02/06/2020
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merumahkan sebanyak 800 karyawan kontrak atau karyawan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama tiga bulan terhitung mulai 14 Mei 2020.
Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya lanjutan demi menjaga keberlangsungan perseroan.
"Kebijakan ini merupakan upaya lanjutan yang perlu ditempuh di samping upaya-upaya strategis lain yang telah kami lakukan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan tetap terjaga di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal selama dampak pamdemi covid-19," ucapnya dari keterbukaan informasi publik BEI, dikutip Selasa (2/6).
Irfan menyebut keputusan itu diambil dengan memperhatikan kepentingan karyawan dan perusahaan. Keputusan disebutnya melalui kesepakatan antara karyawan dan perusahaan atau bukan keputusan sepihak.
Namun, ia menyebut kebijakan ini hanya bersifat sementara hingga perseroan selesai mengkaji dan mengevaluasi kondisi perusahaan serta peningkatan operasional penerbangan.
"Selama periode tersebut, karyawan yang dirumahkan tetap mendapatkan hak kepegawaian berupa asuransi kesehatan maupun tunjangan hari raya (THR) yang sebelumnya telah dibayarkan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt Bintang Muzaini menyebut 181 pilot Garuda Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per tanggal 1 Juni 2020. Ia mengaku sudah menyampaikan keberatan atas keputusan perusahaan tersebut.
Pasalnya, keputusan dan kabar PHK disampaikan secara mendadak, tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kontrak kerja. Muzaini menyampaikan surat PHK baru disampaikan manajemen Garuda Indonesia sehari sebelum akhir pekan, yakni pada 29 Mei 2020 lalu.
"Itu pun tengah malam pemberitahuannya, pukul 23.39 WIB, yang mana dengan target terhitung tanggal 1 Juni diberhentikan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).
"Cuma 3x24 jam pemberitahuannya dan di hari libur panjang Sabtu, Minggu, Senin. Yang seharusnya ada di kontrak sepengetahuan kami itu paling 30 hari atau ada yang lebih ada yang sampai 90 hari, itu juga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," imbuh dia.
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200602140628-92-508991/garuda-indonesia-rumahkan-800-karyawan-kontrak?
Wednesday, June 3, 2020
181 Pilot Garuda Indonesia di-PHK
02/06/2020
Ketua Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt Bintang Muzaini menyebut 181 pilot Garuda Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per tanggal 1 Juni 2020. Ia mengatakan asosiasinya sudah menyatakan keberatan atas keputusan perusahaan tersebut.
Pasalnya, keputusan dan kabar PHK disampaikan secara mendadak, tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kontrak kerja. Muzaini menyampaikan surat PHK baru disampaikan manajemen Garuda Indonesia sehari sebelum akhir pekan, yakni pada 29 Mei 2020 lalu.
"Itu pun tengah malam pemberitahuan ya 23.39 WIB, yang mana dengan target terhitung tanggal 1 Juni diberhentikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).
"Cuma 3 kali 24 jam pemberitahuannya dan di hari libur panjang Sabtu, Minggu, Senin. Yang seharusnya ada di kontrak sepengetahuan kami itu paling 30 hari atau ada yang lebih ada yang sampai 90 hari, itu juga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
Ia menambahkan PHK di Garuda tak hanya menyasar pilot baru atau junior. PHK juga menyasar pilot senior dengan pengalaman jam terbang lebih panjang.
Padahal menurutnya, pilot-pilot tersebut masih layak terbang dan mendukung operasional perusahaan jelang masa normal. "Justru itu yang senior- senior semua, pilot terbaik kami," katanya.
Maskapai Garuda Indonesia memutuskan mempercepat penyelesaian kontrak kerja pilot mereka yang bekerja dengan status hubungan kerja waktu tertentu. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah lanjutan yang perlu ditempuh perusahaan untuk meredam tekanan yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona.
Percepatan juga dilakukan demi menyelaraskan ketersediaan dan permintaan (supply dan demand) operasional penerbangan yang terdampak besar oleh pandemi COVID-19.
"Melalui penyelesaian kontrak tersebut Garuda Indonesia tetap memenuhi kewajibannya atas hak-hak penerbang sesuai masa kontrak yang berlaku," kata Irfan seperti dikutip dari pernyataannya, Selasa (2/6).
Muzaini mengatakan untuk mengatasi masalah tersebut pihaknya masih berupaya berdiskusi dengan manajemen.
"Karena kemarin mendadak kembali dan menurut kajian kami tidak sesuai dengan peraturan perundangan undang-undang yang ada dan tidak sesuai dengan kontrak," ujarnya kepada CNNIndonesia Selasa (2/6).
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200602115002-92-508933/181-pilot-garuda-indonesia-di-phk
Ketua Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt Bintang Muzaini menyebut 181 pilot Garuda Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per tanggal 1 Juni 2020. Ia mengatakan asosiasinya sudah menyatakan keberatan atas keputusan perusahaan tersebut.
Pasalnya, keputusan dan kabar PHK disampaikan secara mendadak, tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kontrak kerja. Muzaini menyampaikan surat PHK baru disampaikan manajemen Garuda Indonesia sehari sebelum akhir pekan, yakni pada 29 Mei 2020 lalu.
"Itu pun tengah malam pemberitahuan ya 23.39 WIB, yang mana dengan target terhitung tanggal 1 Juni diberhentikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).
"Cuma 3 kali 24 jam pemberitahuannya dan di hari libur panjang Sabtu, Minggu, Senin. Yang seharusnya ada di kontrak sepengetahuan kami itu paling 30 hari atau ada yang lebih ada yang sampai 90 hari, itu juga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
Ia menambahkan PHK di Garuda tak hanya menyasar pilot baru atau junior. PHK juga menyasar pilot senior dengan pengalaman jam terbang lebih panjang.
Padahal menurutnya, pilot-pilot tersebut masih layak terbang dan mendukung operasional perusahaan jelang masa normal. "Justru itu yang senior- senior semua, pilot terbaik kami," katanya.
Maskapai Garuda Indonesia memutuskan mempercepat penyelesaian kontrak kerja pilot mereka yang bekerja dengan status hubungan kerja waktu tertentu. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah lanjutan yang perlu ditempuh perusahaan untuk meredam tekanan yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona.
Percepatan juga dilakukan demi menyelaraskan ketersediaan dan permintaan (supply dan demand) operasional penerbangan yang terdampak besar oleh pandemi COVID-19.
"Melalui penyelesaian kontrak tersebut Garuda Indonesia tetap memenuhi kewajibannya atas hak-hak penerbang sesuai masa kontrak yang berlaku," kata Irfan seperti dikutip dari pernyataannya, Selasa (2/6).
Muzaini mengatakan untuk mengatasi masalah tersebut pihaknya masih berupaya berdiskusi dengan manajemen.
"Karena kemarin mendadak kembali dan menurut kajian kami tidak sesuai dengan peraturan perundangan undang-undang yang ada dan tidak sesuai dengan kontrak," ujarnya kepada CNNIndonesia Selasa (2/6).
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200602115002-92-508933/181-pilot-garuda-indonesia-di-phk
Tuesday, June 2, 2020
Rahasia Krakatau Steel Bisa Cetak Untung
Erick Thohir Ungkap Rahasia Krakatau Steel Bisa Cetak Untung
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kondisi keuangan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sudah membaik dan mulai menghasilkan profit setelah melakukan restrukturisasi utang hingga Rp30 triliun.
Menurut Erick, kesuksesan perusahaan dalam mencetak untung tak lepas dari efisiensi besar-besaran yang terus diarahkan Kementerian BUMN. Tak hanya dari sisi keuangan tetapi juga struktur perusahaan.
"Makanya kemarin kami minta restrukturisasi besar besaran atas kinerja BUMN, tidak hanya cashflow (arus kas) tapi juga efisiensi dan konsolidasi harus terjadi," ucapnya saat mengikuti diskusi online, Jumat (29/5).
Ia mencontohkan, restrukturisasi juga dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara di mana Kementerian BUMN melakukan perampingan jumlah direksi di bawah group PTPN III.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalisasi proses transformasi di perusahaan-perusahaan pelat merah dan penguatan peran BUMN dalam menopang pembangunan.
"Seperti di PTPN bagaimana kami melakukan efisiensi besar-besaran," imbuhnya.
Ia melanjutkan, kinerja Krakatau Steel harus terus dijaga agar ke depan dapat terus mencetak laba dan bisa berkontribusi lebih bagi pembangunan.
"KRAS yang hasil restrukturisasi sudah mulai profitable, ini yang harus betul-betul kami jaga," terang Erick.
Sebagai informasi, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menyatakan berhasil meraih laba bersih sebesar US$74,1 juta atau setara Rp1,08 triliun pada kuartal I 2020.
Torehan laba tersebut merupakan capaian yang cukup memuaskan setelah mengalami kerugian dalam 8 tahun terakhir.
Dirut Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan torehan laba tersebut terjadi karena penurunan beban pokok pendapatan sebesar 39,8 persen dan biaya administrasi dan umum sebesar 41,5 persen.
Perseroan, kata Silmy, telah melakukan perbaikan bisnis sejak 2019 dan hasilnya mulai terlihat di kuartal I 2020.
Beberapa upaya yang telah dilakukan perseroan untuk memperbaiki kinerja antara lain melalui program restrukturisasi dan transformasi.
"Salah satu hasil positif yang dicapai perseroan adalah penurunan biaya operasi induk turun 31 persen menjadi US$46,8 juta dibandingkan periode yang sama di tahun 2019", ujarnya dalam pernyataan yang dikutip Jumat (29/5) ini.
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200529155734-92-508002/erick-thohir-ungkap-rahasia-krakatau-steel-bisa-cetak-untung
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kondisi keuangan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sudah membaik dan mulai menghasilkan profit setelah melakukan restrukturisasi utang hingga Rp30 triliun.
Menurut Erick, kesuksesan perusahaan dalam mencetak untung tak lepas dari efisiensi besar-besaran yang terus diarahkan Kementerian BUMN. Tak hanya dari sisi keuangan tetapi juga struktur perusahaan.
"Makanya kemarin kami minta restrukturisasi besar besaran atas kinerja BUMN, tidak hanya cashflow (arus kas) tapi juga efisiensi dan konsolidasi harus terjadi," ucapnya saat mengikuti diskusi online, Jumat (29/5).
Ia mencontohkan, restrukturisasi juga dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara di mana Kementerian BUMN melakukan perampingan jumlah direksi di bawah group PTPN III.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalisasi proses transformasi di perusahaan-perusahaan pelat merah dan penguatan peran BUMN dalam menopang pembangunan.
"Seperti di PTPN bagaimana kami melakukan efisiensi besar-besaran," imbuhnya.
Ia melanjutkan, kinerja Krakatau Steel harus terus dijaga agar ke depan dapat terus mencetak laba dan bisa berkontribusi lebih bagi pembangunan.
"KRAS yang hasil restrukturisasi sudah mulai profitable, ini yang harus betul-betul kami jaga," terang Erick.
Sebagai informasi, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menyatakan berhasil meraih laba bersih sebesar US$74,1 juta atau setara Rp1,08 triliun pada kuartal I 2020.
Torehan laba tersebut merupakan capaian yang cukup memuaskan setelah mengalami kerugian dalam 8 tahun terakhir.
Dirut Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan torehan laba tersebut terjadi karena penurunan beban pokok pendapatan sebesar 39,8 persen dan biaya administrasi dan umum sebesar 41,5 persen.
Perseroan, kata Silmy, telah melakukan perbaikan bisnis sejak 2019 dan hasilnya mulai terlihat di kuartal I 2020.
Beberapa upaya yang telah dilakukan perseroan untuk memperbaiki kinerja antara lain melalui program restrukturisasi dan transformasi.
"Salah satu hasil positif yang dicapai perseroan adalah penurunan biaya operasi induk turun 31 persen menjadi US$46,8 juta dibandingkan periode yang sama di tahun 2019", ujarnya dalam pernyataan yang dikutip Jumat (29/5) ini.
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200529155734-92-508002/erick-thohir-ungkap-rahasia-krakatau-steel-bisa-cetak-untung
Labels:
Business,
Dunia Kerja,
Inspiration,
Leadership,
Management
Monday, June 1, 2020
Nissan Tutup Pabrik di Indonesia
Nissan Tutup Pabrik Indonesia, Model Baru Diimpor dari Thailand
Nissan lewat Presiden dan CEO Nissan Motor Co Ltd., Makoto Uchida, resmi mengumumkan berbagai rencana strategis Nissan dalam rencana empat tahun mendatang. Salah satu poin dari rencana bisnis itu adalah menutup pabrik perakitan Nissan di Indonesia dan menjadikan Thailand sebagai basis produksi untuk wilayah ASEAN.
Rencana menghentian produksi Nissan sudah tersiar sejak Maret 2020. PT Nissan Motor Indonesia memastikan tetap akan melanjutkan penjualan sekaligus merilis produk-produk baru di Tanah Air. Sekalipun NMI sudah resmi menghentikan seluruh aktivitas pabriknya di Indonesia.
"Nissan Indonesia tetap melanjutkan penjualan. Kami juga akan memperkuat merek Nissan dan terus meluncurkan produk-produk baru,"ujar Head of Communication Nissan Motor Indonesia, Hana Maharani saat dikonfirmasi ihwal pemberhentian seluruh aktivitas pabrik Nissan di Indonesia.
Hana menegaskan bahwa Nissan Motor Indonesia hanya menghentikan produksi kendaraannya di seluruh pabrik Nissan yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Jadi NMI tidak keluar dari Indonesia, kata Hana. NMI akan terus memberikan layanan penjualan dan purna jual konsumen Nissan.
"Supaya masyarakat tidak salah persepsi, karena itu tidak benar. Kami tidak keluar dari Indonesia,"ujarnya.
Terkait produk baru Nissan, Hana mengaku akan mengeluarkan sejumlah produk pada tahun 2020. Termasuk di antaranya, mobil full listrik Nissan LEAF. "Kita membawa ke Indonesia tahun ini,"ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Nissan telah memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas produksi kendaraan di Indonesia. Keputusan itu disebut bagian dari rencana optimisasi perusahaan yang mencakup rightsizing atau perampingan karyawan.
"Nissan telah memutuskan untuk menghentikan produksi kendaraan di pabrik Nissan di Indonesia,"ujar salah seorang sumber dari NMI.
Selain itu, Nissan Motor Indonesia juga akan melakukan optimasi produksi dan reorganisasi operasi bisnis. Sejurus dengan itu, perusahaan juga akan menjalankan reformasi strategis untuk membangun basis operasional demi memastikan profitabilitas yang konsisten dan berkelanjutan dalam jangka menengah.
Media Japantimes.co.jp juga pernah mengabarkan Nissan akan menghentikan produksi kendaraan di Indonesia lantaran realisasi penjualan kendaraan anjlok di Tanah Air. Pada Januari 2020, produsen mobil terbesar ketiga di Jepang itu sudah menghentikan produksi di negara Asia Tenggara, termasuk pengembangan kendaraan untuk pasar negara berkembang di bawah merek Datsun.
"Keputusan untuk menarik diri dari produksi kendaraan di Indonesia adalah bagian dari langkah-langkah restrukturisasi yang diambil pembuat mobil untuk memotong biaya di tengah penurunan pendapatan," kata sumber media Jepang tersebut
Sumber :
https://otomotif.tempo.co/read/1347512/nissan-tutup-pabrik-indonesia-model-baru-diimpor-dari-thailand/full&view=ok
Nissan lewat Presiden dan CEO Nissan Motor Co Ltd., Makoto Uchida, resmi mengumumkan berbagai rencana strategis Nissan dalam rencana empat tahun mendatang. Salah satu poin dari rencana bisnis itu adalah menutup pabrik perakitan Nissan di Indonesia dan menjadikan Thailand sebagai basis produksi untuk wilayah ASEAN.
Rencana menghentian produksi Nissan sudah tersiar sejak Maret 2020. PT Nissan Motor Indonesia memastikan tetap akan melanjutkan penjualan sekaligus merilis produk-produk baru di Tanah Air. Sekalipun NMI sudah resmi menghentikan seluruh aktivitas pabriknya di Indonesia.
"Nissan Indonesia tetap melanjutkan penjualan. Kami juga akan memperkuat merek Nissan dan terus meluncurkan produk-produk baru,"ujar Head of Communication Nissan Motor Indonesia, Hana Maharani saat dikonfirmasi ihwal pemberhentian seluruh aktivitas pabrik Nissan di Indonesia.
Hana menegaskan bahwa Nissan Motor Indonesia hanya menghentikan produksi kendaraannya di seluruh pabrik Nissan yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Jadi NMI tidak keluar dari Indonesia, kata Hana. NMI akan terus memberikan layanan penjualan dan purna jual konsumen Nissan.
"Supaya masyarakat tidak salah persepsi, karena itu tidak benar. Kami tidak keluar dari Indonesia,"ujarnya.
Terkait produk baru Nissan, Hana mengaku akan mengeluarkan sejumlah produk pada tahun 2020. Termasuk di antaranya, mobil full listrik Nissan LEAF. "Kita membawa ke Indonesia tahun ini,"ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Nissan telah memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas produksi kendaraan di Indonesia. Keputusan itu disebut bagian dari rencana optimisasi perusahaan yang mencakup rightsizing atau perampingan karyawan.
"Nissan telah memutuskan untuk menghentikan produksi kendaraan di pabrik Nissan di Indonesia,"ujar salah seorang sumber dari NMI.
Selain itu, Nissan Motor Indonesia juga akan melakukan optimasi produksi dan reorganisasi operasi bisnis. Sejurus dengan itu, perusahaan juga akan menjalankan reformasi strategis untuk membangun basis operasional demi memastikan profitabilitas yang konsisten dan berkelanjutan dalam jangka menengah.
Media Japantimes.co.jp juga pernah mengabarkan Nissan akan menghentikan produksi kendaraan di Indonesia lantaran realisasi penjualan kendaraan anjlok di Tanah Air. Pada Januari 2020, produsen mobil terbesar ketiga di Jepang itu sudah menghentikan produksi di negara Asia Tenggara, termasuk pengembangan kendaraan untuk pasar negara berkembang di bawah merek Datsun.
"Keputusan untuk menarik diri dari produksi kendaraan di Indonesia adalah bagian dari langkah-langkah restrukturisasi yang diambil pembuat mobil untuk memotong biaya di tengah penurunan pendapatan," kata sumber media Jepang tersebut
Sumber :
https://otomotif.tempo.co/read/1347512/nissan-tutup-pabrik-indonesia-model-baru-diimpor-dari-thailand/full&view=ok
Wednesday, May 27, 2020
Indocement Tutup 7 Pabrik, Gaji Direksi-Komisaris Dipangkas
Emiten produsen semen Grup Heidelberg Cement AG asal Jerman, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menyampaikan perkembangan operasional perusahaan sebagai dampak dari pandemi virus corona (Covid-19) yang menghantam ekonomi global dan dalam negeri.
Direktur dan Sekretaris Perusahaan INTP Oey Marcos mengatakan dampak pandemi berimbas pada penghentian operasional sebagian pabrik perusahaan dan unit operasional entitas anak perusahaan akibat penurunan permintaan, dampak dari penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di beberapa wilayah di Indonesia.
Kondisi kelangsungan usaha perseroan secara umum tidak terganggu secara langsung oleh Covid-19 namun perseroan memperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan akibat dampak dari PSBB yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia.
Jangka waktu penghentian operasional pabrik diperkirakan antara 1-3 bulan dan selanjutnya akan disesuaikan dengan perkembangan pasar secara umum. "Perseroan hanya menjalankan 1-3 pabrik, dari 10 pabrik yang ada di Citeureup," kata Oey, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (26/5/2020).
Sampai dengan saat ini kontribusi pendapatan dari pabrik yang berhenti operasional adalah sebesar sekitar 25% dari total pendapatan konsolidasi tahun 2019.
Namun hingga saat ini dia menegaskan tidak ada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengurangan karyawan terjadi karena pensiun normal atau pengunduran diri karena kehendak sendiri. Jumlah karyawan yang dirumahkan juga tidak ada, dengan jumlah karyawan tetap dan tidak tetap 5.200 orang.
"Dewan komisaris, direksi dan staf manajemen secara sukarela melakukan pemotongan gaji secara berjenjang," kata Oey menjawab pertanyaan BEI soal apakah ada pemotongan gaji karyawan hingga 50%.
Perseroan memperkirakan terjadi penurunan total pendapatan untuk periode 31 Maret 2020 dari 31 Maret 2019 sekitar 25%.
"Sejak awal dari pandemi Covid-19 terjadi, kami sudah melakukan strategi efisiensi di berbagai bidang termasuk efisiensi biaya distribusi dengan melakukan optimalisasi pengeluaran semen dari terminal-terminal kami yang tersebar di berbagai wilayah di samping hanya menjalankan pabrik-pabrik kami yang terefisien, kami juga melakukan optimalisasi penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternatif," katanya.
Sebelumnya, Oey mengatakan perseroan memangkas anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun ini menjadi Rp 1,1 triliun dari proyeksi sebelumnya Rp 1,4 triliun.
Pemangkasan belanja modal ini mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, konsumsi semen secara nasional mengalami penurunan akibat wabah virus Corona jenis baru ini. Data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menunjukkan, konsumsi semen nasional pada kuartal I/2020 mengalami penurunan 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
"Indocement mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian atas capex 2020 Indocement yang semula ditetapkan sebesar Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,1 triliun," ungkap Oey, Kamis (14/5/2020).
Pada proyeksi sebelumnya, perseroan menganggarkan belanja modal yang bersumber dari dana kas internal Rp 1,4 triliun untuk pengembangan pabrik di Citeureup, Jawa Barat, instalasi listrik dan perbaikan fasilitas pabrik di Kalimantan Selatan.
Sumber :
https://cnbcindonesia.com/market/20200526111011-17-160844/indocement-tutup-7-pabrik-gaji-direksi-komisaris-dipangkas
Direktur dan Sekretaris Perusahaan INTP Oey Marcos mengatakan dampak pandemi berimbas pada penghentian operasional sebagian pabrik perusahaan dan unit operasional entitas anak perusahaan akibat penurunan permintaan, dampak dari penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di beberapa wilayah di Indonesia.
Kondisi kelangsungan usaha perseroan secara umum tidak terganggu secara langsung oleh Covid-19 namun perseroan memperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan akibat dampak dari PSBB yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia.
Jangka waktu penghentian operasional pabrik diperkirakan antara 1-3 bulan dan selanjutnya akan disesuaikan dengan perkembangan pasar secara umum. "Perseroan hanya menjalankan 1-3 pabrik, dari 10 pabrik yang ada di Citeureup," kata Oey, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (26/5/2020).
Sampai dengan saat ini kontribusi pendapatan dari pabrik yang berhenti operasional adalah sebesar sekitar 25% dari total pendapatan konsolidasi tahun 2019.
Namun hingga saat ini dia menegaskan tidak ada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengurangan karyawan terjadi karena pensiun normal atau pengunduran diri karena kehendak sendiri. Jumlah karyawan yang dirumahkan juga tidak ada, dengan jumlah karyawan tetap dan tidak tetap 5.200 orang.
"Dewan komisaris, direksi dan staf manajemen secara sukarela melakukan pemotongan gaji secara berjenjang," kata Oey menjawab pertanyaan BEI soal apakah ada pemotongan gaji karyawan hingga 50%.
Perseroan memperkirakan terjadi penurunan total pendapatan untuk periode 31 Maret 2020 dari 31 Maret 2019 sekitar 25%.
"Sejak awal dari pandemi Covid-19 terjadi, kami sudah melakukan strategi efisiensi di berbagai bidang termasuk efisiensi biaya distribusi dengan melakukan optimalisasi pengeluaran semen dari terminal-terminal kami yang tersebar di berbagai wilayah di samping hanya menjalankan pabrik-pabrik kami yang terefisien, kami juga melakukan optimalisasi penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternatif," katanya.
Sebelumnya, Oey mengatakan perseroan memangkas anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun ini menjadi Rp 1,1 triliun dari proyeksi sebelumnya Rp 1,4 triliun.
Pemangkasan belanja modal ini mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, konsumsi semen secara nasional mengalami penurunan akibat wabah virus Corona jenis baru ini. Data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menunjukkan, konsumsi semen nasional pada kuartal I/2020 mengalami penurunan 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
"Indocement mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian atas capex 2020 Indocement yang semula ditetapkan sebesar Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,1 triliun," ungkap Oey, Kamis (14/5/2020).
Pada proyeksi sebelumnya, perseroan menganggarkan belanja modal yang bersumber dari dana kas internal Rp 1,4 triliun untuk pengembangan pabrik di Citeureup, Jawa Barat, instalasi listrik dan perbaikan fasilitas pabrik di Kalimantan Selatan.
Sumber :
https://cnbcindonesia.com/market/20200526111011-17-160844/indocement-tutup-7-pabrik-gaji-direksi-komisaris-dipangkas
Sunday, May 24, 2020
PHK di Pabrik Sepatu Nike
Minggu, 24 Mei 2020 09:00 WIB
Badai PHK Terjang Pabrik Sepatu Nike, Korban Nyaris 5.000 Orang
Pabrik sepatu yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Banten melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak penyebaran virus Corona (COVID-19). Menurut data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, PHK ini dilakukan terhadap 4.985 karyawan.
Informasi PHK tersebut beredar di media sosial lewat akun Twitter @AboutTNG. Dalam akun tersebut tertera cuitan yang dilampirkan foto menunjukkan aksi dan ekspresi karyawan usai kena PHK. Berikut cuitannya:
"Karyawan PT Victory Chingluh Indonesia yang terletak di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang melakukan kelulusan pabrik angkatan COVID-19," tulis akun tersebut dan sudah disukai oleh 716 warganet, serta di cuit ulang sebanyak 466 kali.
Pihak Pemkab Tangerang pun membenarkan terjadi PHK di pabrik sepatu yang memproduksi merek dunia, salah satunya Nike.
"Iya betul ada (PHK), pihak perusahaan sudah menyampaikan ke kami datanya. PT Victory Chingluh Indonesia, 4.985 (karyawan) PHK dampak COVID-19," ungkap Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hendra kepada detikcom, Sabtu (23/5/2020).
Menurut Hendra, data jumlah karyawan yang kena PHK sudah diterima dari pihak perusahaan sejak Selasa (19/5).
"Jumlah itu yang disampaikan oleh pihak perusahaan ke kami tanggal 19 Mei 2020," imbuh dia.
Perusahaan ikuti aturan
Hendra mengatakan, sebelum melakukan PHK perusahaan tersebut sudah menginformasikannya terlebih dahulu kepada Pemda. Selain itu, menurut Hendra perusahaan sudah menaati ketentuan PHK karyawan.
"Pada waktu pertemuan oleh Kepala Dinas sudah disampaikan agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari info yang disampaikan kepada kami (pesangon) dibayarkan, dan gaji sampai bulan Mei masih dibayarkan," jelas Hendra.
Ia menambahkan produsen sepatu Nike itu sudah meminta bantuan Disnaker agar karyawan yang kena PHK bisa diarahkan mengikuti program Kartu Pra Kerja.
"Mereka minta dibantu untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja," tuturnya.
Sumber :
https://finance.detik.com/industri/d-5026591/badai-phk-terjang-pabrik-sepatu-nike-korban-nyaris-5000-orang
Badai PHK Terjang Pabrik Sepatu Nike, Korban Nyaris 5.000 Orang
Pabrik sepatu yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Banten melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak penyebaran virus Corona (COVID-19). Menurut data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, PHK ini dilakukan terhadap 4.985 karyawan.
Informasi PHK tersebut beredar di media sosial lewat akun Twitter @AboutTNG. Dalam akun tersebut tertera cuitan yang dilampirkan foto menunjukkan aksi dan ekspresi karyawan usai kena PHK. Berikut cuitannya:
"Karyawan PT Victory Chingluh Indonesia yang terletak di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang melakukan kelulusan pabrik angkatan COVID-19," tulis akun tersebut dan sudah disukai oleh 716 warganet, serta di cuit ulang sebanyak 466 kali.
Pihak Pemkab Tangerang pun membenarkan terjadi PHK di pabrik sepatu yang memproduksi merek dunia, salah satunya Nike.
"Iya betul ada (PHK), pihak perusahaan sudah menyampaikan ke kami datanya. PT Victory Chingluh Indonesia, 4.985 (karyawan) PHK dampak COVID-19," ungkap Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Hendra kepada detikcom, Sabtu (23/5/2020).
Menurut Hendra, data jumlah karyawan yang kena PHK sudah diterima dari pihak perusahaan sejak Selasa (19/5).
"Jumlah itu yang disampaikan oleh pihak perusahaan ke kami tanggal 19 Mei 2020," imbuh dia.
Perusahaan ikuti aturan
Hendra mengatakan, sebelum melakukan PHK perusahaan tersebut sudah menginformasikannya terlebih dahulu kepada Pemda. Selain itu, menurut Hendra perusahaan sudah menaati ketentuan PHK karyawan.
"Pada waktu pertemuan oleh Kepala Dinas sudah disampaikan agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari info yang disampaikan kepada kami (pesangon) dibayarkan, dan gaji sampai bulan Mei masih dibayarkan," jelas Hendra.
Ia menambahkan produsen sepatu Nike itu sudah meminta bantuan Disnaker agar karyawan yang kena PHK bisa diarahkan mengikuti program Kartu Pra Kerja.
"Mereka minta dibantu untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja," tuturnya.
Sumber :
https://finance.detik.com/industri/d-5026591/badai-phk-terjang-pabrik-sepatu-nike-korban-nyaris-5000-orang
Saturday, May 23, 2020
Problem KFC dan Dunkin' Donuts
Bertumbangan: KFC Rumahkan 5.000 Orang, Dunkin' Tak Beri THR
Satu per satu dampak penutupan pusat perbelanjaan berimbas pada banyak bisnis restoran papan atas. Setelah heboh KFC merumahkan sampai hampir 5.000 karyawannya, kini restoran donat terkenal Dunkin' Donuts mengalami kondisi mirip-mirip, mereka memotong gaji karyawan dan tak kuat bayar THR karena banyak gerai tutup sehingga juga merumahkan pekerja.
PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan pemegang merek waralaba ayam goreng KFC mengakui bisnis mereka terganggu pandemi COVID-19 hingga harus menghentikan sebagian operasi usaha. Hal ini berdampak pada nasib ribuan pekerja mereka harus dirumahkan, tapi mereka matian-matian mempertahankan karyawan sehingga tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
KFC memperkirakan jangka waktu penghentian sebagian operasional lebih dari 3 bulan, tanpa menjelaskan sejak kapan dan sampai kapan. Total gerai yang terdampak sebanyak 115 gerai karena mal-mal tutup tak hanya di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia.
"Perusahaan sangat mengharapkan semua jenis pelayanan sudah dapat dibuka, termasuk dine-in (makan di tempat) walaupun ada pembatasan kapasitas pelanggan di dalam gerai. Untuk sementara, di tengah kondisi ini, hanya layanan take-away home detivery, drive-thru, dan on-line ordering yang beroperasi," jelas perseroan.
KFC menjalankan beberapa langkah untuk meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin dengan cara menyediakan menu dengan harga terjangkau dan cara-cara untuk memperluas jenis pelayanan yang dapat diberikan kepada pelanggannya.
Berdasarkan catatan resmi perseroan, jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai 4.988 orang, atau sekitar 29% dari total karyawan tetap dan tidak tetap yang berjumlah 17.216 orang. Sedangkan total karyawan tetap perseroan 16.962 orang.
"Terdapat 115 gerai Perseroan yang ditutup karena mal yang berhenti, atau plaza dinyatakan harus tutup karena dampak COVID-I9 di berbagai kota di Indonesia bukan hanya di Jakarta," jelas perseroan.
Selain itu, ada 4.847 karyawan yang juga terdampak dengan pemotongan gaji sampai 50%. Perseroan memperkirakan penurunan pendapatan dan laba akibat dampak pandemi COVID-19 sebesar 25-50% dari penutupan sementara 115 gerai. Kondisi ini juga mendapat perlawanan dari serikat pekerja.
Hal yang sama juga terjadi dengan Dunkin' Donuts, kantor mereka di Hayam Wuruk Jakpus didemo para pekerjanya. Pekerja mengaku belum dapat THR dan gaji sampai Jumat (22/5), yang keputusannya dianggap dilakukan sepihak oleh manajemen tanpa melibatkan pekerja.
Manajer HRD Dunkin' Donuts, Junaidi mengakui serikat pekerja memang tidak dilibatkan dalam keputusan penundaan THR dan pemotongan gaji, tetapi melalui jalur manajerial yaitu melalui GM, manager, supervisor, head atau shift leader. Ia bilang aturan dari Kemenaker adalah melalui persetujuan karyawan bukan serikat pekerja.
"Mengenai upah yang dipotong dan THR yg ditunda sudah sesuai dengan surat edaran menteri tenaga kerja yaitu melalui mekanisme persetujuan karyawan," kata Junaidi kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/5).
Junaidi mengakui persoalan ini terjadi karena kondisi perusahaa yang terdampak pandemi covid-19. Ia bilang Sebagian kecil karyawan harus dirumahkan karena ada toko di mal yang tutup, sehingga pihaknya masih menunggu mal-mal dibuka
"Sebagian besar toko tutup dan hanya 1 shift, dulu bisa 2 shift. Kita sangat berharap PSBB dilonggarkan karena aturan tersebut sangat memukul usaha kami," katanya.
Junaidi menegaskan sampai saat ini manajemen terus berupaya memenuhi hak pekerja, salah satunya dengan mempercepat penjualan aset agar dapat dana segar untuk membayar THR.
"Kalau upah yang dipotong kita jalankan berdasarkan hari kerja yang dilakukan dan melalui persetujuan karyawan, sedangkan THR yang ditunda akan kami bayarkan secepatnya karena kami sedang proses penjualan aset dengan harga setengah harga normal," katanya
Dunkin' Donuts Tak Kuat Bayar THR & Gaji, Sampai Obral Aset
Dunkin' Donuts terdampak pandemi covid-19 sampai mereka tak kuat membayar THR dan memotong gaji pekerjanya. Serikat pekerja melaporkan bahwa upah dan tunjangan hari raya (THR) pekerja sampai Jumat (22/5/2020) belum dibayarkan.
Manajer HRD Dunkin' Donuts, Junaidi sedang mengupayakan untuk menunaikan kewajiban perusahaan kepada pekerja, termasuk dalam proses penjualan aset perseroan.
"Kalau upah yang dipotong kita jalankan berdasarkan hari kerja yang dilakukan dan melalui persetujuan karyawan, sedangkan THR yang ditunda akan kami bayarkan secepatnya karena kami sedang proses penjualan aset dengan harga setengah harga normal," kata Junaidi kepada CNBC Indonesia, Jumat (23/5).
Junaidi mengakui persoalan ini terjadi karena kondisi perusahaan yang terdampak pandemi covid-19. Ia bilang Sebagian kecil karyawan harus dirumahkan karena ada toko di mal yang tutup, sehingga pihaknya masih menunggu mal-mal dibuka .
"Sebagian besar toko tutup dan hanya 1 shift, dulu bisa 2 shift. Kita sangat berharap PSBB dilonggarkan karena aturan tersebut sangat memukul usaha kami," katanya.
Persoalan upah dan THR inimemicu aksi turun ke jalan para pekerja di tengah pandemi Covid-19. Serikat Pekerja Dunkin' Donuts yang merupakan anggota Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), pada Jumat, 22 Mei 2020, menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusat Dunkin' Donuts di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.
Aksi yang digelar tidak kurang dari 200 anggota, di saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, terpaksa dilakukan untuk menuntut pembayaran upah dan tunjangan hari raya (THR) yang tidak juga dibayarkan oleh perusahaan.
"Aksi ini terpaksa kami lakukan karena manajemen Dunkin' Donuts secara sepihak tidak membayarkan THR dan upah secara tepat waktu. Sementara para pekerja dan keluarganya sangat membutuhkan THR tersebut untuk menyambung hidup di masa PSBB akibat pandemi Covid 19," kata Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia Sabda Pranawa Djati dalam pernyataan resminya, Jumat (22/5).
Ia bilang padahal lebaran tinggal beberapa hari lagi. Anak istri para pekerja berharap bisa mendapatkan THR sebelum lebaran, namun perusahaan tanpa empati justru secara sepihak menunda pembayaran THR dan upah pekerja.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Dunkin' Donuts Adi Darmawan mengungkapkan kekecewaan atas keputusan sepihak perusahaan yang menunda pembayaran THR hingga akhir Desember 2020. Jika manajemen Dunkin' Donuts mendasarkan keputusannya pada SE Menaker tentang THR, seharusnya tidak bisa sepihak , tapi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan.
Ia bilang para pekerja selama ini sudah menunjukkan loyalitas kepada perusahaan. Menurut dia, keuntungan yang sudah didapat oleh Dunkin' Donuts selama bertahun-tahun harusnya dikeluarkan untuk membantu pekerja di tengah kesulitan pada masa pandemi.
"Apalagi THR dan upah adalah hak pekerja dan menjadi kewajiban perusahaan. Jangan ketika untung perusahaan diam saja, tapi ketika ada wabah corona, hak pekerjanya justru yang lebih dulu dikurangi," kata Adi.
Adi mengklaim perusahaannya secara sepihak juga telah memotong upah pekerja sebesar 50% bahkan lebih. Ia meminta Direksi Dunkin' Donuts untuk mau duduk bersama dengan serikat pekerja guna mencari kesepakatan yang terbaik.
"Jika perusahaan transparan terkait dengan laporan keuangannya dan benar-benar rugi bertahun-tahun, tentunya para pekerja dapat diajak bermusyawarah untuk memahami kondisi ekonomi perusahaan saat ini yang terdampak Covid 19," katanya.
Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020, bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR bisa mencicil atau menunda sesuai dengan kesepakatan dengan pekerjanya.
Namun, Junaidi mengatakan serikat pekerja memang tidak diibatkan tetapi melalui jalur manajerial yaitu melalui GM, manager, supervisor, head atau shift leader karena aturan dari Kemenaker adalah melalui persetujuan karyawan bukan serikat pekerja.
"Saya HRD Dunkin', menyatakan mengenai upah yang dipotong dan THR yg ditunda sudah sesuai dengan surat edaran menteri tenaga kerja yaitu melalui mekanisme persetujuan karyawan," katanya.
Sumber :
https://cnbcindonesia.com/news/20200523152548-4-160496/dunkin-donuts-tak-kuat-bayar-thr-gaji-sampai-obral-aset
Satu per satu dampak penutupan pusat perbelanjaan berimbas pada banyak bisnis restoran papan atas. Setelah heboh KFC merumahkan sampai hampir 5.000 karyawannya, kini restoran donat terkenal Dunkin' Donuts mengalami kondisi mirip-mirip, mereka memotong gaji karyawan dan tak kuat bayar THR karena banyak gerai tutup sehingga juga merumahkan pekerja.
PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan pemegang merek waralaba ayam goreng KFC mengakui bisnis mereka terganggu pandemi COVID-19 hingga harus menghentikan sebagian operasi usaha. Hal ini berdampak pada nasib ribuan pekerja mereka harus dirumahkan, tapi mereka matian-matian mempertahankan karyawan sehingga tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
KFC memperkirakan jangka waktu penghentian sebagian operasional lebih dari 3 bulan, tanpa menjelaskan sejak kapan dan sampai kapan. Total gerai yang terdampak sebanyak 115 gerai karena mal-mal tutup tak hanya di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia.
"Perusahaan sangat mengharapkan semua jenis pelayanan sudah dapat dibuka, termasuk dine-in (makan di tempat) walaupun ada pembatasan kapasitas pelanggan di dalam gerai. Untuk sementara, di tengah kondisi ini, hanya layanan take-away home detivery, drive-thru, dan on-line ordering yang beroperasi," jelas perseroan.
KFC menjalankan beberapa langkah untuk meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin dengan cara menyediakan menu dengan harga terjangkau dan cara-cara untuk memperluas jenis pelayanan yang dapat diberikan kepada pelanggannya.
Berdasarkan catatan resmi perseroan, jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai 4.988 orang, atau sekitar 29% dari total karyawan tetap dan tidak tetap yang berjumlah 17.216 orang. Sedangkan total karyawan tetap perseroan 16.962 orang.
"Terdapat 115 gerai Perseroan yang ditutup karena mal yang berhenti, atau plaza dinyatakan harus tutup karena dampak COVID-I9 di berbagai kota di Indonesia bukan hanya di Jakarta," jelas perseroan.
Selain itu, ada 4.847 karyawan yang juga terdampak dengan pemotongan gaji sampai 50%. Perseroan memperkirakan penurunan pendapatan dan laba akibat dampak pandemi COVID-19 sebesar 25-50% dari penutupan sementara 115 gerai. Kondisi ini juga mendapat perlawanan dari serikat pekerja.
Hal yang sama juga terjadi dengan Dunkin' Donuts, kantor mereka di Hayam Wuruk Jakpus didemo para pekerjanya. Pekerja mengaku belum dapat THR dan gaji sampai Jumat (22/5), yang keputusannya dianggap dilakukan sepihak oleh manajemen tanpa melibatkan pekerja.
Manajer HRD Dunkin' Donuts, Junaidi mengakui serikat pekerja memang tidak dilibatkan dalam keputusan penundaan THR dan pemotongan gaji, tetapi melalui jalur manajerial yaitu melalui GM, manager, supervisor, head atau shift leader. Ia bilang aturan dari Kemenaker adalah melalui persetujuan karyawan bukan serikat pekerja.
"Mengenai upah yang dipotong dan THR yg ditunda sudah sesuai dengan surat edaran menteri tenaga kerja yaitu melalui mekanisme persetujuan karyawan," kata Junaidi kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/5).
Junaidi mengakui persoalan ini terjadi karena kondisi perusahaa yang terdampak pandemi covid-19. Ia bilang Sebagian kecil karyawan harus dirumahkan karena ada toko di mal yang tutup, sehingga pihaknya masih menunggu mal-mal dibuka
"Sebagian besar toko tutup dan hanya 1 shift, dulu bisa 2 shift. Kita sangat berharap PSBB dilonggarkan karena aturan tersebut sangat memukul usaha kami," katanya.
Junaidi menegaskan sampai saat ini manajemen terus berupaya memenuhi hak pekerja, salah satunya dengan mempercepat penjualan aset agar dapat dana segar untuk membayar THR.
"Kalau upah yang dipotong kita jalankan berdasarkan hari kerja yang dilakukan dan melalui persetujuan karyawan, sedangkan THR yang ditunda akan kami bayarkan secepatnya karena kami sedang proses penjualan aset dengan harga setengah harga normal," katanya
Dunkin' Donuts Tak Kuat Bayar THR & Gaji, Sampai Obral Aset
Dunkin' Donuts terdampak pandemi covid-19 sampai mereka tak kuat membayar THR dan memotong gaji pekerjanya. Serikat pekerja melaporkan bahwa upah dan tunjangan hari raya (THR) pekerja sampai Jumat (22/5/2020) belum dibayarkan.
Manajer HRD Dunkin' Donuts, Junaidi sedang mengupayakan untuk menunaikan kewajiban perusahaan kepada pekerja, termasuk dalam proses penjualan aset perseroan.
"Kalau upah yang dipotong kita jalankan berdasarkan hari kerja yang dilakukan dan melalui persetujuan karyawan, sedangkan THR yang ditunda akan kami bayarkan secepatnya karena kami sedang proses penjualan aset dengan harga setengah harga normal," kata Junaidi kepada CNBC Indonesia, Jumat (23/5).
Junaidi mengakui persoalan ini terjadi karena kondisi perusahaan yang terdampak pandemi covid-19. Ia bilang Sebagian kecil karyawan harus dirumahkan karena ada toko di mal yang tutup, sehingga pihaknya masih menunggu mal-mal dibuka .
"Sebagian besar toko tutup dan hanya 1 shift, dulu bisa 2 shift. Kita sangat berharap PSBB dilonggarkan karena aturan tersebut sangat memukul usaha kami," katanya.
Persoalan upah dan THR inimemicu aksi turun ke jalan para pekerja di tengah pandemi Covid-19. Serikat Pekerja Dunkin' Donuts yang merupakan anggota Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), pada Jumat, 22 Mei 2020, menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusat Dunkin' Donuts di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat.
Aksi yang digelar tidak kurang dari 200 anggota, di saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, terpaksa dilakukan untuk menuntut pembayaran upah dan tunjangan hari raya (THR) yang tidak juga dibayarkan oleh perusahaan.
"Aksi ini terpaksa kami lakukan karena manajemen Dunkin' Donuts secara sepihak tidak membayarkan THR dan upah secara tepat waktu. Sementara para pekerja dan keluarganya sangat membutuhkan THR tersebut untuk menyambung hidup di masa PSBB akibat pandemi Covid 19," kata Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia Sabda Pranawa Djati dalam pernyataan resminya, Jumat (22/5).
Ia bilang padahal lebaran tinggal beberapa hari lagi. Anak istri para pekerja berharap bisa mendapatkan THR sebelum lebaran, namun perusahaan tanpa empati justru secara sepihak menunda pembayaran THR dan upah pekerja.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Dunkin' Donuts Adi Darmawan mengungkapkan kekecewaan atas keputusan sepihak perusahaan yang menunda pembayaran THR hingga akhir Desember 2020. Jika manajemen Dunkin' Donuts mendasarkan keputusannya pada SE Menaker tentang THR, seharusnya tidak bisa sepihak , tapi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan.
Ia bilang para pekerja selama ini sudah menunjukkan loyalitas kepada perusahaan. Menurut dia, keuntungan yang sudah didapat oleh Dunkin' Donuts selama bertahun-tahun harusnya dikeluarkan untuk membantu pekerja di tengah kesulitan pada masa pandemi.
"Apalagi THR dan upah adalah hak pekerja dan menjadi kewajiban perusahaan. Jangan ketika untung perusahaan diam saja, tapi ketika ada wabah corona, hak pekerjanya justru yang lebih dulu dikurangi," kata Adi.
Adi mengklaim perusahaannya secara sepihak juga telah memotong upah pekerja sebesar 50% bahkan lebih. Ia meminta Direksi Dunkin' Donuts untuk mau duduk bersama dengan serikat pekerja guna mencari kesepakatan yang terbaik.
"Jika perusahaan transparan terkait dengan laporan keuangannya dan benar-benar rugi bertahun-tahun, tentunya para pekerja dapat diajak bermusyawarah untuk memahami kondisi ekonomi perusahaan saat ini yang terdampak Covid 19," katanya.
Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020, bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR bisa mencicil atau menunda sesuai dengan kesepakatan dengan pekerjanya.
Namun, Junaidi mengatakan serikat pekerja memang tidak diibatkan tetapi melalui jalur manajerial yaitu melalui GM, manager, supervisor, head atau shift leader karena aturan dari Kemenaker adalah melalui persetujuan karyawan bukan serikat pekerja.
"Saya HRD Dunkin', menyatakan mengenai upah yang dipotong dan THR yg ditunda sudah sesuai dengan surat edaran menteri tenaga kerja yaitu melalui mekanisme persetujuan karyawan," katanya.
Sumber :
https://cnbcindonesia.com/news/20200523152548-4-160496/dunkin-donuts-tak-kuat-bayar-thr-gaji-sampai-obral-aset
Subscribe to:
Posts (Atom)
Related Posts
-
Gelombang PHK 7.000 Karyawan Disney Akan Dimulai Pekan Ini Rabu, 29 Maret 2023 Raksasa hiburan Amerika Serikat (AS) Walt Disney Company akan...
-
Supply chain This section contains information on the following distributed examples: * Decentralization * Multistage supply chain * Outsour...
-
Sharing soal competency yang bisa diartikan sebagai set of skill atau knowledge yang harus dimiliki atau di develop oleh person yang meme...
-
Anang Z. Gani Abstract This paper presents a new paradigm for solving the Travelling Salesman Problem (TSP). TSPis known as an NP-complete p...
-
KOMPAS.com - Pengalaman kerja seringkali dijadikan referensi saat melamar pekerjaan. Lantas bagaimana dengan para fresh graduate, yang boleh...
