Sistem Logistik Indonesia Sudah Parah dan Kronis

Suhendra - detikFinance

Jakarta - Hasil kajian-kajian beberapa lembaga internasional menunjukan konektivitas atau sistem logistik jasa di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dapat dilihat dari disparitas harga yang tajam antar wilayah, biaya distribusi yang tinggi, dan inefisiensi di mana-mana.

Berdasarkan kajian hasil dialog sektor jasa di Indonesia yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Bank Dunia Indonesia dengan dukungan dari The Multi-Donor Facility for Trade and Investment Climate (MDFTIC). Terungkap beberapa hal mengenai konektivitas di Indonesia yaitu misalnya:

1. Harga satu sak semen di bagian tertentu di Papua lebih mahal dibandingkan dengan harga di Jawa. Jeruk dari China lebih murah dibandingkan jeruk dari Pontianak Kalimantan.
2. Sebanyak 70% perbedaan harga beras yang terjadi di provinsi-provinsi dapat dijelaskan oleh tingkat keterpencilan yang merefleksikan logistik yang buruk dan ketidakcukupan infrastruktur transportasi (Bank Dunia 2010).
3. Produk-produk berkualitas tinggi dengan potensi yang besar seperti udang dari Indonesia Timur tidak dapat diproses secara komersil di Jawa dan komoditas-komoditas seperti Nanas di kalengkan di luar negeri karena lebih murah.
4. Biaya untuk membawa sebuah kontainer dari daerah pusat industri di Jakarta dua kali dibandingkan biaya di Malaysia dan Thailand.
5. Sebuah truk yang mengangkut barang pulang pergi dari Bandung ke Jakarta bisa menghabiskan sampai 75% waktunya di parkiran karena proses bea cukai, pergudangan yang tertunda, dan antrian bongkar muat barang.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Investasi Chris Kanter mengungkapkan masalah-masalah yang masih membelit soal logistik di Indonesia tidak terlepas dar terbatasnya infrastruktur. Pemerintah harus benar-benar mengambil posisi terdepan dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia termasuk swasta.

"Solusinya perbaiki infrastruktur, agar bisnis bisa cepat berjalan," tegas Chris usai acara diskusi Konektivitas Domestik di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (20/7/2010).

Dikatakannya pemerintah harus segera memperjelas segala macam regulasi termasuk sektor saja. Selain itu, peranan National Single Window (NSW) yang sudah jalan perlu terus dikembangkan dan dilakukan secara menyeluruh.

"Misalnya single window, tapi masih banyak window-window kecil, ya kalau window kan hanya satu," serunya.

Ia berharap pemerintah harus benar-benar secepatnya melakukan perbaikan di bidang infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, rel, dan lain-lain. Misalnya untuk pembangunan hub port (pelabuhan pengumpul) pemerintah harus menetapkan segera lokasi yang tepat.

"Pendapat saya sebagai Kadin, pemerintah harus menetapkan, dimana kita taruh hub internasional dan domestik," serunya.

Sumber: detik.com