Sunday, November 18, 2018

Lamaran Outsourcing Menumpuk 2 Meter

Risma Dorong Anak Muda Bangun Start Up

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berupaya keras untuk bisa memberi daya dukung tumbuhnya entrepreneur di Kota Pahlawan.

Mulai dari mengembangkan Pahlawan Ekonomi, Pejuang Muda, Start Surabaya dan juga Tata Rupa. Selain itu Risma juga mendirikan Koridor yang menjadi co working space bagi perintis usaha.

Saat ditanya apa yang menjadi alasannya, lulusan Arsitek ITS ini mengaku bahwa ia ingin ada perubahan mindset di kalangan pemuda dan juga orang tua bahwa sudah tidak zaman mencari kerja, melainkan menciptakan lapangan kerja.

Hal itu juga menjadi pendorong Risma getol untuk bisa menjadikan Surabaya sebagai tuan rumah Start Up Nations Summit 2018 yang dibuka hari ini, Jumat (16/11/2018).

"Aku sedih karena per hari itu 10 sampai 15 lamaran menjadi outsourcing Pemkot. Bukan PNS lho ya, lamaran outsourcing di meja saya itu sekarang sudah dua meter tingginya, dan banyak dari lulusan kampus ternama," kata Risma di sela pembukaan Start Up Nations Summit yang diselenggarakan di Grand City itu.

Dari pengalamannya itu, Risma mengaku ingin bisa mendorong anak-anak muda bisa menciptakan sesuatu. Pemikiran anak muda dan para orang tua untuk ber entrepreneur harus diciptakan.

"Pandora itu harus dibuka," kata Risma.

Saat ini berdasarkan data BPS, jumlah wirausahawan di Surabaya mencapai 18 persen. Namun menurut Risma angka itu masih kurang. Sehingga dibutuhkan pendorong lagi.

Agar ke depan lebih banyak masyarakat yang mau menciptakan lapangan kerja sendiri.

"Makanya aku push Start Up Nations Summit ini, yang mulanya hanya dua hari tapi akhirnya aku rancang sana sini supaya jadi seminggu penuh," katanya.

Dari segi regulasi juga, Surabaya dikatakan Risma sangat mendukung berkembangnya start up.

Ia menyontohkan untuk perizinan usaha, semua sudah gratis. Mengurus izin merk dagang, pelaku perintis usaha juga tidak kenai biaya. Begitu juga dengan izin kesehatan, semua malah difasilitasi oleh Pemkot Surabaya.

"Sampai merk juga kita gratiskan," kata wali kota perempuan pertama Surabaya ini.

Namun dari semua kalangan yang diajak untuk membangun start up, menurut Risma yang paling susah diubah mindsetnya adalah kalangan fresh graduate.

Masih banyak yang berfikir banyak menjadibpegawai dengan income aman adalah pilihan teraman yang baik diambil selepas lulus kuliah.

"Padahal kalau jadi pegawai itu ada batasan income. Tapi kalau pengusaha batasnya itu bumi dan langit, nggak terbatas," pungkas Risma.


Sumber :
http://suryamalang.tribunnews.com/2018/11/16/lamaran-outsourcing-menumpuk-2-meter-risma-dorong-anak-muda-bangun-start-up
Blogger Tricks

Tuesday, November 13, 2018

21 Perusahaan Pindah dari Karawang

UMK Tinggi, 21 Perusahaan Pindah dari Karawang 

Sejak 2017, sebanyak 21 perusahaan memilih pindah dari Karawang, Jawa Barat. Hal ini diduga lantaran tingginya upah minimum kabupaten ( UMK) Karawang.

"Dalam catatan kami sejak tahun 2017 hingga 2018 ini, sudah ada 21 perusahaan yang pindah dari Karawang karena alasan mereka tidak mampu untuk membayar upah tinggi di Karawang," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang Ahmad Suroto, Selasa (13/11/2018).

Suroto menyebut, hengkangnya 21 perusahaan tersebut menimbulkan pemutusan hubungan kerja PHK sebanyak 22.000 pekerja. Berdasarkan laporan kepada Disnakertrans, kata dia, pada 2019 ada lima perusahaan garmen yang bakal meninggalkan Karawang jika UMK kembali naik.

Sementara untuk manufaktur, dia mengaku belum mendapat laporan. Akan tetapi, ia mengklaim pihaknya sudah memfasiltasi perusahaan garmen agar mereka bisa bertahan, dengan memberikan penangguhan upah.

"Namun, cara itu belum efektif karena masih banyak perusahaan yang pindah," kata dia. Suroto menyebutkan, jika lima perusahaan tersebut hengkang, diperkirakan sebanyak 9.000 pekerja akan dirumahkan.

Suroto mengatakan, berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan menyepakati untuk merekomendasikan kenaikan upah 8,03 persen dari Rp 3.919.291 menjadi Rp 4.233.226 pada 2019.

Kenaikan tersebut diperkirakan akan berdampak bagi perusahaan di sektor tekstil, sandang dan kulit (TSK). "Dampak yang paling besar dari kenaikan UMK ini memang untuk sektor TSK. Sedangkan sektor manufaktur masih mampu bertahan," kata dia.


Sumber :
https://regional.kompas.com/read/2018/11/13/19055031/umk-tinggi-21-perusahaan-pindah-dari-karawang?utm_campaign=Dlvrit&utm_source=Twitter&utm_medium=Social.

Thursday, September 13, 2018

PT Nagano Tutup


PT Nagano Tutup, Gaji 52 Karyawan Belum Dibayar
Rabu, 12 Sep 2018 - 10:33 WIB

Kasus perusahaan asing tutup dan pemiliknya kabur kembali terjadi di Batam. Kali ini terjadi pada PT Nagano Drilube Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Batamindo, Batam. Bos perusahaan asal Jepang itu kabur tanpa membayar gaji 52 karyawannya.

Kaburnya bos PT Nagano ini membuat para pekerjanya cemas. Selasa (11/9/2018)  mereka mendatangi pabrik dan berharap ada kejelasan soal gaji bulan terakhir mereka yang belum dibayar perusahaan.

Seorang karyawan PT Nagano, Nursani, mengatakan pihak perusahaan memang merumahkan seluruh karyawannya per Rabu (5/9) lalu. Namun sehari sebelumnya, atau pada Selasa (4/9), seluruh karyawan masih bekerja seperti biasa.

“Tapi saat kami mendatangi perusahaan pada Rabu (5/9), pabrik sudah stop plan,” kata Nursani saat mendatangi PT Nagano, Selasa (11/9) siang.

Nursani mengatakan, sebelumnya memang ada beberapa kejanggalan di pabrik. Misalnya, pada Selasa (4/9) lalu pihak pengelola Kawasan Industri Batamindo mendatangi pabrik. Mereka kemudian memutus sambungan listrik ke perusahaan itu.

“Kami tidak tahu apa yang terjadi. Sekuriti yang masuk siang juga disuruh pulang, dan kami lihat listriknya dipadamkan,” jelasnya.

Semua karyawan juga dipulangkan, siang itu. Karena curiga dan penasaran, Nursani dan beberapa rekannya datang ke pabrik pada Rabu (5/9) siang, pabrik tersebut sudah tutup.

“Kami kemudian memastikan kepada Batamindo, katanya perusahaan sudah tidak membayar listrik,” jelasnya.

Nursani mengaku, sejauh ini informasi dari pihak manajemen masih sangat minim. Sehingga sebagian besar karyawan tidak tahu persih apa yang terjadi pada perusahaan.

Menurut informasi yang beredar di kalangan karyawan, pemilik perusahaan yang merupakan warga negara (WN) Jepang kabur dan pulang ke negaranya.

Padahal, kata Nursani gaji bulan terakhir ke-52 karyawan belum dibayar. Ia menyebut, dari 52 karyawan tersebut 39 di antaranya berstatus karyawan permanen. Termasuk dirinya yang sudah bekerja 18 tahun di PT Nagano.

“Kami bingung nasib kami bagaimana ini,” ucapnya.

Kepala Disnaker Kota Batam Rudi Syakiakirti membenarkan PT Nagano sudah tutup. Ia juga mengaku perusahaan belum membayar gaji bulan Agustus bagi ke-52 karyawannya.

“Harusnya terima bulan ini. Untuk melunasi gaji karyawan membutuhkan biaya Rp 292 juta,” kata Rudi, Selasa (11/9).

Berdasarkan informasi dari bagian kepegawaian perusahaan, selama beberapa bulan terakhir gaji karyawan PT Nagano dibayar oleh perusahaan induknya di Jepang. Hal ini dilakukan karena kuat dugaan PT Nagano Drilube Indonesia sudah tak sanggup membayar gaji karyawannya.

“Seperti subsidi begitu. Karena produksi di sini juga tak terlalu banyak,” ujarnya.

Rudi mengaku sudah melakukan mediasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan kepastian dari induk perusahaan yang ada di Jepang. Pihaknya sudah menggelar rapat bersama karyawan dan serikat pekerja PT Nagano untuk mencari solusi terkait nasib 52 karyawan tersebut.

“Karyawan tidak tahu apa ini perusahan sudah berhenti beroperasi atau seperti apa. Gak jelas statusnya. Hasil rapat kami juga akan minta bantuan pemerintah yang ada di Jepang untuk mencari kejelasan,” beber Rudi.

Ia berharap dalam waktu dekat ini ada kejelasan terkait nasib karyawan PT Nagano ini. “Sabtu kemarin kami saya sudah menemui mereka. Semoga secepatnya ada solusi,” tutupnya.

Sementara General Manager Affair Batamindo Tjaw Hoeing membenarkan bahwa Presiden Direktur (Presdir) PT Nagano sudah hilang komunikasi sejak seminggu yang lalu, atau tepatnya sejak Selasa (4/9).

“Itu menurut laporan plant manager-nya,” kata Tjaw Hoeing, Selasa (11/9) malam.

Pria yang akrab disapa Ayung ini mengatakan, PT Nagano merupakan perusahaan subkon asal Jepang yang bergerak di bidang coating atau pengecatan. Karyawannya tidak banyak, hanya 52 orang saja.

Di Batamindo, PT Nagano sudah beroperasi sejak tahun 1996. “Kemungkinan finansialnya tidak sehat. Makanya Presdir-nya menghilang,” paparnya.

Manajemen PT Nagano sempat bisa berkomunikasi dengan Presdir-nya tersebut melalui media sosial, beberapa hari lalu. Dalam komunikasi tersebut pihak manajemen minta pertanggungjawaban terkait gaji karyawan.

Namun sampai sekarang belum ada respon dari induk perusahaan di Jepang terkait nasib 52 karyawan perusahaan.

“Presdir tersebut hanya pekerja sedangkan pemilik perusahaan ada di Jepang. Saya minta bertanggungjawab lah,” katanya.

Ia juga meminta Badan Pengusaaan (BP) Batam dan Pemko Batam ikut membantu memperjuangkan nasib karyawan.

“Memang pemerintah daerah sudah rapat dengan perwakilan PT Nagano. BP pasti bisa membantu karena punya kantor perwakilan di Jepang,” katanya.

Sedangkan BP Batam belum bisa memberikan informasi mengenai tutupnya PT Nagano. Namun pelaksana tugas (Plt) Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan membenarkan informasi tersebut.

“Kami masih harus mengecek dulu statusnya seperti apa. Dan yang jelas kami akan ikut bantu para karyawan,” kata Taofan tadi malam.


Sumber :
https://batampos.co.id/2018/09/12/pt-nagano-tutup-gaji-52-karyawan-belum-dibayar/

Thursday, March 15, 2018

3.000 Pekerja Toys 'R' Us akan Di-PHK

Toys 'R' Us Juga Tutup di Inggris, 3.000 Orang Akan Di-PHK

15 March 2018 14:40

Toys 'R' Us Juga Tutup di Inggris, 3.000 Orang Akan Di-PHK Foto: REUTERS/Hannah McKayJakarta, CNBC Indonesia - Ada 75 toko Toys "R" US di Inggris, namun dalam enam minggu ke depan semua toko tersebut akan ditutup, kata pengelola gabungan peritel mainan itu hari Rabu (14/3/2018).

Dilansir dari Reuters, pihak pengelola mengatakan tidak menemukan pihak yang mampu membeli sebagian atau seluruh bisnis perusahaan sehingga terpaksa menutup toko-toko tersebut dan menyebabkan 3.000 orang kehilangan pekerjaan.

Peritel yang perusahaan induknya berasal dari Amerika Serikat (AS) itu bahkan mengalami masalah serupa di negara asalnya.


Saat ini di AS, Toys "R" Us yang enam bulan lalu melaporkan kebangkrutannya, sedang bersiap untuk proses likuidasi.

CNBC Intenational melaporkan perusahaan mainan ini berencana tetap membuka sekitar 200 tokonya di AS untuk keperluan bisnis, bahkan setelah likuidasi. Informasi ini dikutip dari sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Toys "R" US menolak memberi komentar kepada CNBC International.

Saat ini sudah 180 toko yang ditutup dari total keseluruhan 800 toko yang beroperasi di AS.

Pada bulan Februari, cabang Toys "R" Us di Inggris mendaftarkan diri untuk memperoleh perlindungan kreditor pada Februari. Hal itu dilakukan sebab bisnisnya menurun akibat rendahnya sentimen daya beli konsumen, tumbuhnya penjualan online, dan pergerakan mata uang sebagai akibat dari Brexit.

Sebelumnya, pengelola di Inggris telah mencoba menjual sebagian perusahaan di Inggris.

"Proses ini menarik minat [beberapa pembeli], namun pada akhirnya tidak ada pihak yang dapat memenuhi tawaran secara resmi sebelum berakhirnya tenggat waktu yang ditentukan," ujar administrator gabungan, Simon Thomas, yang juga seorang mitra di perusahaan penasihat dan firma restrukturisasi, Moorfields.


Sumber:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180315143046-4-7356/toys-r-us-juga-tutup-di-inggris-3000-orang-akan-di-phk

PHK 3.000 Pekerja Freeport

PHK 3.000 Pekerja Freeport Dinilai Keputusan Sepihak

Minggu 11 Maret 2018 18:03 WIB

Sebelumnya, Freeport Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sekira 3.000 pekerjanya yang mogok. Pasalnya, kebijakan tersebut hanyalah anggapan dari Freeport dan dilakukan secara sepihak oleh Freeport dan belum ada keputusan yang sah terkait PHK dari pekerja.

"Kebijakan Freeport yang tidak adil bagi para pekerja, ya dengan melakukan aksi mogok," kata Salah satu Tim Pemogokan di Timika, Papua, Dedi, Minggu (11/3/2018).

Freeport yang dianggap sudah melakukan PHK, namun, belum dianggap sah oleh para pekerja yang dianggap 'mangkir' tersebut. Karena anggapan sepihak dari Freeport, perusahaan tersebut memutuskan atau menonaktifkan kartu BPJS, pemblokiran rekening dari beberapa bank, yakni Bank BNI, BRI, BTN, Bank Niaga, dan Bank Papua, dan tidak mendapatkan THR dan hak normative.

Para pekerja pun diberi 'tawaran' dan paksaan pengunduran diri sukarela yang sebenarnya dianggap sudah dihapus daftarnya dari data karyawan Freeport.

Kebijakan efisiensi biaya yang dilakukan Freeport dengan mengeluarkan kebijakan Furlough tanggal 26 Februari 2017 dengan mengeluarkan banyak jumlah tenaga kerja tanpa kriteria yang jelas.

Lokataru Law and Human Right mendata, ada sekitar 3.800 pekerja Freeport dianggap mangkir dari 8000 pekerja freeport, 19 orang ditangkap pada tanggal 19 agustus 2017, 10 orang ditangkap mengalami penyiksaan, 9 orang ditahan dan sedang menjalani proses persidangan, 5 orang ditembak langsung, 1 org pekerja freeport hilang dan belum ditemukan, 2 orang bunuh diri karena sudah di PHK, dan. 40 orang anak-anak pekerja putus sekolah karena kurang biaya.

"Sampai saat ini ada 16 orang meninggal karena kenonaktifkan BPJS Kesehatan," kata Nurkholis Hidayat selaku kuasa hukum dari pekerja mogok.

Selain itu, tuntutan immediate yang seharusnya diterima oleh Freeport dari pemerintah Indonesia yakni melakukan penyelidikan untuk memerintah direktur pengawas ketenagakerjaan untuk menyelidiki dua tindak pidana. Selain itu pemerintah juga harus melakukan penegakkan hukum terhadap mereka yang diduga memperalat oleh Freeport.

Dia juga mengatakan bahwa ada dua institusi yang terlinat dalam kejahatan tersebut yaitu polisi, dan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan seharusnya bisa mengaktifkan kembali agar tidak adanya pekerja yang meninggal karena dinonaktifkannya BPJS.

"Jika tidak ingin, besok atau lusa pekerja Freeport meninggal dunia kembali karena tidak mampu membayar biaya kesehatan, maka harus segera untuk mengaktifkan kembalj status kepesertaan BPJS tersebut," ungkapnya.


Sumber :
https://economy.okezone.com/read/2018/03/11/320/1871070/phk-3-000-pekerja-freeport-dinilai-keputusan-sepihak

11 Perusahaan dari 586 yang Patuhi UMK Sumenep

14, Maret, 2018

SUMENEP, koranmadura.com – Dari 586 perusahaan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hanya 11 perusahaan yang memberikan upah kepada karyawan sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

“Baru 11 perusahaan membayar karyawan atau pegawainya sesuai dengan UMK tahun ini,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep, Mohammad Fadillah.

Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, besaran UMK di Kabupaten Sumenep tahun ini Rp 1.645.146.48. Sementara 575 parusahaan memberikan upah di bawah standar yang telah ditetapkan.

Padahal, kata mantan Kepala Dinas Perhubungan itu, dirinya telah memberikan surat edaran lengkap dengan surat keputusan terkait UMK 2018 kepada seluruh perusahaan, baik perusahaan besar atau kecil seperti pertokoan.

“Tidak hanya pihak perusahaan, surat edaran mengenai penerapan dan besaran UMK 2018 juga kita berikan kepada pekerja. Sehingga pekerja tahu berapa upah yang berhak ia terima,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya membuka peluang bagi karyawan yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan kepada Disnakertrans.

“Saya sampaikan kepada karyawan atau pekerja, apabila upahnya tidak sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan, silakan diadukan,” ungkapnya.

Dari pengaduan itu, sambung Fadilah, nantinya akan diproses oleh tim pengawas pengupahan. Salah satunya dengan melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab perusahaan tidak membayar upah karyawan atau pegawainya sesuai UMK.

“Ada memang perusahaan yang membayar belum sesuai UMK. Karena setelah kami cek dari unsur penghasilannya, ternyata masih minim,” tandasnya.


Sumber :
http://www.koranmadura.com/2018/03/dari-586-hanya-11-perusahaan-patuhi-umk-sumenep/
http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/14/586-perusahaan-di-sumenep-haya-11-yang-bayar-upah-sesuai-umk-pemkab-siapkan-sanksi

Saturday, February 24, 2018

Upah vs Buruh


Upah Buruh Mahal, Perusahaan Alas Kaki Alihkan Produksi ke Vietnam  
RUNIK SRI ASTUTI 20 Februari 2018

SIDOARJO, KOMPAS — PT ECCO Indonesia, perusahaan alas kaki asal Denmark, tahun ini mulai mengalihkan sebagian produksinya dari Indonesia ke Vietnam. Langkah itu diambil karena kondisi bisnis di Tanah Air kurang menguntungkan. Penyebabnya beban upah tenaga kerja tinggi seiring kenaikan upah minimum dan upah sektoral. Manager Business Relation PT ECCO Indonesia PT ECCO Indonesia mengatakan, pengalihan

https://kompas.id/baca/utama/2018/02/20/upah-buruh-mahal-perusahaan-alas-kaki-alihkan-produksi-ke-vietnam/


10.500 Pekerja Terancam
21 Februari 2018

SIDOARJO, KOMPAS — Sedikitnya 10.500 tenaga kerja di sektor industri manufaktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terancam dirumahkan menyusul gelombang relokasi ke luar negeri. Kondisi bisnis di dalam negeri dinilai lebih berat karena beban upah tenaga kerja tinggi, padahal pasar global belum pulih sepenuhnya. Ancaman perumahan karyawan setidaknya berasal dari industri alas kaki PT Ecco

https://kompas.id/baca/nusantara/2018/02/21/10-500-pekerja-terancam/


Relokasi Bisa Berlanjut
22 Februari 2018

SIDOARJO, KOMPAS — Gelombang relokasi industri berpotensi berlanjut karena iklim usaha kalah kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Tingginya biaya tenaga kerja belum sebanding dengan peningkatan produktivitas sehingga menurunkan daya saing produk yang dihasilkan. Salah satu industri yang berpotensi melakukan relokasi usaha ke luar negeri adalah produsen alas kaki. Alasannya, industri manufaktur ini bersifat padat karya

https://kompas.id/baca/nusantara/2018/02/22/relokasi-bisa-berlanjut/