Wah! Selain Banten, Pabrik Jabar-Jatim Juga Cabut ke Jateng
Jakarta, CNBC Indonesia - Pabrik-pabrik alas kaki atau sepatu sudah pindah ke Jawa Tengah (Jateng) dari Banten karena soal upah yang tinggi. Di Jateng kini ada 25 pabrik sepatu, terbanyak pindahan dari Banten, selebih dari Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).
"Tahun ini sudah ada (pabrik alas kaki) dari Jawa Timur dan Jawa Barat yang pindah ke Jawa Tengah," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri kepada CNBC Indonesia, Kamis (14/11).
Firman mengatakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagian ada aktivitas produksi alas kaki. Namun, terbanyak memang berada di Banten, khususnya Tangerang. Di Jawa Timur ada pabrik alas kaki antara lain di Mojokerto.
"Sentra industri sepatu di Jabar dan Jatim tak sebesar di Banten," katanya.
Ia menjelaskan relokasi pabrik-pabrik alas kaki dari Banten tak langsung total menutup pabrik di Banten, proses relokasi dilakukan bertahap. Jadi ada pabrik yang tetap melangsungkan proses produksi di Banten dan saat bersamaan juga membuka pabrik baru di Jateng, lalu setelah itu bertahap memindahkan ke Jateng seluruhnya.
Kegiatan produksi di Banten dikhususkan untuk produk berkualitas tinggi karena tenaga kerja yang sudah terlatih, sedangkan di Jateng sebaliknya.
"Karena biaya untuk pesangon tak sedikit, butuh bertahap," katanya.
Firman mengatakan alasan relokasi pabrik sepatu dari Jatim dan Jabar ke Jateng karena lagi-lagi persoalan upah yang tinggi. Bila melihat upah khususnya UMK di Banten dan Jawa Timur, ada kesamaan yaitu sama-sama dalam rentang hampir Rp 4 juta. Di Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Mojokerto, UMK 2019 sama-sama menyentuh angka Rp 3,8 juta. Jauh di atas UMP Jateng yang pada 2020 saja masih Rp 1,7 juta.
Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191114140105-4-115261/wah-selain-banten-pabrik-jabar-jatim-juga-cabut-ke-jateng
Ilustrasi foto :
https://pxhere.com/id/photo/1370726
Friday, November 22, 2019
Thursday, November 21, 2019
PHK Tahun 2020 Lebih 2.000 Orang
Disnakertrans Jatim: PHK Tahun Depan Lebih 2.000 Orang
Laporan Denza Perdana | Rabu, 20 November 2019 | 16:03 WIB
suarasurabaya.net - Himawan Estu Bagijo Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim mengatakan, sudah ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 2.000 karyawan di Jawa Timur pada 2020.
"Kalau mau disebut, lebih dari 2.000 (orang). Ya, itu tahun depan. Tahun ini tidak banyak, sih. Sekitar 1.700an. Tahun depan yang lebih banyak, lebih dari 2.000-an," ujarnya di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (20/11/2019).
Himawan mengatakan, sejumlah perusahaan seperti industri alas kaki, juga perusahaan rokok kretek di Jawa Timur, sudah mengonfirmasi rencana PHK-nya pada 2020 itu.
"Nah, skema-skema itu sudah kami bicarakan dengan pengusaha, untuk kemudian ada masa penyesuaian dengan pelatihan dan pilihan-pilihan job apa yang akan diambil mereka (pekerja)?" katanya.
Adapun jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur yang tercatat oleh Disnakertrans Jatim pada 2019 mencapai lebih dari 8 juta orang. "Itu termasuk ASN," ujarnya setelah konferensi pers penetapan UMK.
Dia mengatakan, dalam catatan dinasnya, setiap tahun memang terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja, rata-rata 0,3 persen per tahun. Dia mengkalkulasi kenaikan itu dari jumlah angkatan kerja yang terserap.
"Angkatan kerjanya kalau yang kami lihat setiap tahun itu 850 ribu. Nah, yang teradopsi sekitar 600 ribu. Ya, sekitar 0,3 persen itu peningkatan jumlahnya," kata Himawan.
Sayangnya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah rencana PHK itu berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan Gubernur Jatim hari ini?
Dia hanya memastikan, penetapan UMK 38 kabupaten/kota di Jawa Timur hari ini adalah bentuk kepatuhan Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur baru di Jawa Timur kepada aturan pemerintah pusat.
"Permintaan lebih dari itu banyak. Ada yang sampai 18 persen. Tetapi, kita (Jawa Timur), kan, sudah tinggi sebenarnya. Dan beberapa tahun (belakangan) ini sudah ada diskresi (kenaikan UMK)," ujarnya.
Disnakertrans Jatim, kata dia, pada tahun mendatang akan tetap menjalankan sejumlah tugasnya. Salah satunya menyiapkan SDM terlatih di Jawa Timur agar siap bekerja.
"Jadi program kami, yang pasti pelatihan, satu. Kedua, kami juga mengantisipasi mereka-mereka yang ter-PHK, kami tingkatkan skilnya. Kami juga hadapi PMI (Pekerja Migran Indonesia), juga orang yang pindah profesi, terutama golongan pemuda melalui Millenials Job Center. Prinsipnya kami melatih dan menyiapkan," katanya.(den/dwi/rst)
Sumber :
https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/228781-Disnakertrans-Jatim:-PHK-Tahun-Depan-Lebih-2.000-Orang
Laporan Denza Perdana | Rabu, 20 November 2019 | 16:03 WIB
suarasurabaya.net - Himawan Estu Bagijo Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jatim mengatakan, sudah ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 2.000 karyawan di Jawa Timur pada 2020.
"Kalau mau disebut, lebih dari 2.000 (orang). Ya, itu tahun depan. Tahun ini tidak banyak, sih. Sekitar 1.700an. Tahun depan yang lebih banyak, lebih dari 2.000-an," ujarnya di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (20/11/2019).
Himawan mengatakan, sejumlah perusahaan seperti industri alas kaki, juga perusahaan rokok kretek di Jawa Timur, sudah mengonfirmasi rencana PHK-nya pada 2020 itu.
"Nah, skema-skema itu sudah kami bicarakan dengan pengusaha, untuk kemudian ada masa penyesuaian dengan pelatihan dan pilihan-pilihan job apa yang akan diambil mereka (pekerja)?" katanya.
Adapun jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur yang tercatat oleh Disnakertrans Jatim pada 2019 mencapai lebih dari 8 juta orang. "Itu termasuk ASN," ujarnya setelah konferensi pers penetapan UMK.
Dia mengatakan, dalam catatan dinasnya, setiap tahun memang terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja, rata-rata 0,3 persen per tahun. Dia mengkalkulasi kenaikan itu dari jumlah angkatan kerja yang terserap.
"Angkatan kerjanya kalau yang kami lihat setiap tahun itu 850 ribu. Nah, yang teradopsi sekitar 600 ribu. Ya, sekitar 0,3 persen itu peningkatan jumlahnya," kata Himawan.
Sayangnya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah rencana PHK itu berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan Gubernur Jatim hari ini?
Dia hanya memastikan, penetapan UMK 38 kabupaten/kota di Jawa Timur hari ini adalah bentuk kepatuhan Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur baru di Jawa Timur kepada aturan pemerintah pusat.
"Permintaan lebih dari itu banyak. Ada yang sampai 18 persen. Tetapi, kita (Jawa Timur), kan, sudah tinggi sebenarnya. Dan beberapa tahun (belakangan) ini sudah ada diskresi (kenaikan UMK)," ujarnya.
Disnakertrans Jatim, kata dia, pada tahun mendatang akan tetap menjalankan sejumlah tugasnya. Salah satunya menyiapkan SDM terlatih di Jawa Timur agar siap bekerja.
"Jadi program kami, yang pasti pelatihan, satu. Kedua, kami juga mengantisipasi mereka-mereka yang ter-PHK, kami tingkatkan skilnya. Kami juga hadapi PMI (Pekerja Migran Indonesia), juga orang yang pindah profesi, terutama golongan pemuda melalui Millenials Job Center. Prinsipnya kami melatih dan menyiapkan," katanya.(den/dwi/rst)
Sumber :
https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/228781-Disnakertrans-Jatim:-PHK-Tahun-Depan-Lebih-2.000-Orang
Subscribe to:
Posts (Atom)
Related Posts
-
Kamar mandi / toilet biasanya dilengkapi dengan perlengkapan untuk buang air kecil maupun besar. Kamar mandi yang dilengkapi dengan urina...
-
Performa Industri: Quality, Productivity, Safety, Cost. Manakah yang perlu diprioritaskan? Banyak sekali metode-metode yang dapat dipakai un...
-
Problem di gudang biasanya bukan SOP-nya yang tidak ada, tapi pelaksanaan SOP di lapangan. Yang bisa membantu melacak kehilangan baran...
-
10 Alasan Kenapa Promosi Keselamatan Kerja Anda Wajib Menggunakan Gambar Visual Kenapa setiap Promosi Kesehatan dan Keselamatan K...
-
Ada 7 Poin Penting seputar "Good WareHouse Practice" yang wajb diketahui. Kesehatan dan Keselamatan Kerka atau K3 di ruang ...