Lagi-lagi karena Corona, 450 Karyawan KFC Dirumahkan
Kamis, 16 Apr 2020 14:31 WIB
Kentucky Fried Chicken (KFC) Indonesia mulai merumahkan karyawannya imbas virus Corona (COVID-19). Setidaknya sampai saat ini sudah ada 450 karyawan KFC yang dirumahkan.Direktur PT Fast Food Indonesia, Justinus Dalimin Juwono mengatakan keputusan merumahkan karyawan didasari karena situasi sedang sulit. Banyak gerai KFC tidak boleh beroperasi selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Karyawan dirumahkan karena gerai-gerai tersebut saat ini ditutup dan tidak boleh beroperasi. Seperti di mal atau plaza dan gerai lainnya karena peraturan daerah yang menetapkan akibat COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita," kata Justinus kepada detikcom, Kamis (16/4/2020).
Baca juga: Dapur Penjual Makanan Kantin Sekolah Tak Lagi Ngebul karena Corona
Jumlah karyawan yang dirumahkan tersebut berasal dari seluruh gerai KFC di Indonesia. Paling banyak terjadi di pusat-pusat kota yang telah menerapkan kebijakan PSBB.
Pihaknya menjanjikan para karyawan yang dirumahkan akan dipekerjakan kembali setelah pandemi Corona berakhir.
"Karyawan tersebut akan bekerja lagi kalau suasana COVID-19 ini dinyatakan oleh pemerintah telah pulih kembali," ucapnya.
Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4979333/lagi-lagi-karena-corona-450-karyawan-kfc-dirumahkan
Friday, April 17, 2020
Wednesday, April 15, 2020
Sudah Berapa Banyak Korban PHK Gara-gara Corona?
14 Apr 2020
Pandemi virus Corona sudah membuat dunia usaha babak belur. Bagi mereka yang tidak kuat akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Sudah ada jutaan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi Corona. Hal itu menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh program bantuan masyarakat dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 segera direalisasikan.
Kepala BNPB Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi dan para menteri tentang Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19, mengungkapkan pemerintah mencatat sudah ada 1,65 juta pekerja yang di-PHK.
"Menyangkut masalah sosial, dari beberapa laporan yang disampaikan menteri terdapat sekitar 1,65 juta warga negara kita yang telah di-PHK dan dirumahkan. Sehingga Bapak Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Pra Kerja," tuturnya melalui konferensi virtual, Senin (13/4/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengakui, ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19 bisa menambah jumlah pengangguran baru di Indonesia. Dia memperkirakan skenario paling buruk ada tambahan 5,2 juta orang pengangguran baru di Indonesia.
"Dalam skenario berat kita perkirakan akan ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran baru dan skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta orang," tuturnya usai mengikuti Sidang Paripurna virtual, Selasa (14/4/2020).
Bertambahnya jumlah pengangguran baru itu tercermin dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam skenario indikator utama ekonomi makro tahun ini dalam prediksi berat hanya tumbuh 2,35% tahun ini. Tapi dalam skenario sangat berat ekonomi Indonesia 2020 bisa negatif -0,4%.
Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4976920/sudah-berapa-banyak-korban-phk-gara-gara-corona
Pandemi virus Corona sudah membuat dunia usaha babak belur. Bagi mereka yang tidak kuat akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Sudah ada jutaan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi Corona. Hal itu menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh program bantuan masyarakat dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 segera direalisasikan.
Kepala BNPB Doni Monardo usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi dan para menteri tentang Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19, mengungkapkan pemerintah mencatat sudah ada 1,65 juta pekerja yang di-PHK.
"Menyangkut masalah sosial, dari beberapa laporan yang disampaikan menteri terdapat sekitar 1,65 juta warga negara kita yang telah di-PHK dan dirumahkan. Sehingga Bapak Presiden menugaskan untuk segera diberikan Kartu Pra Kerja," tuturnya melalui konferensi virtual, Senin (13/4/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengakui, ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19 bisa menambah jumlah pengangguran baru di Indonesia. Dia memperkirakan skenario paling buruk ada tambahan 5,2 juta orang pengangguran baru di Indonesia.
"Dalam skenario berat kita perkirakan akan ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran baru dan skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta orang," tuturnya usai mengikuti Sidang Paripurna virtual, Selasa (14/4/2020).
Bertambahnya jumlah pengangguran baru itu tercermin dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam skenario indikator utama ekonomi makro tahun ini dalam prediksi berat hanya tumbuh 2,35% tahun ini. Tapi dalam skenario sangat berat ekonomi Indonesia 2020 bisa negatif -0,4%.
Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4976920/sudah-berapa-banyak-korban-phk-gara-gara-corona
4.242 Pekerja Rumah Hiburan Kena PHK di Surabaya
Efek Corona, 4.242 Pekerja Rumah Hiburan Kena PHK di Surabaya
15/04/2020
Sebanyak 4.242 pekerja rumah hiburan umum (RHU) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Hal itu terjadi sebagai dampak penyebaran wabah virus corona (covid-19).
"Berdasarkan rapat koordinasi via teleconference dengan dinas pariwisata (Disparta) Selasa (14/4) kemarin, kurang lebih ada sekitar 4.242 karyawan RHU di Surabaya yang di-PHK," kata Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Rabu.
Padahal, dalam rapat koordinasi antara Komisi D dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya sebelumnya, baru delapan perusahaan yang melaporkan 685 karyawan terkena imbas pandemi itu.
Rapat koordinasi dengan Disparta Surabaya dilakukan untuk memastikan apa saja yang dilakukannya selaku pembina dan penanggungjawab pelaku industri pariwisata atau RHU di Surabaya seperti mal, restoran, hotel, karaoke keluarga dan tempat hiburan malam.
Pada 20 Maret 2020 lalu, surat edaran (SE) dari Wali Kota Surabaya menginstruksikan semua RHU tutup sementara waktu dan diminta memberlakukan protokol-protokol kesehatan penanganan COVID-19. Hal ini berimbas pada merosotnya pendapatan RHU yang berujung pada PHK karyawan.
Hal tersebut juga berpengaruh pada target pendapatan asli daerah (PAD) di Disparta Surabaya pada tahun ini.
"Jelas turun, tapi kita belum mendapatkan data eksklusif dari Disparata Surabaya. Yang jelas mengalami penurunan hotel sebesar 60 persen dan terlaporkan sekitar 4.242 karyawan yang dirumahkan," ujarnya.
Khusnul meminta Disparta Surabaya untuk berkomunikasi dengan para pengusaha RHU di Surabaya. Bila wabah berakhir, ia berharap karyawan yang di-PHK dan dirumahkan bisa dipekerjakan kembali.
"Jangan sampai pekerja ini tidak ada kejelasan dan berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Kepala Disparta Surabaya Antiek Sugiarti mengungkapkan pihaknya telah melakukan sosialisasi secara masif terhadap pelaku industri pariwisata terkait damapak wabah corona terhadap industri tersebut. Selain itu, Disparta Surabaya juga melakukan pembinaan-pembinaan padat karya terhadap karyawan yang dirumahkan.
"Pekerja yang dirumahkan sementara dari hotel, restoran dan mal," katanya.
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415093733-92-493662/efek-corona-4242-pekerja-rumah-hiburan-kena-phk-di-surabaya
15/04/2020
Sebanyak 4.242 pekerja rumah hiburan umum (RHU) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Hal itu terjadi sebagai dampak penyebaran wabah virus corona (covid-19).
"Berdasarkan rapat koordinasi via teleconference dengan dinas pariwisata (Disparta) Selasa (14/4) kemarin, kurang lebih ada sekitar 4.242 karyawan RHU di Surabaya yang di-PHK," kata Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Rabu.
Padahal, dalam rapat koordinasi antara Komisi D dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya sebelumnya, baru delapan perusahaan yang melaporkan 685 karyawan terkena imbas pandemi itu.
Rapat koordinasi dengan Disparta Surabaya dilakukan untuk memastikan apa saja yang dilakukannya selaku pembina dan penanggungjawab pelaku industri pariwisata atau RHU di Surabaya seperti mal, restoran, hotel, karaoke keluarga dan tempat hiburan malam.
Pada 20 Maret 2020 lalu, surat edaran (SE) dari Wali Kota Surabaya menginstruksikan semua RHU tutup sementara waktu dan diminta memberlakukan protokol-protokol kesehatan penanganan COVID-19. Hal ini berimbas pada merosotnya pendapatan RHU yang berujung pada PHK karyawan.
Hal tersebut juga berpengaruh pada target pendapatan asli daerah (PAD) di Disparta Surabaya pada tahun ini.
"Jelas turun, tapi kita belum mendapatkan data eksklusif dari Disparata Surabaya. Yang jelas mengalami penurunan hotel sebesar 60 persen dan terlaporkan sekitar 4.242 karyawan yang dirumahkan," ujarnya.
Khusnul meminta Disparta Surabaya untuk berkomunikasi dengan para pengusaha RHU di Surabaya. Bila wabah berakhir, ia berharap karyawan yang di-PHK dan dirumahkan bisa dipekerjakan kembali.
"Jangan sampai pekerja ini tidak ada kejelasan dan berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Kepala Disparta Surabaya Antiek Sugiarti mengungkapkan pihaknya telah melakukan sosialisasi secara masif terhadap pelaku industri pariwisata terkait damapak wabah corona terhadap industri tersebut. Selain itu, Disparta Surabaya juga melakukan pembinaan-pembinaan padat karya terhadap karyawan yang dirumahkan.
"Pekerja yang dirumahkan sementara dari hotel, restoran dan mal," katanya.
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415093733-92-493662/efek-corona-4242-pekerja-rumah-hiburan-kena-phk-di-surabaya
50.891 Pekerja di Kota Jakarta Kena PHK
Dampak Corona, 50.891 Pekerja di Jakarta Kena PHK
Selasa, 14 April 2020 - 06:27 WIB
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemprov Jakarta mencatat ada 50.891 pekerja di Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah corona. Mereka tersebar di 6.782 perusahaan di ibu kota.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pekerja yang kena PHK akan menerima bantuan sampai mendapatkan pekerjaan lagi melalui program kartu prakerja. Sejak pendaftaran dibuka, Andri mengatakan ada 323.244 pekerja dan 39.664 perusahaan yang terdampak wabah corona.
"Ada 50.891 pekerja kena PHK dan 272.333 pekerja dirumahkan," kata Andri di Jakarta, Senin (13/4/2020).
Andri mengatakan penerima bantuan kartu prakerja akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama pekerja yang kena PHK karena perusahaan sudah bangkrut.
Kemudian pekerja yang dirumahkan dan kehilangan pendapatan seperti pekerja seni. Lalu ada pekerja konstruksi, guru honorer, usaha kecil menengah, sopir angkot, dan sebagainya.
Data pekerja yang mendaftar kartu prakerja itu kemudian dikirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverisikasi. Andri mengatakan kewenangan menentukan penerima kartu prakerja ada di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Nanti mereka akan menerima bantuan setiap bulan. Bagi pekerja yang dirumahkan dan kehilangan penghasilan akan dibantu sampai wabah selesai. Untuk pekerja yang kena PHK akan dibantu sampai mendapat pekerjaan lagi," ucapnya.
Sumber :
https://www.inews.id/news/megapolitan/dampak-corona-50891-pekerja-di-jakarta-kena-phk
Selasa, 14 April 2020 - 06:27 WIB
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Pemprov Jakarta mencatat ada 50.891 pekerja di Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat wabah corona. Mereka tersebar di 6.782 perusahaan di ibu kota.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemprov DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pekerja yang kena PHK akan menerima bantuan sampai mendapatkan pekerjaan lagi melalui program kartu prakerja. Sejak pendaftaran dibuka, Andri mengatakan ada 323.244 pekerja dan 39.664 perusahaan yang terdampak wabah corona.
"Ada 50.891 pekerja kena PHK dan 272.333 pekerja dirumahkan," kata Andri di Jakarta, Senin (13/4/2020).
Andri mengatakan penerima bantuan kartu prakerja akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama pekerja yang kena PHK karena perusahaan sudah bangkrut.
Kemudian pekerja yang dirumahkan dan kehilangan pendapatan seperti pekerja seni. Lalu ada pekerja konstruksi, guru honorer, usaha kecil menengah, sopir angkot, dan sebagainya.
Data pekerja yang mendaftar kartu prakerja itu kemudian dikirimkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverisikasi. Andri mengatakan kewenangan menentukan penerima kartu prakerja ada di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Nanti mereka akan menerima bantuan setiap bulan. Bagi pekerja yang dirumahkan dan kehilangan penghasilan akan dibantu sampai wabah selesai. Untuk pekerja yang kena PHK akan dibantu sampai mendapat pekerjaan lagi," ucapnya.
Sumber :
https://www.inews.id/news/megapolitan/dampak-corona-50891-pekerja-di-jakarta-kena-phk
2,8 Juta Pekerja Dirumahkan atau Kena PHK
Dampak Pandemi Covid-19, 2,8 Juta Pekerja Dirumahkan atau Kena PHK
"Seluruh data yang kita himpun ini kita kirimkan kepada PMO (Project Management Office) untuk menjadi calon peserta kartu prakerja,"
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut pekerja formal maupun informal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan, maupun tergaggu usahanya akibat dampak pandemi Covid-19. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengatakan ada sekitar 2,8 juta pekerja terkena dampak Covid-19 yang saat ini terkena PHK atau dirumahkan. Bambang memperkirakan jumlah ini juga bakal terus bertambah seiring masih berlangsungnya pandemi ini.
"Total data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS ini semuanya ada 2.800.000 sekian. Ini tentunya sangat berat kondisi ketenagakerjaan kita. Oleh karena ini seluruh data yang kita himpun ini kita kirimkan kepada PMO (Project Management Office) untuk menjadi calon peserta kartu prakerja," kata Bambang saat diskusi di kanal Youtube Katadata, Senin (13/04/20)
Ia merinci jumlah 2,8 juta itu berasal dari data Kemenaker yang dihimpun dari asosiasi, dunia usaha, dunia industri dan juga dari dinas-dinas ketenagakerjaan seluruh indonesia, jumlah pekerja formal yang terkena PHK sebanyak 212.394. Sementara pekerja formal yang dirumahkan baik yang digaji sebagian maupun tidak digaji sama sekali jumlahnya ada 1.205.191 sehingga jika ditotal ada 1,4 juta pekerja sektor formal terdampak PHK dan dirumahkan. Kemnaker kata dia juga mendata ada lebih dari 282.000 pekerja informal yang terdampak Covid-19.
Kata Bambang, menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja formal yang dirumahkan sekitar 454.000, sedangkan yang di-PHK ada sekitar 537.000.
Bambang menambahkan, data tersebut telah dikirim ke project management office (PMO) program kartu Prakerja dan nantinya akan dikurasi, sehingga diharapkan nama-nama tersebut bisa mendapatkan kartu Prakerja. Kata dia, data yang dihimpun dari Kemnaker dan BPJS ini juga bakal diverifikasi dengan data-data yang ada di Dukcapil dan Kementerian-kementerian lain. Hal ini untuk memastikan bahwa yang bakal menerima kartu prakerja adalah mereka yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah, supaya bantuan bisa merata.
"Karena harapannya kan yang sudah dapat kartu prakerja ini gak dapat program bantuan sosial lainnya. Dan bantuan sosial dari pemerintah ini secara umum bisa merata di seluruh pekerja-pekerja dan masyarakat indonesia terdampak pandemi Covid-19," tambahnya.
Subsidi Tenaga Kerja
Pandemi Covid-19 mematikan pemasukan banyak sektor bisnis, sehingga banyak perusahaan tak mampu lagi menggaji karyawannya.
Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang menghadapi masalah itu marak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawannya tanpa upah.
Tapi di negara lain, perusahaan yang kesulitan cashflow justru mendapat bantuan dari pemerintah.
Berikut contoh beberapa negara yang mengucurkan subsidi bagi perusahaan, supaya mereka bisa tetap menggaji karyawannya dan mencegah gelombang PHK.
Singapura: Subsidi Terbesar untuk Perusahaan Pariwisata
Pemerintah Singapura membayarkan 25 persen gaji pekerja dari semua sektor usaha di negerinya.
Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan makanan mendapat subsidi gaji lebih besar, yakni 50 persen. Sedangkan perusahaan pariwisata, yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19, mendapat subsidi gaji 75 persen.
"Bantuan besar ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran gaji perusahaan, membantu perusahaan mempertahankan pekerja mereka," kata Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat kepada Strait Times, Selasa (7/4/2020).
Malaysia: Subsidi Gaji Berdasarkan Ukuran Perusahaan
Pemerintah Malaysia memberi subsidi gaji dengan besaran bervariasi, sesuai jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan. Rinciannya adalah:
Karyawan lebih dari 200 orang: subsidi gaji RM600 atau sekitar Rp2,2 juta per orang
Karyawan 76-200 orang: subsidi gaji RM800 atau sekitar Rp2,9 juta per orang
Karyawan 1-75 orang: subsidi gaji RM1.200 atau sekitar Rp4,4 juta per orang
"Subsidi upah berlaku selama tiga bulan dan diperuntukkan bagi perusahaan yang terdaftar di Komisi Perusahaan Malaysia atau pemerintah daerah (Malaysia) sebelum 1 Januari 2020," jelas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada The Star, Senin (6/4/2020).
Selain Singapura dan Malaysia, skema subsidi gaji ini juga diterapkan di beberapa negara lain seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia dengan ketentuan berbeda-beda.
Sumber :
https://kbr.id/nasional/04-2020/dampak_pandemi_covid_19___2_8_juta_pekerja_dirumahkan_atau_kena_phk/102872.html
"Seluruh data yang kita himpun ini kita kirimkan kepada PMO (Project Management Office) untuk menjadi calon peserta kartu prakerja,"
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut pekerja formal maupun informal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan, maupun tergaggu usahanya akibat dampak pandemi Covid-19. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengatakan ada sekitar 2,8 juta pekerja terkena dampak Covid-19 yang saat ini terkena PHK atau dirumahkan. Bambang memperkirakan jumlah ini juga bakal terus bertambah seiring masih berlangsungnya pandemi ini.
"Total data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS ini semuanya ada 2.800.000 sekian. Ini tentunya sangat berat kondisi ketenagakerjaan kita. Oleh karena ini seluruh data yang kita himpun ini kita kirimkan kepada PMO (Project Management Office) untuk menjadi calon peserta kartu prakerja," kata Bambang saat diskusi di kanal Youtube Katadata, Senin (13/04/20)
Ia merinci jumlah 2,8 juta itu berasal dari data Kemenaker yang dihimpun dari asosiasi, dunia usaha, dunia industri dan juga dari dinas-dinas ketenagakerjaan seluruh indonesia, jumlah pekerja formal yang terkena PHK sebanyak 212.394. Sementara pekerja formal yang dirumahkan baik yang digaji sebagian maupun tidak digaji sama sekali jumlahnya ada 1.205.191 sehingga jika ditotal ada 1,4 juta pekerja sektor formal terdampak PHK dan dirumahkan. Kemnaker kata dia juga mendata ada lebih dari 282.000 pekerja informal yang terdampak Covid-19.
Kata Bambang, menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja formal yang dirumahkan sekitar 454.000, sedangkan yang di-PHK ada sekitar 537.000.
Bambang menambahkan, data tersebut telah dikirim ke project management office (PMO) program kartu Prakerja dan nantinya akan dikurasi, sehingga diharapkan nama-nama tersebut bisa mendapatkan kartu Prakerja. Kata dia, data yang dihimpun dari Kemnaker dan BPJS ini juga bakal diverifikasi dengan data-data yang ada di Dukcapil dan Kementerian-kementerian lain. Hal ini untuk memastikan bahwa yang bakal menerima kartu prakerja adalah mereka yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah, supaya bantuan bisa merata.
"Karena harapannya kan yang sudah dapat kartu prakerja ini gak dapat program bantuan sosial lainnya. Dan bantuan sosial dari pemerintah ini secara umum bisa merata di seluruh pekerja-pekerja dan masyarakat indonesia terdampak pandemi Covid-19," tambahnya.
Subsidi Tenaga Kerja
Pandemi Covid-19 mematikan pemasukan banyak sektor bisnis, sehingga banyak perusahaan tak mampu lagi menggaji karyawannya.
Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang menghadapi masalah itu marak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawannya tanpa upah.
Tapi di negara lain, perusahaan yang kesulitan cashflow justru mendapat bantuan dari pemerintah.
Berikut contoh beberapa negara yang mengucurkan subsidi bagi perusahaan, supaya mereka bisa tetap menggaji karyawannya dan mencegah gelombang PHK.
Singapura: Subsidi Terbesar untuk Perusahaan Pariwisata
Pemerintah Singapura membayarkan 25 persen gaji pekerja dari semua sektor usaha di negerinya.
Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan makanan mendapat subsidi gaji lebih besar, yakni 50 persen. Sedangkan perusahaan pariwisata, yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19, mendapat subsidi gaji 75 persen.
"Bantuan besar ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran gaji perusahaan, membantu perusahaan mempertahankan pekerja mereka," kata Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat kepada Strait Times, Selasa (7/4/2020).
Malaysia: Subsidi Gaji Berdasarkan Ukuran Perusahaan
Pemerintah Malaysia memberi subsidi gaji dengan besaran bervariasi, sesuai jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan. Rinciannya adalah:
Karyawan lebih dari 200 orang: subsidi gaji RM600 atau sekitar Rp2,2 juta per orang
Karyawan 76-200 orang: subsidi gaji RM800 atau sekitar Rp2,9 juta per orang
Karyawan 1-75 orang: subsidi gaji RM1.200 atau sekitar Rp4,4 juta per orang
"Subsidi upah berlaku selama tiga bulan dan diperuntukkan bagi perusahaan yang terdaftar di Komisi Perusahaan Malaysia atau pemerintah daerah (Malaysia) sebelum 1 Januari 2020," jelas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada The Star, Senin (6/4/2020).
Selain Singapura dan Malaysia, skema subsidi gaji ini juga diterapkan di beberapa negara lain seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia dengan ketentuan berbeda-beda.
Sumber :
https://kbr.id/nasional/04-2020/dampak_pandemi_covid_19___2_8_juta_pekerja_dirumahkan_atau_kena_phk/102872.html
Monday, April 6, 2020
Ribuan Pekerja Kena PHK di Jakarta
Ribuan Pekerja di Jakarta Kena PHK Selama Pandemi Corona
Senin, 6 April 2020 07:08 WIB
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 162.416 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa menerima upah atau unpaid leave oleh perusahaan selama pandemi Corona.
"Jumlah orang yang di PHK dan dirumahkan itu berasal dari 18.045 perusahaan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah kepada Tempo pada Ahad malam, 5 April 2020.
Dari jumlah itu, Andri menyebutkan, sebanyak 132.279 orang di antaranya dirumahkan tanpa menerima upah oleh 14.697 perusahaan. Sedangkan 30.137 orang di PHK oleh 3.348 perusahaan. Menurut dia, data tersebut merupakan rekapitulasi laporan para pekerja yang melapor ke Dinas hingga 4 April 2020.
Pekerja yang terdampak Corona, kata dia, bisa melapor melalui laman bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 atau email ke disnakertrans@jakarta.coid. Batas akhir pendaftaran bagi para pekerja di Jakarta yang di PHK dan dirumahkan tanpa upah adalah 4 April 2020.
Sehubungan dengan dampak pandemi Corona, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan insentif bagi pekerja.
Insentif diberikan kepada mereka yang di PHK dan atau dirumahkan tanpa menerima upah. Data yang dihimpun DKI tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Sumber :
https://metro.tempo.co/read/1328262/ribuan-pekerja-di-jakarta-kena-phk-selama-pandemi-corona/full&view=ok
Senin, 6 April 2020 07:08 WIB
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 162.416 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa menerima upah atau unpaid leave oleh perusahaan selama pandemi Corona.
"Jumlah orang yang di PHK dan dirumahkan itu berasal dari 18.045 perusahaan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah kepada Tempo pada Ahad malam, 5 April 2020.
Dari jumlah itu, Andri menyebutkan, sebanyak 132.279 orang di antaranya dirumahkan tanpa menerima upah oleh 14.697 perusahaan. Sedangkan 30.137 orang di PHK oleh 3.348 perusahaan. Menurut dia, data tersebut merupakan rekapitulasi laporan para pekerja yang melapor ke Dinas hingga 4 April 2020.
Pekerja yang terdampak Corona, kata dia, bisa melapor melalui laman bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 atau email ke disnakertrans@jakarta.coid. Batas akhir pendaftaran bagi para pekerja di Jakarta yang di PHK dan dirumahkan tanpa upah adalah 4 April 2020.
Sehubungan dengan dampak pandemi Corona, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan insentif bagi pekerja.
Insentif diberikan kepada mereka yang di PHK dan atau dirumahkan tanpa menerima upah. Data yang dihimpun DKI tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Sumber :
https://metro.tempo.co/read/1328262/ribuan-pekerja-di-jakarta-kena-phk-selama-pandemi-corona/full&view=ok
Sunday, April 5, 2020
Ratusan Buruh di Klaten Di-PHK
Ratusan Buruh di Klaten Di-PHK Gegara Corona
Minggu, 05 Apr 2020
Ratusan buruh di Klaten mulai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan lesu terdampak penyebaran virus corona. Sementara puluhan lainnya dirumahkan.
"Total yang sudah di-PHK laporan sejauh ini ada 411 orang. Berasal dari berbagai perusahaan," ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Klaten, Slamet Widodo pada detikcom, Minggu (5/4/2020).
Slamet Widodo menjelaskan dari daftar PHK yang sudah masuk total 411 orang, paling banyak pabrik garmen di Desa Mlese, Kecamatan Ceper. Jumlahnya ada 335 orang karyawan.
"Di Ngaran, Desa Mlese satu perusahaan garmen ada 335 orang sudah di-PHK. Lainnya perusahaan lain tapi sedikit jumlahnya," sambung Slamet.
Menurut Slamet, selain PHK pada karyawan tetap, laporan terakhir ada 25 orang karyawan sudah dirumahkan. Mereka berasal dari berbagai perusahaan dan jenis pekerjaan.
"Yang dirumahkan ada 25 orang. Datanya sudah dikirim ke pemerintah pusat bersama yang terkena PHK," lanjut Slamet.
Dinas, terang Slamet sudah melangkah dengan melakukan pendataan. Karyawan baik yang di-PHK dan dirumahkan semua didata lengkap.
"Kita sudah data semua. By name by address, nomer HP, NIK dan lainnya. Sudah kami kirim ke kementerian agar menjadi prioritas sasaran kartu pra kerja," imbuh Slamet.
Langkah PHK dan perumahan karyawan itu, jelas Slamet, sangat dipengaruhi kondisi saat ini sebagai dampak Corona. Perusahaan kesulitan bahan baku.
"Selain bahan baku sulit, negara tujuan ekspor banyak yang membatasi diri dari akses luar. Ini yang menjadikan berat bagi perusahaan," terang Slamet.
Namun seberat apapun, kata Slamet, Dinas sudah meminta pengusaha menjadikan PHK sebagai jalan terakhir. Dinas tidak bisa memaksa.
"Saya minta PHK itu pilihan terakhir setelah jalan lainnya dicari dulu. Pemerintah tidak bisa memaksa pengusaha sebab kondisinya sedang lesu," kata Slamet.
Anggota DPRD Klaten, Yudi B Prabawa mengatakan penyebaran virus corona berdampak pada semua sektor. DPRD sudah menggelar rapat kerja dengan Dinas terkait.
" Kita sudah beberapa kali rapat per komisi membahas dampak Corona. Kita tanyakan antisipasinya," terang Yudi.
Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4965955/ratusan-buruh-di-klaten-di-phk-gegara-corona
Minggu, 05 Apr 2020
"Total yang sudah di-PHK laporan sejauh ini ada 411 orang. Berasal dari berbagai perusahaan," ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Klaten, Slamet Widodo pada detikcom, Minggu (5/4/2020).
Slamet Widodo menjelaskan dari daftar PHK yang sudah masuk total 411 orang, paling banyak pabrik garmen di Desa Mlese, Kecamatan Ceper. Jumlahnya ada 335 orang karyawan.
"Di Ngaran, Desa Mlese satu perusahaan garmen ada 335 orang sudah di-PHK. Lainnya perusahaan lain tapi sedikit jumlahnya," sambung Slamet.
Menurut Slamet, selain PHK pada karyawan tetap, laporan terakhir ada 25 orang karyawan sudah dirumahkan. Mereka berasal dari berbagai perusahaan dan jenis pekerjaan.
"Yang dirumahkan ada 25 orang. Datanya sudah dikirim ke pemerintah pusat bersama yang terkena PHK," lanjut Slamet.
Dinas, terang Slamet sudah melangkah dengan melakukan pendataan. Karyawan baik yang di-PHK dan dirumahkan semua didata lengkap.
"Kita sudah data semua. By name by address, nomer HP, NIK dan lainnya. Sudah kami kirim ke kementerian agar menjadi prioritas sasaran kartu pra kerja," imbuh Slamet.
Langkah PHK dan perumahan karyawan itu, jelas Slamet, sangat dipengaruhi kondisi saat ini sebagai dampak Corona. Perusahaan kesulitan bahan baku.
"Selain bahan baku sulit, negara tujuan ekspor banyak yang membatasi diri dari akses luar. Ini yang menjadikan berat bagi perusahaan," terang Slamet.
Namun seberat apapun, kata Slamet, Dinas sudah meminta pengusaha menjadikan PHK sebagai jalan terakhir. Dinas tidak bisa memaksa.
"Saya minta PHK itu pilihan terakhir setelah jalan lainnya dicari dulu. Pemerintah tidak bisa memaksa pengusaha sebab kondisinya sedang lesu," kata Slamet.
Anggota DPRD Klaten, Yudi B Prabawa mengatakan penyebaran virus corona berdampak pada semua sektor. DPRD sudah menggelar rapat kerja dengan Dinas terkait.
" Kita sudah beberapa kali rapat per komisi membahas dampak Corona. Kita tanyakan antisipasinya," terang Yudi.
Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4965955/ratusan-buruh-di-klaten-di-phk-gegara-corona
Hotel Tutup Capai 1.174
Hotel Tutup Capai 1.174, Sudah Ada Karyawan yang Kena PHK?
Minggu, 05 Apr 2020
Jumlah hotel yang menutup sementara operasionalnya karena terdampak virus corona (COVID-19) terus bertambah. Per hari ini, sudah 1.174 hotel terpaksa tutup karena tak lagi memiliki pengunjung.
Lalu, bagaimana nasib karyawannya?
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan pihaknya masih mempertahankan agar karyawan hanya dicutikan tanpa digaji (unpaid leave), tidak sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Sekarang ini semua orang fokusnya ke unpaid leave karena kan juga tidak mengharapkan PHK," kata Maulana kepada detikcom, Minggu (5/4/2020).
Meski begitu, kondisi saat ini membuat beberapa hotel tidak ada pilihan lain sehingga disebut sudah ada yang melakukan PHK karyawan. Hal itu terjadi di beberapa daerah seperti Bali dan Manado.
"Ada yang saya dengar beberapa yang melakukan PHK itu, hotel. Saya nggak berani bicara banyak, kalau nggak salah Bali ada, Manado ada, beberapa daerah ada," sebutnya.
Namun saat ditanya berapa jumlah karyawan yang di-PHK, ia tidak mengetahuinya secara pasti.
"(Jumlah yang di PHK) saya nggak tahu detailnya," ujarnya.
Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4965848/hotel-tutup-capai-1174-sudah-ada-karyawan-yang-kena-phk
Minggu, 05 Apr 2020
Jumlah hotel yang menutup sementara operasionalnya karena terdampak virus corona (COVID-19) terus bertambah. Per hari ini, sudah 1.174 hotel terpaksa tutup karena tak lagi memiliki pengunjung.
Lalu, bagaimana nasib karyawannya?
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan pihaknya masih mempertahankan agar karyawan hanya dicutikan tanpa digaji (unpaid leave), tidak sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Sekarang ini semua orang fokusnya ke unpaid leave karena kan juga tidak mengharapkan PHK," kata Maulana kepada detikcom, Minggu (5/4/2020).
Meski begitu, kondisi saat ini membuat beberapa hotel tidak ada pilihan lain sehingga disebut sudah ada yang melakukan PHK karyawan. Hal itu terjadi di beberapa daerah seperti Bali dan Manado.
"Ada yang saya dengar beberapa yang melakukan PHK itu, hotel. Saya nggak berani bicara banyak, kalau nggak salah Bali ada, Manado ada, beberapa daerah ada," sebutnya.
Namun saat ditanya berapa jumlah karyawan yang di-PHK, ia tidak mengetahuinya secara pasti.
"(Jumlah yang di PHK) saya nggak tahu detailnya," ujarnya.
Sumber :
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4965848/hotel-tutup-capai-1174-sudah-ada-karyawan-yang-kena-phk
16.065 Pekerja di Jakarta Kena PHK
Dampak Covid-19, 16.065 Pekerja di Jakarta Kena PHK
Sabtu, 4 April 2020 | 15:36 WIB
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta terus membuka pendataan bagi pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan, tetapi tidak menerima upah sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19.
Tercatat hingga Sabtu (4/4/2020) sudah terdapat 88.835 pekerja dari 11.104 perusahaan yang melakukan pendataan secara mandiri ke email disnakertrans@jakarta.go.id atau bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19.
Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan dari 88.835 pekerja tersebut, terdapat sebanyak 16.065 pekerja dari 2.008 perusahaan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara 72.770 pekerja dari 9.096 perusahaan, kata Andri, telah dirumahkan.
"Kami akan terus membuka pendataan sampai hari ini pukul 24.00 WIB," ujar Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/4/2020).
Andri meminta pekerja yang terkena dampak Covid-19 segera mengisi data tersebut secara lengkap dan valid. Pasalnya, data tersebut akan menjadi dasar pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemprov DKI memberikan bantuan.
"Pendataan ini penting agar bisa diberikan bantuan atau insentif. Saya harap pekerja yang sudah PHK aktif mengisi formulir," tandas dia.
Lebih lanjut, Andri mengatakan, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Selain itu untuk membantu korban PHK, pemerintah melakukan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK, dan pekerja yang dirumahkan tetapi tidak menerima upah (unpaid leave).
"Kuota pendataan untuk Jakarta sebanyak 1.646.541, sekarang baru 88.836 pekerja yang mendata. Kalau ada yang bertanya lewat tanggal 4 April gimana? Silakan input data saja, datanya diterima atau tidak diterima itu kewenangan dari kementerian, mereka yang sudah menetapkan batas waktu," pungkas Andri.
Sementara itu Pemprov DKI, akan terus menyebarluaskan informasi pendataan daring ini melalui Whatsapp blast kepada serikat dan federasi pekerja, Apindo, Kadin, Dewan Pengupahan, dan ketua asosiasi lainnya.
Sumber :
https://www.beritasatu.com/nasional/616707/dampak-covid19-16065-pekerja-di-jakarta-kena-phk?fbclid=IwAR2M5VQbQMJw1sZlLJSs0xY3cbswF30hxfdsFsGBqGFLgP1XOsoBAmoqf3Y
Friday, April 3, 2020
Boeing Tawarkan PHK ke 161 Ribu Karyawan
Boeing Mulai Tawarkan PHK Plus Tunjangan ke 161 Ribu Karyawan
Boeing, produsen pesawat Amerika Serikat (AS), mulai menawarkan program pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sukarela kepada 161 ribu karyawan mereka. Program PHK diterapkan seiring dengan anjloknya bisnis penerbangan karena pandemi virus corona.
CEO Boeing Dave Calhoun dalam memonya seperti dilansir CNN.com, Jumat (3/4), bilang paket PHK sukarela itu disertai gaji dan tunjangan. Paket ditawarkan sejalan dengan kemungkinan pulih industri penerbangan sangat lambat akibat penyebaran penyakit covid-19.
Pendapatan Boeing tergerus setelah virus corona menyebar. Banyak maskapai penerbangan mulai mengurangi pembelian pesawat baru.
"Satu hal sudah jelas, ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi industri penerbangan untuk pulih dari krisis," kata Calhoun dalam memo itu.
Lihat juga: British Airways Mulai Bayar Cuti 30 Ribu Karyawan
Ia melanjutkan dampak pandemi virus corona masih akan mempengaruhi jenis permintaan pasar komersial baik dari sisi produk maupun layanan. Karenanya, ia menyebut Boeing akan menyesuaikan bisnisnya jika terjadi perubahan tersebut.
"Kami perlu menyeimbangkan penawaran dan permintaan sesuai dengan perkembangan industri, sejalan dengan proses pemulihan industri dalam beberapa tahun mendatang," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah AS telah menggelontorkan stimulus jumbo sebesar US$2 triliun, termasuk di dalamnya US$50 miliar untuk perusahaan maskapai AS. Namun, sebagian besar pangsa pasar Boeing justru berasal dari luar AS.
Lihat juga: Boeing Mulai Tawarkan PHK Plus Tunjangan ke 161 Ribu Karyawan
Sementara itu, bantuan dari masing-masing pemerintah negara kepada industri penerbangan berbeda-beda. Beberapa perusahaan kemungkinan akan gulung tikar dan sebagian lainnya diperkirakan menunda atau membatalkan pengiriman pesawat pesanan dari Boeing.
Tahun ini, Boeing menerima pesanan 5.350 jet komersial. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 pesawat dipesan oleh perusahaan maskapai di luar AS.
Boeing sendiri tak serta merta menyelesaikan seluruh pesanan dalam satu tahun karena maskapai penerbangan biasanya menggunakan pesawat tersebut untuk tahun mendatang. Boeing biasanya hanya bisa menyelesaikan produksi 800 pesawat komersial per tahun.
Lihat juga: Trump Bujuk Arab Saudi dan Rusia, Harga Minyak Dunia Meroket
Akibat virus corona, Boeing menangguhkan pembayaran dividen untuk pertama kalinya sejak 1942. Tahun lalu, perusahaan menyetor dividen sebesar US$4,6 miliar. Selain itu, perusahaan berencana meminjam US$13,8 miliar lewat kredit sindikasi perbankan.
Guncangan virus corona menambah beban Boeing setelah beberapa waktu lalu mereka terpaksa melakukan grounded terhadap armadanya jenis 737 Max 8.
Sebagaimana diketahui, Boeing 737 Max 8 milik Lion Air dan Ethiopian Airlines jatuh tidak lama usai lepas landas sehingga menewaskan ratusan penumpang dan kru.
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200403084905-92-489865/boeing-mulai-tawarkan-phk-plus-tunjangan-ke-161-ribu-karyawan
Boeing, produsen pesawat Amerika Serikat (AS), mulai menawarkan program pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sukarela kepada 161 ribu karyawan mereka. Program PHK diterapkan seiring dengan anjloknya bisnis penerbangan karena pandemi virus corona.
CEO Boeing Dave Calhoun dalam memonya seperti dilansir CNN.com, Jumat (3/4), bilang paket PHK sukarela itu disertai gaji dan tunjangan. Paket ditawarkan sejalan dengan kemungkinan pulih industri penerbangan sangat lambat akibat penyebaran penyakit covid-19.
Pendapatan Boeing tergerus setelah virus corona menyebar. Banyak maskapai penerbangan mulai mengurangi pembelian pesawat baru.
"Satu hal sudah jelas, ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi industri penerbangan untuk pulih dari krisis," kata Calhoun dalam memo itu.
Lihat juga: British Airways Mulai Bayar Cuti 30 Ribu Karyawan
Ia melanjutkan dampak pandemi virus corona masih akan mempengaruhi jenis permintaan pasar komersial baik dari sisi produk maupun layanan. Karenanya, ia menyebut Boeing akan menyesuaikan bisnisnya jika terjadi perubahan tersebut.
"Kami perlu menyeimbangkan penawaran dan permintaan sesuai dengan perkembangan industri, sejalan dengan proses pemulihan industri dalam beberapa tahun mendatang," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah AS telah menggelontorkan stimulus jumbo sebesar US$2 triliun, termasuk di dalamnya US$50 miliar untuk perusahaan maskapai AS. Namun, sebagian besar pangsa pasar Boeing justru berasal dari luar AS.
Lihat juga: Boeing Mulai Tawarkan PHK Plus Tunjangan ke 161 Ribu Karyawan
Sementara itu, bantuan dari masing-masing pemerintah negara kepada industri penerbangan berbeda-beda. Beberapa perusahaan kemungkinan akan gulung tikar dan sebagian lainnya diperkirakan menunda atau membatalkan pengiriman pesawat pesanan dari Boeing.
Tahun ini, Boeing menerima pesanan 5.350 jet komersial. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 pesawat dipesan oleh perusahaan maskapai di luar AS.
Boeing sendiri tak serta merta menyelesaikan seluruh pesanan dalam satu tahun karena maskapai penerbangan biasanya menggunakan pesawat tersebut untuk tahun mendatang. Boeing biasanya hanya bisa menyelesaikan produksi 800 pesawat komersial per tahun.
Lihat juga: Trump Bujuk Arab Saudi dan Rusia, Harga Minyak Dunia Meroket
Akibat virus corona, Boeing menangguhkan pembayaran dividen untuk pertama kalinya sejak 1942. Tahun lalu, perusahaan menyetor dividen sebesar US$4,6 miliar. Selain itu, perusahaan berencana meminjam US$13,8 miliar lewat kredit sindikasi perbankan.
Guncangan virus corona menambah beban Boeing setelah beberapa waktu lalu mereka terpaksa melakukan grounded terhadap armadanya jenis 737 Max 8.
Sebagaimana diketahui, Boeing 737 Max 8 milik Lion Air dan Ethiopian Airlines jatuh tidak lama usai lepas landas sehingga menewaskan ratusan penumpang dan kru.
Sumber :
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200403084905-92-489865/boeing-mulai-tawarkan-phk-plus-tunjangan-ke-161-ribu-karyawan
Pengusaha Mulai Tumbang: Tutup Hotel, Stop Produksi, PHK
Duh! Pengusaha Mulai Tumbang: Tutup Hotel, Stop Produksi, PHK
Kalangan pengusaha blak-blakan daya tahan bisnis mereka semakin buruk dari pandemi corona yang sudah terasa. Sebagian pada Maret sudah ada yang PHK, sebagian lagi bertahan hanya sampai April dengan menghentikan produksi, bahkan paling maksimal hanya Juni 2020.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, menyebutkan hampir semua sektor terdampak Covid-19. Di bidang pariwisata sudah ada 698 hotel yang tutup, transportasi daerah yang beroperasi tinggal 10% hingga industri manufaktur yang mengalami kesulitan cash flow atau bahkan minus karena produksi tak maksimal bahkan stop.
Apindo juga menyebutkan daya tahan industri di proyeksi hanya sampai bulan Juni 2020. Hariyadi bilang situasi semakin hari semakin buruk karena covid-19.
"Hasil dari melakukan koordinasi daya tahan mereka maksimal sampai Juni, bahkan April sudah tak kuat lagi," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/4).
Ia mengatakan sektor yang paling terkena awal dari pandemi corona ini adalah hotel dan restoran, sampai saat ini bahkan bertumbangan menutup operasi. Selain itu, ada sektor transportasi darat dan udara.
Sektor manufaktur sudah mengalami penurunan produksi sampai 50%. Industri makanan dan minuman yang awalnya tak terdampak, kini kondisi memburuk, karena ada pembatalan pemesanan.
"Kami sangat sulit mengantisipasi semua. Penanganan virus belum ada progres. Mungkin yang bisa bertahan yaitu alat kesehatan dan pemasok kebutuhan pengendalian covid-19, tapi di luar itu mengalami masalah yang sama," katanya.
Berikut rangkuman dari sektor per sektor:
Travel Agent dan Hotel Kena, Cuma Kuat Sebulan
Bila dirunut sejak awal, sektor yang paling terasa kena dampaknya adalah sektor pariwisata termasuk di dalamnya ada bisnis travel agent, perhotelan, hingga penerbangan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Pauline Suharno, sejak awal Maret saat kali pertama kasus positif corona Indonesia terkonfirmasi di Indonesia, ia sudah berteriak soal penurunan penjualan karena virus corona berdampak pada operasional perusahaan.
Banyak perusahaan travel agent sejak awal Maret lalu tak lagi beroperasi secara penuh karena sudah terimbas secara global saat corona belum masuk Indonesia.
Sistem shift pegawai pun tak lagi diberlakukan, ujung-ujungnya ada travel agent telah melakukan efisiensi dan PHK. Corona memang secara langsung memperparah PHK di Indonesia.
Sektor perhotelan juga tak kalah pelik. Okupansi kamar hotel sudah lampu merah sejak awal Maret 2020. PHRI mencatat rata-rata okupansi hanya 30%, termasuk di Bali, Batam, dan Manado yang kena dampak dari susutnya wisatawan asing. Namun, kurang dari sebulan, okupansi hotel terutama di Bali sudah di level hampir 0%.
Kabar terbaru, dalam tempo hanya sebulan, mulai April banyak hotel di Indonesia tutup sementara karena tak ada pengunjung. PHRI mencatat setidaknya ada 698 hotel sudah tutup, bayangkan hanya dalam satu bulan, corona sudah memaksa ratusan hotel di Indonesia tutup. Luar biasa! Dampaknya sudah ditebak, ribuan pekerja hotel dirumahkan atau cuti di luar tanggungan.
Kekacauan Manufaktur, Kuat Sampai April
Di atas kertas, IHS Markit melaporkan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia Indonesia Maret 2020 adalah 45,3. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 51,9 sekaligus menjadi yang terendah sepanjang sejarah pencatatan PMI yang dimulai pada April 2011.
"Perusahaan manufaktur Indonesia melaporkan penurunan paling tajam dalam periode sembilan tahun survei pada Maret disebabkan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona menghantam sektor ini dan menyebabkan penurunan tajam pada permintaan...," kata Bernard Aw, Kepala Ekonom IHS Markit.
Laporan itu cukup relevan di lapangan, sejak awal corona menghantam China, manufaktur tertentu sudah merasakan dampaknya terutama pada periode Februari 2020. Sektor yang bergantung bahan baku impor mulai merasakan sulitnya mendapatkan bahan baku antara lain farmasi, tekstil, elektronika dan lainnya.
Sehingga ketika stok habis, dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan produksi sebagai dampak terganggunya rantai pasok karena pandemi corona. Risikonya pada PHK, bahkan bisa berdampak pada perusahaan-perusahaan besar.
"Kelihatannya ini nggak lama (produksinya) sampe April, karena mereka juga sisa stok," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan kepada CNBC Indonesia, Senin (30/3)
Sialnya sektor otomotif yang awalnya tak terlalu mengkhawatirkan, justru termasuk yang terpukul cukup keras imbas dari corona. Setidaknya selama Maret, penjualan mobil diproyeksikan ambles cukup dalam karena masyarakat.
Honda secara jujur mengakui akan menghentikan sementara produksi mobilnya di Indonesia selama dua pekan mulai 13 April 2020 dan merumahkan karyawan di bagian produksi. Sedangkan Daihatsu mengatur produksi dengan memproduksi mobil hanya dua hari sekali.
Penjualan yang lesu memang tak bisa ditutupi. Pabrikan lain ada masih sebatas pengurangan jam produksi dengan mengatur shift kerja. Potensi susulan mengikuti jejak Honda dari pabrik lain sangat memungkinkan, ini juga terjadi di banyak negara yang terdampak corona.
Sektor Penerbangan & Ancaman Bangkrut
Sektor penerbangan sebelum ada corona memang sedang sakit, tekanan biaya operasi dan mahalnya ongkos tiket penerbangan sudah menghantui bisnis ini sejak dua tahun terakhir yang dibarengi dengan penurunan penumpang pesawat. Adanya corona membuat kondisi menjadi-jadi, ibarat luka yang tersiram air cuka.
Di atas kertas, jelas tampak terpukulnya sektor ini. BPS mencatat jumlah penumpang domestik angkutan udara turun 8,08% pada Februari 2020 dibandingkan dengan Januari 2020.
Lebih lanjut, dia memerinci jumlah penumpang domestik angkutan udara sebanyak 5,79 juta pada Februari 2020, sedangkan bulan sebelumnya (Januari 2020) sebesar 6,29 juta. Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada penerbangan internasional, yang mengalami penurunan 33,04%.
Perdagangan: Sebagian Ritel Terpukul
Sektor perdagangan memang yang paling kompleks dari persoalan corona. Awalnya sejak corona merebak di China, masalah suplai barang jadi persoalan terutama impor pangan seperti produk-produk bawang putih hingga bawang bombay. Kinerja impor pun kena dampaknya, meski ekspor membaik. Nilai ekspor pada Februari 2020 mencapai US$ 13,94 miliar. Ekspor tersebut naik 11% dibandingkan pada Februari 2019.
Perdagangan di dalam negeri, sektor ritel pangan atau swalayan offline maupun online menuai cuan, Aprindo mencatat terjadi kenaikan 20% selama pandemi corona. Namun, tak semua ritel dapat berkah. Pembatasan jam operasional hingga penutupan beberapa pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek justru membuat sektor department store atau retail fashion babak belur. Ada sebagian sudah merumahkan karyawannya.
Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200403105321-4-149571/duh-pengusaha-mulai-tumbang-tutup-hotel-stop-produksi-phk
Kalangan pengusaha blak-blakan daya tahan bisnis mereka semakin buruk dari pandemi corona yang sudah terasa. Sebagian pada Maret sudah ada yang PHK, sebagian lagi bertahan hanya sampai April dengan menghentikan produksi, bahkan paling maksimal hanya Juni 2020.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, menyebutkan hampir semua sektor terdampak Covid-19. Di bidang pariwisata sudah ada 698 hotel yang tutup, transportasi daerah yang beroperasi tinggal 10% hingga industri manufaktur yang mengalami kesulitan cash flow atau bahkan minus karena produksi tak maksimal bahkan stop.
Apindo juga menyebutkan daya tahan industri di proyeksi hanya sampai bulan Juni 2020. Hariyadi bilang situasi semakin hari semakin buruk karena covid-19.
"Hasil dari melakukan koordinasi daya tahan mereka maksimal sampai Juni, bahkan April sudah tak kuat lagi," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/4).
Ia mengatakan sektor yang paling terkena awal dari pandemi corona ini adalah hotel dan restoran, sampai saat ini bahkan bertumbangan menutup operasi. Selain itu, ada sektor transportasi darat dan udara.
Sektor manufaktur sudah mengalami penurunan produksi sampai 50%. Industri makanan dan minuman yang awalnya tak terdampak, kini kondisi memburuk, karena ada pembatalan pemesanan.
"Kami sangat sulit mengantisipasi semua. Penanganan virus belum ada progres. Mungkin yang bisa bertahan yaitu alat kesehatan dan pemasok kebutuhan pengendalian covid-19, tapi di luar itu mengalami masalah yang sama," katanya.
Berikut rangkuman dari sektor per sektor:
Travel Agent dan Hotel Kena, Cuma Kuat Sebulan
Bila dirunut sejak awal, sektor yang paling terasa kena dampaknya adalah sektor pariwisata termasuk di dalamnya ada bisnis travel agent, perhotelan, hingga penerbangan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Pauline Suharno, sejak awal Maret saat kali pertama kasus positif corona Indonesia terkonfirmasi di Indonesia, ia sudah berteriak soal penurunan penjualan karena virus corona berdampak pada operasional perusahaan.
Banyak perusahaan travel agent sejak awal Maret lalu tak lagi beroperasi secara penuh karena sudah terimbas secara global saat corona belum masuk Indonesia.
Sistem shift pegawai pun tak lagi diberlakukan, ujung-ujungnya ada travel agent telah melakukan efisiensi dan PHK. Corona memang secara langsung memperparah PHK di Indonesia.
Sektor perhotelan juga tak kalah pelik. Okupansi kamar hotel sudah lampu merah sejak awal Maret 2020. PHRI mencatat rata-rata okupansi hanya 30%, termasuk di Bali, Batam, dan Manado yang kena dampak dari susutnya wisatawan asing. Namun, kurang dari sebulan, okupansi hotel terutama di Bali sudah di level hampir 0%.
Kabar terbaru, dalam tempo hanya sebulan, mulai April banyak hotel di Indonesia tutup sementara karena tak ada pengunjung. PHRI mencatat setidaknya ada 698 hotel sudah tutup, bayangkan hanya dalam satu bulan, corona sudah memaksa ratusan hotel di Indonesia tutup. Luar biasa! Dampaknya sudah ditebak, ribuan pekerja hotel dirumahkan atau cuti di luar tanggungan.
Kekacauan Manufaktur, Kuat Sampai April
Di atas kertas, IHS Markit melaporkan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia Indonesia Maret 2020 adalah 45,3. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 51,9 sekaligus menjadi yang terendah sepanjang sejarah pencatatan PMI yang dimulai pada April 2011.
"Perusahaan manufaktur Indonesia melaporkan penurunan paling tajam dalam periode sembilan tahun survei pada Maret disebabkan upaya untuk mencegah penyebaran virus corona menghantam sektor ini dan menyebabkan penurunan tajam pada permintaan...," kata Bernard Aw, Kepala Ekonom IHS Markit.
Laporan itu cukup relevan di lapangan, sejak awal corona menghantam China, manufaktur tertentu sudah merasakan dampaknya terutama pada periode Februari 2020. Sektor yang bergantung bahan baku impor mulai merasakan sulitnya mendapatkan bahan baku antara lain farmasi, tekstil, elektronika dan lainnya.
Sehingga ketika stok habis, dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan produksi sebagai dampak terganggunya rantai pasok karena pandemi corona. Risikonya pada PHK, bahkan bisa berdampak pada perusahaan-perusahaan besar.
"Kelihatannya ini nggak lama (produksinya) sampe April, karena mereka juga sisa stok," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan kepada CNBC Indonesia, Senin (30/3)
Sialnya sektor otomotif yang awalnya tak terlalu mengkhawatirkan, justru termasuk yang terpukul cukup keras imbas dari corona. Setidaknya selama Maret, penjualan mobil diproyeksikan ambles cukup dalam karena masyarakat.
Honda secara jujur mengakui akan menghentikan sementara produksi mobilnya di Indonesia selama dua pekan mulai 13 April 2020 dan merumahkan karyawan di bagian produksi. Sedangkan Daihatsu mengatur produksi dengan memproduksi mobil hanya dua hari sekali.
Penjualan yang lesu memang tak bisa ditutupi. Pabrikan lain ada masih sebatas pengurangan jam produksi dengan mengatur shift kerja. Potensi susulan mengikuti jejak Honda dari pabrik lain sangat memungkinkan, ini juga terjadi di banyak negara yang terdampak corona.
Sektor Penerbangan & Ancaman Bangkrut
Sektor penerbangan sebelum ada corona memang sedang sakit, tekanan biaya operasi dan mahalnya ongkos tiket penerbangan sudah menghantui bisnis ini sejak dua tahun terakhir yang dibarengi dengan penurunan penumpang pesawat. Adanya corona membuat kondisi menjadi-jadi, ibarat luka yang tersiram air cuka.
Di atas kertas, jelas tampak terpukulnya sektor ini. BPS mencatat jumlah penumpang domestik angkutan udara turun 8,08% pada Februari 2020 dibandingkan dengan Januari 2020.
Lebih lanjut, dia memerinci jumlah penumpang domestik angkutan udara sebanyak 5,79 juta pada Februari 2020, sedangkan bulan sebelumnya (Januari 2020) sebesar 6,29 juta. Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada penerbangan internasional, yang mengalami penurunan 33,04%.
Perdagangan: Sebagian Ritel Terpukul
Sektor perdagangan memang yang paling kompleks dari persoalan corona. Awalnya sejak corona merebak di China, masalah suplai barang jadi persoalan terutama impor pangan seperti produk-produk bawang putih hingga bawang bombay. Kinerja impor pun kena dampaknya, meski ekspor membaik. Nilai ekspor pada Februari 2020 mencapai US$ 13,94 miliar. Ekspor tersebut naik 11% dibandingkan pada Februari 2019.
Perdagangan di dalam negeri, sektor ritel pangan atau swalayan offline maupun online menuai cuan, Aprindo mencatat terjadi kenaikan 20% selama pandemi corona. Namun, tak semua ritel dapat berkah. Pembatasan jam operasional hingga penutupan beberapa pusat perbelanjaan di wilayah Jabodetabek justru membuat sektor department store atau retail fashion babak belur. Ada sebagian sudah merumahkan karyawannya.
Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200403105321-4-149571/duh-pengusaha-mulai-tumbang-tutup-hotel-stop-produksi-phk
Subscribe to:
Posts (Atom)
Related Posts
-
Kamar mandi / toilet biasanya dilengkapi dengan perlengkapan untuk buang air kecil maupun besar. Kamar mandi yang dilengkapi dengan urina...
-
Performa Industri: Quality, Productivity, Safety, Cost. Manakah yang perlu diprioritaskan? Banyak sekali metode-metode yang dapat dipakai un...
-
Problem di gudang biasanya bukan SOP-nya yang tidak ada, tapi pelaksanaan SOP di lapangan. Yang bisa membantu melacak kehilangan baran...
-
10 Alasan Kenapa Promosi Keselamatan Kerja Anda Wajib Menggunakan Gambar Visual Kenapa setiap Promosi Kesehatan dan Keselamatan K...
-
Ada 7 Poin Penting seputar "Good WareHouse Practice" yang wajb diketahui. Kesehatan dan Keselamatan Kerka atau K3 di ruang ...