“Buat perusahaan asuransi dengan usia 106 tahun tidak masalah. Ini sekaligus kemungkinan akan melakukan perbaikan organisasi,” katanya.

Terutama untuk agen, ia bilang, perusahaan juga masih bisa memaksimalkan jumlah agen yang tersisa untuk memasarkan produk yang ditargetkan bisa dilakukan kembali pada Februari 2018.

Sebelumnya, AJBB resmi memutus kerja sama dengan Evergreen lantaran dianggap tak lagi satu visi dalam merestrukturisasi AJB. Untuk itu, AJBB akan mencari investor lain untuk merestrukturisasi kembali AJB.


Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180131123910-78-272864/bumiputera-phk-1100-karyawan-demi-penyelamatan