Populasi Penduduk Jerman Berkurang

Populasi Penduduk Jerman Berkurang untuk Pertama Kalinya Sejak 10 Tahun Terakhir

22 Juni 2021 3:05

Jerman adalah negara dengan populasi terbanyak di Eropa dan menjadi tujuan favorit para imigran dari berbagai negara. Oleh karena itu, jumlah penduduk negara ini terus bertambah tiap tahunnya. Namun hal tersebut tidak terjadi pada 2020. Untuk pertama kalinya sejak 2011, populasi Jerman tidak bertambah dan malah berkurang sebanyak 12 ribu jiwa.

Antara 2011 hingga 2019, populasi Jerman meningkat secara perlahan dari 80,3 juta jiwa menjadi 83,2 juta jiwa. Namun tren peningkatan tersebut harus terhenti pada 2020. 

Menurut Destatis, yaitu Badan Pusat Statistik Jerman, berkurangnya populasi di Jerman dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama adalah berkurangnya jumlah imigran yang masuk ke Jerman antara 2019 hingga 2020. Pada 2019, sekitar 294 ribu orang yang datang dan menetap di Jerman. 

Sementara pada 2020, angka tersebut turun menjadi 209 ribu orang. Faktor utama yang menyebabkan hal ini tentu saja karena pandemi COVID-19 yang membuat orang-orang sulit melakukan perjalanan atau berpindah negara.

Hal kedua adalah tingginya angka kematian di Jerman yang tidak diimbangi dengan angka kelahiran. Pada 2019, populasi Jerman mengalami defisit sebanyak 161 ribu, yang merupakan selisih antara angka kematian dan kelahiran. Pada 2020, defisit tersebut semakin meningkat menjadi 212 ribu.

Berdasarkan angka-angka yang dikeluarkan oleh Destatis pada Senin (21/06), peningkatan populasi Jerman lebih banyak disebabkan karena masuknya imigran ke negara tersebut. Namun pada 2020, jumlah imigran yang berkurang hanya mampu mengompensasi defisit kelahiran dan tidak mampu meningkatkan populasi secara keseluruhan.

Fakta menarik lainnya adalah meningkatnya jumlah lansia di Jerman, terlepas dari tingginya angka kematian pada 2020. Hal ini tentu saja salah satu ciri-ciri dari negara maju. Warga yang berumur lebih dari 80 tahun saat ini terhitung sebanyak 4,5 persen dari total populasi. 

Sementara jumlah orang yang berumur 60 hingga 79 tahun juga meningkat. Sebaliknya, mereka yang ada dalam kelompok umur 20 sampai 59 tahun berkurang sebanyak 0,4 persen. Sementara rata-rata umur penduduk Jerman saat ini adalah 44,6 tahun.

Sumber :

https://kumparan.com/kumparannews/populasi-penduduk-jerman-berkurang-untuk-pertama-kalinya-sejak-10-tahun-terakhir-1vzKKaqHr82/full

'Tsunami' Kebangkrutan di Jepang

Ganasnya Covid! Jepang Sampai Dilanda 'Tsunami' Kebangkrutan

02 October 2021 08:00

Jepang kini dihantam "tsunami" kebangkrutan perusahaan. Bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Melansir Nippon.com, itu akibat pandemic Covid-19. Data terbaru yang disajikan Teikoku Databank menyebut bahwa hingga tanggal 3 September lalu.

"Tercatat pula jumlah kewajiban dari kebangkrutan mencapai 620.6 miliar Yen atau setara Rp 79 triliun," tulis media tersebut.

Lalu bagaimana kronologinya?

Kepailitan pertama terkait pandemi dikonfirmasi pada 26 Februari 2020. Secara bulanan, bulan Juli 2021 menjadi bulan yang paling banyak mencatatkan kebangkrutan dengan 179 kasus yang dilaporkan.

"Secara teritorial,jumlah kebangkrutan tertinggi masih didominasi oleh wilayah metropolis. Secara rinci, 442 kasus ditemukan di Tokyo, diikuti oleh 217 di Osaka, 113 di Kanagawa, 90 di Hyōgo, dan 85 di Aichi," tulis laporan itu.

Berdasarkan industri,336 dari seluruh kebangkrutan, atau 16,8%, terjadi di sektor restoran. Selain restoran, sektor yang paling terpukul berikutnya adalah industri konstruksi, yang mengalami 203 kebangkrutan.

Industri yang terkait dengan pariwisata, juga terkena badai kebangkrutan. Setidaknya dilaporkan ada 199 kasus pailit. 

Pertumbuhan ekonomi Jepang sendiri naik 0,3% pada kuartal II 2021 (Q2 2021). Peningkatan tipis ini terjadi saat beberapa wilayah metropolis seperti Tokyo dan Osaka jatuh dalam penguncian ketat. Penguncian itu sendiri dilakukan saat gelaran Olimpiade Tokyo. Di mana banyak atlet internasional yang datang ke negara itu.

Bukan hanya perusahaan, efek pandemi membuat kota wisata Jepang, Kyoto pun terancam. Kondisi keuangan pemerintah kota kini dalam keadaan "lampu merah". Kota itu terancam bangkrut. Masa depan kota seribu kuil itu sangatlah bergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan kota dari sektor wisata "terjun bebas" selama Covid-19 terjadi. Padahal banyak situs-situs yang perlu pemeliharaan dan pendanaan.

"Kota Kyoto saat ini sedang dalam kondisi darurat yang tentunya akan mempengaruhi generasi mendatang," ujar Wali Kota Kyoto, Katogawa Daisaku.

"Bila ini berlanjut, Kyoto akan bangkrut dalam 10 tahun ke depan."

Dalam waktu normal pra pandemi, Kyoto bisa menarik 50 juta wisatawan untuk datang ke kota budaya itu. Di kota yang dekat dengan Metropolitan Osaka itu wisatawan dapat mengunjungi beberapa kuil-kuil unik seperti Kuil Emas Kinkakuji, Kuil Kifune, dan Kuil Fushimi Inari Taisha.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/news/20211002065042-4-280834/ganasnya-covid-jepang-sampai-dilanda-tsunami-kebangkrutan/2

'Tsunami' Kebangkrutan di Jepang

'Tsunami' Kebangkrutan di Jepang, Satu Kota Terancam Pailit

27 September 2021 16:40

Efek pandemi Covid-19 di Jepang telah membuat ribuan bisnis gulur tikar. Data terbaru yang disajikan Teikoku Databank menyebut bahwa ada dua ribu bisnis dan perusahaan Jepang yang bangkrut hingga tanggal 3 September lalu.

Kebangkrutan ekonomi ini nyatanya juga berdampak pada kondisi keuangan pemerintah regional. Terbaru, kota wisata Jepang, Kyoto, menyatakan bahwa pihaknya saat ini mengalami kebangkrutan.

"Kota Kyoto saat ini sedang dalam kondisi darurat yang tentunya akan mempengaruhi generasi mendatang," ujar Wali Kota Kyoto, Katogawa Daisaku, sebagaimana dikutip dari Japan Times, Senin (27/9/2021).

Ia menambahkan bahwa masa depan kota seribu kuil itu sangatlah bergantung dari bantuan pemerintah pusat. Pasalnya pendapatan kota itu dari sektor non-wisata cukup kecil ditambah lagi banyaknya situs-situs yang perlu dipelihara dengan pendanaan pemerintah daerah.

"Bila ini berlanjut, Kyoto akan bangkrut dalam 10 tahun ke depan," tambahnya.

Dalam waktu normal pra pandemi, Kyoto bisa menarik 50 juta wisatawan untuk datang ke kota budaya itu. Di kota yang dekat dengan Metropolitan Osaka itu wisatawan dapat mengunjungi beberapa kuil-kuil unik seperti Kuil Emas Kinkakuji, Kuil Kifune, dan Kuil Fushimi Inari Taisha.

Sementara itu, data menyebut bisnis-bisnis yang melibatkan sektor pariwisata dan restoran diketahui sangat terpukul akibat pandemi. Dari bisnis restoran, setidaknya ada 336 perusahaan yang gulung tikar sejak Februari 2020 hingga saat ini. Untuk Industri pariwisata, ditemukan ada 199 kasus pailit.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210927154724-4-279521/tsunami-kebangkrutan-di-jepang-satu-kota-terancam-pailit

Maskapai Alitalia Gulung Tikar

Maskapai Ini Bangkrut, Pramugarinya Demo Tanggalkan Pakaian

Rabu, 27 Oktober 2021 | 05:00 WIB

Maskapai penerbangan nasional Italia, Alitalia, terpaksa gulung tikar. Maskapai penerbangan tersebut melakukan penerbangan terakhir pada Minggu lalu, setelah beroperasi selama 74 tahun.

Penerbangan terjadwal terakhir Alitalia adalah perjalanan kembali dari Cagliari ke Roma, yang mendarat tak lama setelah pukul 11 malam pada Kamis 14 Oktober 2021.

Alitalia bangkrut akibat terlilit utang selama lebih dari 10 tahun, dan masuk ke administrasi khusus pada 2017. Namun, mereka tetap tak mampu menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan.

Maskapai Alitalia kemudian digantikan oleh maskapai nasional baru, ITA, yang mendapat kucuran dana senilai 1,35 miliar Euro atau Rp22,3 triliun dari Pemerintah untuk menyelesaikan pengambilalihan.

Ternyata, keputusan tersebut disambut dengan kemarahan pegawai, karena ITA hanya akan memperkerjakan 3.000 dari sekitar 10.000 karyawan Alitalia. Para petinggi serikat pekerja mengatakan, mereka yang bekerja untuk ITA, dibayar jauh lebih rendah. 

Dalam minggu-minggu sebelum Alitalia bangkrut, para pekerja melakukan pemogokan dan aksi unjuk rasa. 

"Kami di sini pertama-tama mengungkapkan rasa sakit kami dan juga solidaritas untuk semua rekan kami yang dipaksa menandatangani kontrak yang memalukan," kata Cristina Poggesi, salah satu dari banyak pramugari yang melakukan protes di Roma, dilansir Euronews, Selasa 26 Oktober 2021. 

Para mantan pramugari Alitalia pun menanggalkan seragam lama mereka sebagai aksi demonstrasi menentang pengambilalihan tersebut. Berdiri berbaris di atas Capitoline Hill, para pramugari mulai menjatuhkan tas bahu mereka, kemudian perlahan melepas jaket, rok, dan sepatu hak tingginya.

Dengan hanya mengenakan pakaian dalam, mereka kompak berteriak, "Kami adalah Alitalia!" Dalam demo tersebut, para mantan pramugari Alitalia itu bermaksud menekan Pemerintah Italia agar memperpanjang tunjangan pengangguran selama lima tahun.

Sumber :

https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1417242-maskapai-ini-bangkrut-pramugarinya-demo-tanggalkan-pakaian?page=all&utm_medium=all-page

https://news.detik.com/foto-news/d-5781867/maskapai-bangkrut-pramugari-alitalia-demo-buka-baju

Krisis di Inggris Makin Ngeri

Krisis di Inggris Makin Ngeri, 2 Hal Ini Biang Keladinya

Inggris saat ini sedang dilanda krisis. Krisis ini ditandai dengan harga energi yang melambung diikuti dengan permasalahan rantai pasokan kebutuhan.

Hal ini pun memicu peringatan musim dingin yang akan sangat sulit di negara tersebut. Pasalnya dalam musim dingin kebutuhan masyarakat seperti energi untuk pemanas hingga bahan makanan akan mengalami peningkatan yang pesat.

"Kami tahu ini akan menjadi tantangan dan itulah mengapa kami tidak meremehkan situasi yang kami hadapi," kata Menteri Bisnis Kecil Inggris Paul Scully sebagaimana dilaporkan CNBC International, Sabtu (25/9/2021).

Sementara itu, pemandangan permasalahan pasokan sudah mulai terlihat di beberapa supermarket dan SPBU. Dalam laporan Sky News, barang-barang seperti bahan pangan sehari-hari, makanan peliharaan, daging dan ayam, bir, elektronik, dan peralatan rumah sudah mulai terlihat kosong.

Penyebab Krisis

Krisis yang terjadi di Inggris ini disebabkan oleh dua hal utama yakni kenaikan harga gas alam dan tarif listrik serta permasalahan distribusi yang terkait dengan aturan imigrasi baru di Negeri Ratu Elizabeth itu.

Kenaikan harga energi ini dipengaruhi oleh sikap London yang ingin berpindah fokus kepada bahan bakar rendah emisi. Walhasil, pembangkit batu bara mulai dinonaktifkan dan gas alam mulai menjadi primadona energi.

Hal ini pun mulai mendorong kenaikan permintaan akan gas. Tak hanya itu, kenaikan permintaan ini ditambah dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi dan juga musim dingin

Ini nyatanya tidak bisa diimbangi dengan suplai gas. Suplai menjadi terbatas karena disebabkan oleh beberapa hal mulai dari penghentian fasilitas produksi di AS, hingga adanya isu manipulasi perusahaan gas Rusia Gazprom untuk mendongkrak harga.

Hal ini pun menyebabkan harga gas alam terkerek tajam. Bila dibandingkan sejak Januari 2021, harga gas alam telah naik hingga 250%. Kenaikan ini juga akhirnya membuat kenaikan tajam tarif dasar listrik di negara revolusi industri itu.

Penyebab kedua adalah gangguan distribusi. Gangguan ini disebabkan oleh kurangnya jumlah supir truk di negara itu akibat peraturan imigrasi yang semakin ketat pasca Brexit. Hal ini membuat supir truk. yang kebanyakan merupakan imigran, harus segera pulang ke negaranya.

Dilansir dari CNBC International, kini jumlah pengemudi truk berkurang signifikan dan membuat pengiriman bahan bakar dan barang menjadi terhambat. Beberapa pengusaha bahkan memberikan insentif agar ada lebih banyak yang mengambil pekerjaan tersebut.

Bahkan ada yang menawarkan gaji 70.000 poundsterling atau US$ 95.750 per tahun, jumlah ini setara Rp 1,36 miliar (kurs Rp 14.200). Selain itu, ada pula bonus untuk bergabung senilai 2.000 poundsterling.

Dengan adanya krisis gas ini, London akhirnya memilih untuk kembali menggunakan batu bara. Hal ini diakui perusahaan pembangkit listrik, Drax, Kamis (23/9/2021).

Ketergantungan pada gas alam yang harganya naik dua kali lipat sejak Mei, membuat otoritas mengambil jalan ini sebagai solusi listrik tetap menyala bagi warga.

"Fasilitas ini (PLTU) telah memenuhi peran penting dalam menjaga lampu warga agar tetap menyala saat sistem energy berada di bawah tekanan yang cukup besar," kata Drax dalam sebuah pernyataan ke AFP.

Drax memiliki PLTU terbesar di negara itu. Terletak di Yorkshire Inggris Utara.

"Kami sadar, negara ini mungkin memiliki masalah mendesak sekarang dan jika ada sesuatu yang dapat dilakukan Drax, kami akan melakukannya," tegas Chief Executive Will Gardiner kepada Financial Times.

Kincir

Beberapa pihak menilai bahwa yang terjadi di Inggris inimenunjukkan bahwa memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Ekonomi Financial Times, Martin Sandbu, mengatakan bahwa diperlukan sebuah era transisi yang tepat sebelum merubah fokus energi kepada sumber yang ramah lingkungan. Harus ada batu loncatan yang diambil sebelum semua pihak dapat menerima energi yang bersih.

"Secara keseluruhan, strategi energi jangka panjang Eropa mengarah ke arah yang benar tetapi tidak cukup kuat," ujarnya.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210927103316-4-279371/krisis-di-inggris-makin-ngeri-2-hal-ini-biang-keladinya/2

Jepang Dihantam 'Tsunami' Kebangkrutan

Jepang Dihantam 'Tsunami' Kebangkrutan, Ribuan Bisnis Tutup

Jepang juga terkena dampak pandemi di sisi bisnis. Ada ribuan bisnis yang tutup akibat virus Covid-19 melanda negara tersebut.

Per 3 September lalu, menurut laporan Teikoku Databank mengatakan terdapat 2.000 bisnis dan perusahaan yang bangkrut. Sementara jumlah kewajiban dari kebangkrutan senilai 620,6 miliar yen atau sekitar Rp 80 triliun.

Kebangkrutan pertama terdeteksi pada 26 Februari 2020. Sementara itu pailit terbanyak dilaporkan pada Juli 2021 yakni sebanyak 179 kasus.

Laporan tersebut menyebut kebangkrutan tertinggi berada di kawasan metropolis. Tokyo menjadi kota dengan laporan terbanyak yakni 442 kasus dan 217 kasus berada di Osaka.

"Secara teritorial,jumlah kebangkrutan tertinggi masih didominasi oleh wilayah metropolis. Secara rinci, 442 kasus ditemukan di Tokyo, diikuti oleh 217 di Osaka, 113 di Kanagawa, 90 di Hyōgo, dan 85 di Aichi," tulis laporan itu dikutip Nippon.com, Minggu (26/9/2021).

Sektor restoran terdapat 336 dari seluruh kebangkrutan atau 16,8%. Setelahnya ada industri kontruksi dengan 203 kebangkrutan dan industri pariwisata sebanyak 199 kasus.

Sementara itu pada kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi Jepang naik 0,3%. Peningkatan itu terjadi di wilayah metropolis seperti Tokyo dan Osaka yang mengalami penguncian ketat saat gelaran Olimpiade lalu.

Saat Olimpiade Tokyo yang berlangsung Juni hingga Agustus tersebut, diketahui banyak atlet dari luar negeri yang datang ke Jepang untuk bertanding.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210926114721-4-279216/jepang-dihantam-tsunami-kebangkrutan-ribuan-bisnis-tutup

Badai PKPU di Meja Hijau

Badai PKPU di Meja Hijau, Modus Apa Serius?

17 September 2021

Pandemi membuat penurunan daya beli. Akibatnya korporasi limbung. Pinjaman kepada pihak ketiga tidak terbayarkan. Kreditur hingga pemasok meminta kepastian pelunasan utang dengan menyeret korporasi ke pengadilan. Namun, ada juga modus pailit atau penundaan pembayaran utang untuk menghindar dari kewajiban. Siapa yang benar?

Kesibukan terekam jelas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, (15/9/2021). Para hakim niaga harus memproses empat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam satu hari kerja.

Tiga perkara memasuki tahap penunjukkan juru sita, sedangkan satu perkara lainnya baru memulai sidang perdana.  

Sejak pandemi terjadi, gugatan PKPU dan kepailitan melonjak bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya, kinerja ekonomi baik secara makro maupun mikro limbung akibat pandemi. Daya beli pun merosot.

Lesunya perekonomian memukul para pelaku usaha. Kondisi ini berimbas pada penurunan cash flow perusahaan yang berujung  ancaman gagal bayar utang jatuh tempo.

Celakanya, di tengah kondisi yang serba sulit, perusahaan atau pihak yang sedang terdampak pandemi justru panen gugatan pailit dan PKPU. Mereka seolah terjebak dalam pilihan bayar utang atau dipailitkan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus mengonfirmasi fenomena lonjakan gugatan tersebut.  Dalam situs itu, tercatat permohonan perdata khusus PKPU dan pailit jika dihitung sejak awal tahun (year-to-date) mencapai 428 kasus per 14 September 2021. 

Artinya jika menghitung 22 hari kerja per bulan, setiap hari para Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menangani dua sampai tiga perkara perdata.  

Catatan ini tentu mengabaikan hari libur sepanjang periode perhitungan. Jika memasukkan libur, jumlah perkara yang harus ditangani akan naik berlipat. 

Menariknya, fenomena lonjakan permohonan pailit dan PKPU, tidak hanya di Jakarta. Lonjakan perkara juga terjadi di berbagai wilayah. Di kota Semarang misalnya, jumlah permohonan perdata khusus mencapai 56 perkara, Medan mencapai 47 perkara, sedangkan Makassar ada 9 berkas perkara.  

Tidak mengherankan, jika Asosiasi Pengusaha Indonesia mengklaim ada sebanyak 1.289 permohonan PKPU dan Pailit dalam tiga semester terakhir. Terhitung hingga akhir Agustus 2021.  

Adapun dari ribuan perkara ini, terdapat 22 perkara yang diajukan oleh perbankan dan lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Sementara itu, pemohon lainnya berasal dari pemasok, rekan bisnis, bahkan kreditor yang berasal dari perusahaannya sendiri. Perinciannya 21 perkara permohonan sepanjang tahun berjalan dan satu lainnya carry over tahun lalu. 

 Perkara itu secara berurutan dari yang paling banyak yakni QNB Indonesia (4 perkara), OCBC NISP (3 perkara), Maybank (3 perkara), Bank Danamon (2 perkara), CTBC Indonesia (2 perkara), Bank Permata (2 perkara), Bank CIMB Niaga (1 perkara), Bank Syariah Indonesia (1 perkara), KEB Hana (1 perkara), BRI (1 perkara) dan Lembaga Penjamin Simpanan (1 perkara). 

 Khusus QNB, pengajuan PKPU bisa menjadi lima perkara jika memperhitungkan gugatan dari kantor di Singapura pada akhir 2020 lalu. 

 Aestika Oryza Gunarto, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) menyebutkan PKPU dan pailit hanyalah salah satu alternatif penyelamatan ataupun penyelesaian kredit bermasalah. 

"Pada dasarnya BRI memiliki berbagai cara dalam melakukan penyelamatan ataupun penyelesaian kredit bermasalah, baik yang dilakukan melalui upaya damai maupun melalui saluran hukum," katanya kepada Bisnis, Rabu (16/9/2021). 

BRI memang hanya mengajukan satu pailit yang di Pengadilan Niaga Semarang. Sementara pertanyaan yang sama yang dilayangkan kepada Bank Permata, QNB, hingga BRIS sampai berita ini ditayangkan belum direspons. 

BERKELIT DARI KEWAJIBAN UTANG

Para pengusaha menuding gugatan pailit dan PKPU yang melonjak signifikan adalah cara kreditur untuk 'memaksa' debiturnya membayar tunggakan utang.

Meski demikian, tak semua dugaan itu tepat. Pasalnya dalam beberapa kasus, PKPU justru jadi ‘modus’ beberapa perusahaan untuk berkelit dari kewajiban utang.

Seorang praktisi hukum yang fokus di bidang kepailitan bahkan membenarkan adanya praktik tersebut.

PKPU kerap menjadi jalan pintas bagi suatu perseroan untuk keluar dari tagihan utang. Dengan status PKPU, suatu perseroan akan mempunyai waktu untuk negosiasi atau menawarkan proposal restrukturisasi utang.

Bisnis telah mencatat beberapa modus yang dilakukan perseroan untuk melakukan PKPU atas dirinya sendiri. Modus itu biasanya dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga, bisa seorang pegawai, anggota keluarga, atau korporasi baik yang langsung maupun tidak langsung memiliki afiliasi dengan termohon PKPU.

Skemanya, pihak terafiliasi itu mengajukan PKPU terhadap termohon. Permohonan itu kemudian dikabulkan oleh pengadilan. Termohon praktis menyandang status PKPU. Dengan demikian, segala bentuk penagihan utang atau cicilan pembiayaan dari kreditur lain atau non pemohon PKPU praktis akan berhenti. 

Praktik itu lazim, karena undang-undang memberikan banyak proteksi bagi perseroan atau pihak yang telah menyandang status PKPU.

Dalam Pasal 242 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, misalnya, dijelaskan bahwa suatu pihak yang sedang dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak dapat dipaksa membayar utang.

Itu artinya, semua tindakan eksekusi maupun penagihan utang yang telah dilakukan oleh kreditur lain harus ditangguhkan. Dengan demikian, perseroan hanya fokus untuk melunasi atau menegosiasikan utang kepada kreditur pemohon PKPU, tanpa takut ditagih dan asetnya disita oleh kreditur lainnya.

Bisnis, telah mengumpulkan beberapa kasus yang cukup menarik untuk membedah konflik kepentingan di balik maraknya gugatan PKPU. Kasus pertama adalah PKPU Grup Sritex dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk. Kasus kedua adalah perseteruan antara Maybank Indonesia dan PT Pan Brothers Tbk (PBRX).

Dua contoh kasus ini laik menjadi perhatian. Pasalnya, kasus ini melibatkan kreditur perbankan dan debitur yang sama-sama memiliki nama besar di industri, terutama tekstil dan produk tekstil.

Perbedaannya, dalam kasus Sritex, perusahaan ini berstatus PKPU setelah kalah di pengadilan melawan CV Prima Jaya. PKPU Sritex sempat memunculkan isu tak sedap. Sebab, ada dugaan CV Prima Jaya memiliki hubungan dengan Sritex.

Keberadaan CV Prima Jaya dan nilai utang inilah yang sempat mendapat sorotan dari pihak QNB.  Bank asal Qatar ini adalah lawan PKPU pemilik Sritex, Iwan Setiawan Lukminto.

Kejanggalan makin kuat karena utang yang disengketakan hanya Rp5,5 miliar. Padahal dalam laporan Keuangan Sritex 2020, perseoran memiliki kas senilai US$187,64 juta. Artinya dari sisi finansial, emiten tekstil itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar utang kepada Prima Jaya.

Meski demikian, pihak Sritex melalui Joy Citradewi selaku Kepala Komunikasi Perusahaan, menegaskan bahwa dugaan rekayasa gugatan PKPU yang tengah dialaminya dan 3 anak perusahaannya adalah tidak benar. 

Sritex juga menampik hubungan antara Direktur CV Prima Karya, Djoko Prananto dengan keluarga besar Lukminto.

Sementara itu, dalam kasus PKPU Pan Brothers versus Maybank Indonesia, permohonan PKPU ditolak, lantaran ada putusan moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura.

Namun sengketa utang piutang antara Maybank vs emiten berkode saham PBRX itu tak sampai di situ. Usai permohonan PKPU ditolak pengadilan, Maybank mengambil langkah lebih radikal. Kali ini, mereka berniat mempailitkan Pan Brothers.

Permohonan diajukan, dan kasusnya masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sayangnya pihak PN Jakarta Pusat tak memberikan respons saat ditanya mengenai tren permohonan PKPU saat ini.

"Belum sempat meminta data, nanti kalau sudah sehat ya, " kata Humas PN Jakarta Pusat Pusat Bambang Nurcahyono, beberapa waktu lalu.

ADA CELAH GUGATAN BELEID LAMA

Lonjakan permohonan memperlihatkan adanya celah dalam rezim Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berlaku saat ini. Rezim Kepailitan dan PKPU yang berlaku masih sangat sederhana, karena tidak mengatur threshold atau ambang batas nilai utang yang di PKPU-kan. 

Pasal 222 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, misalnya, hanya mengatur pengajuan PKPU dapat dilakukan jika kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Tak ada angka pasti, berapa baseline yang dijadikan syarat bagi pihak, baik individu maupun korporasi, untuk mengajukan PKPU. Akibatnya, setiap pihak yang dianggap terikat dengan perjanjian utang piutang dengan suatu perseroan begitu mudah mengajukan PKPU ke pengadilan. 

Dalam kasus Sritex, emiten tekstil yang telah menyandang status PKPU sejak 6 Mei 2021, misalnya, perusahaan yang memiliki size economy cukup besar ini kalah melawan CV Prima Karya. Padahal, nilai utang yang disengketakan hanya Rp5,5 miliar.

Selain masalah ambang batas, masalah lain yang perlu menjadi sorotan serius adalah kerancuan mengenai pihak yang berhak mengajukan PKPU. Rezim PKPU existing mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan PKPU adalah debitur dan kreditur.

Padahal, best practice yang berlaku di sejumlah negara, pengajuan PKPU atau moratorium pembayaran utang seharusnya menjadi hak debitur. Bukan kreditur.

Pakar Hukum Kepailitan Universitas Indonesia yang juga Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Revisi UU Kepailitan, Teddy Anggoro, beberapa waktu lalu mengatakan kelemahan itu menunjukkan bahwa dalam UU Kepailitan perlu segera diamandemen.

Teddy menyebutkan bahwa bahwa saat ini naskah akademik amandemen UU Kepailitan mulai dibahas. 

Rencananya, amandemen UU Kepailitan akan menguatkan sejumlah substansi dalam beleid tersebut . Pertama, syarat PKPU akan ditambah jika sebelumnya 1 kali utang, ke depan akan ditambah menjadi 2 kali utang jatuh tempo. 

Kedua, tim penyusun naskah akademik juga akan menentukan ambang batas minimum utang yang dimohonkan PKPU ke pengadilan.

Ketiga, amandemen UU Kepailitan juga akan menganulir substansi dalam Pasal 222 ayat 3 soal kewenangan kreditur bisa mengajukan PKPU. Teddy berpendapat kewenangan mengajukan PKPU adalah hak dari debitur bukan kreditur. 

"Nanti di RUU amandemen kewenangan kreditur mengajukan PKPU akan saya hilangkan pak. Jadi ke depan enggak ada lagi debitur digugat PKPU sedangkan dia masih mampu membayar utangnya," katanya seperti dimuat Bisnis, Rabu (19/5/2021).

MORATORIUM PKPU & KEPAILITAN

Di sisi lain, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah melakukan moratorium melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).  

Pasalnya, ramainya perkara pailit tidak semuanya utang piutang yang seharusnya ditagihkan ke pengadilan. Dinilai ada penyimpangan atau moral hazard dari permohonan PKPU dan pailit yang diajukan kreditur kepada perusahaan di tengah pandemi Covid-19. 

Ketua Satgas Apindo untuk PKPU dan Kepailitan Eka Wahyu Ningsih mengatakan hampir 95 persen pemohon PKPU dan kepailitan berasal dari kelompok kreditur yang menginginkan terjadinya pembayaran segera dari debitur.  

“PKPU semata-mata menjadi momok bagi debitur kalau PKPU perdamaian ditolak, dia langsung jatuh pailit dan tidak ada upaya hukum, tidak bisa banding kasasi,” kata Eka saat memberi keterangan pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan Selasa (7/9/2021).  

Malahan, kata Eka, terdapat sejumlah celah hukum dari UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang memberi kemudahan pemohon untuk mempailitkan perusahaan termohon.  

Apindo mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Moratorium UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sampai dilakukannya amandemen terhadap undang undang tersebut.  

“Pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja dan pengangguran yang disertai peningkatan kasus PKPU dan Kepailitan terhadap perusahaan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi tinggi telah menimbulkan kondisi kedaruratan nasional,” kata dia. 

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebutkan PKPU dan kepailitan adalah langkah memberi kepastian bagi semua pihak. 

Dia menilai PKPU menegaskan debitur harus menunaikan kewajibannya sebagai pertanggung jawaban terhadap kreditur keuangan, perbankan, maupun non-perbankan.  

"Dalam kondisi tidak lagi bisa menunaikan kewajibannya, maka PKPU harus dibuka. Karena di PKPU itu akan menjadi transparan, berapa sebenarnya aset riil dari perusahaan, bagaimana kinerja keuangannya, [apakah] memungkinkan tidak dilakukan semacam kesepakatan bersama. Kalau kesepakatan bersama tidak bisa, maka masuk dalam proses kepailitan," tutur Bhima kepada Bisnis.com, Senin (6/9/2021). 

Menurut Bhima, lonjakan kasus PKPU dan kepailitan saat situasi krisis merupakan hal yang biasa. Hal ini juga terjadi di negara lain yang kini terdampak oleh pandemi Covid-19. 

Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta Zentoni mengatakan desakan moratorium itu bakal ditunggangi oleh debitur yang memiliki itikad tidak baik untuk menghindari kewajiban pembayaran utang di tengah pandemi belakangan ini.   

“UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU saat ini masih relevan dan tidak perlu direvisi sebab adanya kesetaraan dalam UU tersebut baik dari sisi pengusaha sebagai debitur maupun dari sisi konsumen sebagai kreditur,” kata Zentoni melalui keterangan tertulisnya. 

Sementara itu,  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) terus melakukan pemantauan secara detail atas perkembangan korporasi di berbagai level dan sektor usaha. 

"Kami sekarang perhatikan adalah risiko dari restrukturisasi, PKPU, juga terjadinya kenaikan PKPU dan kepailitan," ujarnya pekan lalu.  

KSSK menilai bahwa perlu terdapat penilaian seberapa dalam luka akibat Covid-19 terhadap perekonomian melalui pemantauan dan identifikasi dunia usaha. Nantinya, KSSK akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, atau otoritas untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Penulis : Anggara Pernando & Edi Suwignyo

Editor : Hendri T. Asworo

Sumber :

https://plus.bisnis.com/read/badai-pkpu-di-meja-hijau-modus-apa-serius?

Utang Amerika Sudah Rp 400.000 Triliun, Amerika Mau Nambah Lagi!

Utang Sudah Rp 400.000 Triliun, Amerika Mau Nambah Lagi!

Dalam hitungan hari, pemerintahan Amerika Serikat (AS) akan mengalami shutdown atau penutupan sementara akibat kehabisan anggaran. Tidak sekedar shutdown, Negara Adikuasa dikatakan juga terancam mengalami krisis finansial. Oleh karena itu, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen meminta Kongres AS untuk menaikkan batas utang untuk menghindari hal tersebut.

"Kongres telah menaikkan atau menangguhkan batas utang negara sekitar 80 kali sejak tahun 1960. Sekarang harus dilakukan lagi," kata Yellen.

Batas utang atau sering disebut plafon utang merupakan seberapa besar pemerintah AS diizinkan berutang guna memenuhi kewajibannya, termasuk di dalamnya untuk jaminan sosial, tunjangan kesehatan masyarakat, pembayaran bunga utang, serta kewajiban lainnya.

Berdasarkan data data dari Statista, per Agustus lalu, nilai utang Amerika Serikat sebesar US$ 28,427 triliun, nyaris sama dengan bulan sebelumnya, tetapi turun cukup jauh dari bulan Juni US$ 28,529 triliun.

Namun, jika melihat data dari US Debt Clock, yang melihat posisi real time utang AS saat ini mencapai US$ 28,781 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), utang tersebut sebesar 125% dari PDB Negeri Adidaya.

Nilai utang itu juga sekitar 70 kali dibandingkan dengan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. Bank Indonesia (BI) pada pekan lalu melaporkan ULN Indonesia per akhir Juli sebesar US$ 415,7 miliar atau sekitar 5.923,72 triliun

Sementara nilai utang AS jika dirupiahkan sebesar Rp 410.129 triliun!

Batas utang Amerika Serikat saat ini sebenarnya sebesar US$ 28,4 triliun, dan Yellen mengatakan Amerika Serikat akan mengalami gagal bayar (default) yang tidak pernah terjadi sebelumnya jika batas tersebut tidak dinaikkan.

"Jika batas utang tidak dinaikkan, suatu saat di bulan Oktober, sulit untuk memprediksi kapan waktu tepatnya, saldo kas di Departemen Keuangan tidak akan mencukupi, dan pemerintah federal tidak akan mampu membayar tagihannya," tambah Yellen.

"Amerika Serikat tidak pernah mengalami default, tidak sekalipun. Jika terjadi default maka akan memicu krisis finansial yang bersejarah. Default bisa memicu kenaikan suku tajam suku bunga, penurunan tajam bursa saham, dan gejolak finansial lainnya," tegas Yellen.

Plafon utang sudah berulang kali menjadi isu politik di Amerika Serikat. Shutdown juga pernah terjadi berkali-kali. Sebelumnya isu kenaikan plafon utang terjadi di era Presiden AS ke-45, Donald Trump. Saat itu pemerintahan Amerika Serikat mengalami shutdown selama 35 hari pada periode Desember 2018 hingga Januari 2019.

Shutdown tersebut menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 300 ribu pegawai pemerintah dirumahkan. Selain itu, PDB juga terpangkas. Pada kuartal IV-2018, PDB terpangkas sebesar 0,1%, sementara di kuartal I-2019 sebesar 0,2%, berdasarkan analisis Congressional Budget Office, sebagaimana dikutip CNBC International.

Saat itu, perekonomian AS masih bagus, sementara saat ini masih dalam fase pemulihan dari pandemi penyakit akibat virus corona (Covid-19), oleh karena itu dampaknya bisa lebih besar lagi.

Meski demikian, Partai Republik menolak mendukung kenaikan batas utang tersebut. Senator partai Republik dari Lousiana, Bill Casssidy mengatakan Partai Demokrat ingin menaikkan batas utang tersebut untuk membiayai rencana proyek triliunan dolar AS yang disebut "Democrat wish list".

Sementara itu Yellen mengatakan kenaikan plafon utang akan digunakan untuk membayar kewajiban di masa lalu. Mantan ketua bank sentral AS ini juga menyatakan terlalu lama menunda kenaikan batas utang akan menyebabkan lebih banyak masalah. Berkaca dari 2011, ditundanya kenaikan batas utang membuat pemerintah AS nyaris mengalami default, dan terjadi penurunan tingkat kredit.

Lembaga pemeringkat utang, S&P pada tahun 2011 untuk pertama kalinya memberikan peringkat utang AS di bawah AAA.

"Penundaan kenaikan batas utang dapat menyebabkan gangguan besar di pasar keuangan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Baik penundaan maupun default tidak bisa ditoleransi," kata Yellen.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210920150203-17-277683/utang-sudah-rp-400000-triliun-amerika-mau-nambah-lagi/2

Utang Perusahaan Dunia Capai Rp 14.000 T

Gila! COVID-19 Bikin Utang Perusahaan Dunia Capai Rp 14.000 T

13 July 2020 18:00

Wabah virus corona (COVID-19) membawa dampak yang signifikan pada keuangan ratusan perusahaan terkemuka dunia. Di tahun 2020 ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menambah utang mereka sebanyak US$ 1 triliun atau sekitar RP 14.000 triliun.

Dana itu akan dipakai untuk menopang keuangan mereka yang tertekan oleh wabah asal Wuhan, China itu. Proyeksi ini merupakan hasil dari sebuah studi baru yang dilakukan terhadap 900 perusahaan terkemuka di seluruh dunia.

Jumlah utang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya itu akan membawa total utang perusahaan global melonjak 12% menjadi sekitar US$ 9,3 triliun.

Sebelumnya pada tahun lalu, jumlah utang baru perusahaan-perusahaan dunia juga mencatatkan kenaikan tajam sebesar 8%. Kenaikan itu didorong oleh banyaknya merger dan akuisisi, juga untuk mendanai pembelian kembali saham dan membayar dividen.

Namun, alasan utama untuk tambahan utang baru perusahaan dunia tahun ini adalah karena laba mereka telah tergerus oleh pandemi COVID-19.

"COVID telah mengubah segalanya," kata Seth Meyer, manajer portofolio di Janus Henderson, perusahaan yang menyusun analisis untuk indeks utang perusahaan baru. "Sekarang ini tentang melestarikan modal dan membangun neraca yang kuat,"

Meyer mengatakan, antara Januari sampai Mei, perusahaan-perusahaan itu telah mengeruk pasar obligasi sebesar US$ 384 miliar, dan menurut perkiraannya, dalam beberapa minggu terakhir telah ada rekor baru dalam hal penerbitan utang dari perusahaan berisiko dengan "imbal hasil tinggi" dengan peringkat kredit yang lebih rendah.

Akibat itu, pasar pinjaman telah ditutup pada bulan Maret untuk semua perusahaan kecuali perusahaan-perusahaan yang paling terpercaya. Tetapi, pasar telah dibuka lebar-lebar lagi oleh program-program pembelian utang perusahaan darurat dari bank-bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat (AS), Bank Sentral Eropa dan Bank of Japan.

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks utang baru penelitian itu adalah mereka yang sudah berutang hampir 40% lebih banyak daripada yang mereka lakukan pada 2014. Juga perusahaan yang pertumbuhan utangnya telah melampaui pertumbuhan laba.

Keuntungan sebelum pajak untuk kelompok dari 900 perusahaan itu telah meningkat 9,1% secara kolektif menjadi US$ 2,3 triliun. Sementara rasio gearing, ukuran utang relatif terhadap keuangan pemegang saham, mencapai rekor 59% pada 2019, sedangkan proporsi laba yang ditujukan untuk melayani pembayaran bunga juga naik ke posisi tertinggi baru.

Cakupan utang perusahaan dunia paling besar dipegang oleh perusahaan-perusahaan AS, mencapai hampir setengah dari utang perusahaan dunia, yaitu sebesar US$ 3,9 triliun. Jumlahnya juga telah meningkat pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan perusahaan dari ekonomi utama lainnya, kecuali Swiss.

Proporsi utang perusahaan Jerman berada di nomor urut dua yaitu sebesar US$ 762 miliar. Negara ini juga memiliki tiga perusahaan dengan utang paling banyak di dunia, di antaranya yaitu Volkswagen. Utang perusahaan ini mencapai US$ 192 miliar, hanya kurang sedikit dari utang Afrika Selatan atau Hongaria.

Namun, sekitar 25% perusahaan dalam indeks baru itu ada yang tercatat tidak memiliki hutang sama sekali, dan beberapa bahkan memiliki cadangan uang tunai yang besar. Perusahaan dengan cadangan uang tunai terbesar, yaitu US$ 104 miliar, adalah Alphabet, induk dari Google.

Meski terlihat mengerikan, namun Meyer mengatakan pasar kredit masih memiliki beberapa cara untuk kembali ke kondisi pra-COVID dan ancaman virus yang sedang berlangsung.

"Ini semua adalah resep untuk pandangan yang lebih menantang daripada yang kami kira dua bulan lalu," katanya.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/market/20200713165237-17-172322/gila-covid-19-bikin-utang-perusahaan-dunia-capai-rp-14000-t

Evergrande Korban Aturan Three Red Lines

Kasus Evergrande, Korban Aturan 'Three Red Lines' Xi Jinping?

1. Kasus Evergrande, Korban Aturan 'Three Red Lines' Xi Jinping?

Chinese President Xi Jinping arrives ahead of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit, in Port Moresby, Papua New Guinea, November 15, 2018. REUTERS/David Gray 

Jakarta, CNBC Indonesia - Selama hampir tiga dekade, Evergrande Group - seperti puluhan pengembang properti China lainnya - bertaruh besar pada pembangunan infrastruktur China yang sedang booming akibat pesatnya pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai bambu.

Tanpa pikir panjang perusahaan properti mengambil pinjaman yang sering dipaketkan dengan suku bunga dua digit dan bertaruh bahwa penjualan apartemen yang belum dibangun akan cukup tinggi untuk membayar utang yang membengkak.

Sektor real estat China yang luas, yang menyumbang 29% dari produk domestik bruto negara itu, melakukan pembangunan dan pengembangan properti secara sangat berlebihan.

Hal ini mengancam perannya yang selama ini dipandang sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi China, sebaliknya berpotensi menjadi hambatan ke depannya.

Kelebihan pasokan telah menjadi masalah selama beberapa tahun, sehingga tahun lalu China memutuskan bahwa masalah tersebut telah menjadi sangat kronis sehingga perlu ditangani dengan tegas.

Presiden Xi Jinping juga sepertinya telah kehabisan kesabaran dengan ekses sektor properti yang bermuara pada rumusan 'three red lines' (tiga garis merah) yang dikeluarkan Beijing untuk mengurangi tingkat utang di sektor tersebut.

Evergrande pun terbukti menjadi 'korban' raksasa pertama.

Apa itu three red lines?

Secara singkat, three red lines merupakan pedoman bagi perusahaan properti untuk menentukan batas maksimal pertumbuhan utang tahunan.

Aturan ini terdiri dari tiga prasyarat yang mana jika perusahaan melewati batas yang ditentukan terdapat konsekuensi terkait pertumbuhan utang tahunan maksimal yang harus ditaati.

Three red lines atau tiga kriteria kondisi finansial yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut

Rasio utang terhadap aset (tidak termasuk penerimaan uang muka) kurang dari 70%

Net gearing ratio kurang dari 100% (gearing ratio: membandingkan ekuitas pemilik dengan peminjam)

Rasio kas terhadap hutang jangka pendek lebih dari 1x

China memberlakukan pedoman tersebut kepada beberapa pengembang terpilih setelah pertemuan Agustus 2020 di Beijing yang dilatarbelakangi oleh tingkat utang yang meningkat, kenaikan harga tanah, dan penjualan yang kian bertambah.

UBS dalam laporannya mengatakan sebagai bagian dari skema awal, 12 pengembang percontohan harus menyerahkan laporan terperinci tentang situasi pembiayaan mereka untuk dievaluasi oleh regulator yang dipimpin oleh People's Bank of China, bank sentral China, dan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan, regulator konstruksi negara.

Dikutip dari laporan UBS, menurut perkiraan S&P hingga awal tahun ini, hanya 6,3% dari pengembang yang di-rating oleh mereka yang dapat sepenuhnya mematuhi ketiga kriteria yang diharapkan.

Akhir Maret lalu China Evergrande juga ikut berjanji untuk memenuhi 'tiga garis merah' Beijing pada tahun 2023 mendatang, tentu dengan asumsi perusahaan selamat dari krisis yang sedang dihadapi.

Tentu penerapan kebijakan baru ini datang dengan dampak positif maupun negatif baik bagi perusahaan maupun pemerintah China sendiri.

Jika berhasil diterapkan, peraturan ini tentu akan mampu mengontrol harga tanah dan properti di China, karena perusahaan tidak dapat dengan serta merta dengan bebas dan mudahnya memperoleh pinjaman sehingga dapat beradu harga dengan pengembang lain yang pada akhirnya mengganggu harga pasar, baik itu lahan maupun properti.

Pertumbuhan harga rumah hunian yang terjadi selama 15-20 tahun terakhir membuat properti menjadi sangat tidak terjangkau bagi jutaan penduduk China.

Aturan ini juga dapat membatasi kredit yang diserap oleh industri real estate. Pengekangan penyaluran kredit ke sektor real estate ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyalurkan kredit ke sektor perekonomian lain yang lebih produktif.

Penerapan kontrol yang lebih ketat oleh pemerintah China juga untuk memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan. Real estate adalah bagian penting dari ekonomi China karena memiliki hubungan yang erat dan mata rantai ekonomi yang panjang baik dengan berbagai industri hulu maupun hilir.

Three red lines memang sejalan dengan slogan 'coomon prosperity' (kemakmuran bersama) yang dielu-elukan oleh Xi Jinping, akan tetapi aturan kepada pengembang untuk menjaga tingkat utang dalam batas yang wajar bisa juga memberikan dampak negatif.

Dilansir FT, Ting Lu, Kepala Ekonom China di bank investasi Nomura, mengatakan bahwa dia yakin upaya Beijing untuk beralih dari satu model pertumbuhan ke model lainnya dapat secara signifikan menekan pertumbuhan tahunan di masa depan.

Logan Wright, Direktur Rhodium Group yang berbasis di Hong Kong mengatakan sektor properti menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan, ekonomi dan sosial - telah memicu protes di beberapa kota.

"Sangat sulit untuk memberikan narasi yang meyakinkan bahwa potensi pertumbuhan China akan melebihi 4 persen dalam dekade berikutnya," tambah Wright.

Jika proyeksi seperti itu terbukti benar, "keajaiban" pertumbuhan China berada dalam bahaya.

Dalam dekade 2000-2009, rata-rata pertumbuhan PDB China berkisar 10,4% per tahun. Kinerja fantastis ini sedikit mereda pada dekade berikutnya, meskipun demikian selama 2010 hingga 2019, PDB tahunan masih tumbuh rata-rata 7,68%.

Bagi perusahaan sendiri aturan ini jika diterapkan tentu akan membuat likuiditas perusahaan membaik dengan kondisi finansial yang dapat dikatakan sehat.

Akan tetapi secara bisnis ini bisa menjadi ancaman pertumbuhan yang mana perusahaan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menghasilkan pendapatan lebih dari pengelolaan utang, karena jumlahnya yang kini dibatasi.

Jika diterapkan di Indonesia bagaimana nasib emiten properti?

Untuk menjawab pertanyaan di atas Tim Riset CNBC Indonesia coba menghitung berbagai kriteria yang ditetapkan dalam pedoman three red lines China tersebut yang diaplikasikan pada emiten properti Indonesia menggunakan laporan keuangan tengah tahun atau akhir kuartal kedua dari masing-masing emiten properti Tanah Air di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Emiten-emiten yang dimaksud dalam simulasi sederhana ini adalah PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI).

Kemudian, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Sentul City Tbk (BKSL), dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK).

Terkait kode warna yang digunakan masing-masing menunjukkan indikasi berbeda, hijau menandakan kondisi finansial perusahaan telah sesuai dengan tiga aturan yang ditetapkan, kuning menandakan perusahaan melanggar satu kriteria, oranye mengindikasikan perusahaan tidak mematuhi dua kriteria dan merah berarti semua kriteria tidak terpenuhi sama sekali.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan terlihat hanya terdapat satu perusahaan yang kondisi finansialnya sudah sesuai standar baru yang diterapkan di China.

Perusahaan tersebut adalah pengembang Mal Kota Kasablanka, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON). PWON merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki cash rasio lebih dari satu kali utang jangka pendek, tepatnya 1,34 kali. Hal ini mengindikasikan PWON dapat melunasi seluruh utang jangka pendeknya secara cepat meski harus diambil dari kas perusahaan.

Artinya jika aturan ini diterapkan di Indonesia, pertumbuhan utang tahun PWON bisa mencapai maksimal 15%.

Simulasi sederhana ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perusahaan yang dilabel merah atau melanggar semua kriteria, di mana level utang terhadap aset seluruh emiten properti RI masih berada di angka kurang dari 70%, artinya perusahaan masih mampu melunasi kewajiban utang dengan aset yang dimiliki.

Tiga perusahaan tercatat telah sesuai dengan dua kriteria, hanya terjanggal pada aturan rasio kas terhadap utang jangka pendek, di mana kas atau setara kas dari ketiga perusahaan tersebut (BSDE, BKSL, LPCK) tidak mencapai 1 kali besar utang jangka pendek.

Hal ini menandakan perusahaan tidak mampu melunasi seluruh kewajiban jangka pendek secara cepat dengan hanya menggunakan kas perusahaan saja.

Sedangkan lima perusahaan sisanya hanya memenuhi persyaratan rasio liabilitas terhadap aset kurang dari 70%, atau dengan kata lain, jika aturan ini diterapkan di Indonesia, pertumbuhan utang tahun lima emiten ini dibatasi maksimal 5%.

Sumber :

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210923194314-17-278759/kasus-evergrande-korban-aturan-three-red-lines-xi-jinping

Kisah Jamu Nyonya Meneer

Kisah Hidup Nyonya Meneer, Pemilik Bisnis Jamu Terbesar di Indonesia

Minggu, 10 Januari 2021 11:15

Nyonya Meneer atau Lauw Ping Nio lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895. Dia adalah pebisnis jamu legendaris di Indonesia. Sosoknya banyak dikenal dalam foto dirinya yang tertempel pada setiap produk jamunya.

Awal sepak terjangnya sebagai pebisnis jamu dimulai ketika ia sering meracik jamu untuk obat suaminya di tengah masa krisis pendudukan Belanda di tahun 1900-an. Karena racikan jamu Nyonya Meneer berhasil menyembuhkan penyakit suaminya, dia makin sering meracikkan jamu apabila ada kerabatnya yang sakit. Berawal dari niat menolong sesama inilah, Nyonya Meneer mengubahnya menjadi bisnis.

Masa Kecil Nyonya Meneer

Saat Lauw Ping Nio atau Nyonya Meneer masih berada di dalam kandungan, ibunya gemar memakan butiran-butiran halus sisa tumbukan padi yang dalam bahasa Jawa disebut “Menir”. Dari sanalah sang ibu lebih memilih memanggil Lauw Ping Nio dengan sebutan Meneer.

Waktu kecil, ibu Nyonya Meneer mendidiknya untuk rajin merawat tanaman berkhasiat dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Oleh karena itulah, Meneer tumbuh menjadi orang disiplin dan kreatif.

Selain itu, dia juga dianugerahi kecantikan sehingga membuat seorang pedagang muda Tionghoa asal Semarang, Ong Bian Wan, jatuh hati. Tanpa ragu, Ong Bian Wan melamar Meneer yang saat itu baru berusia 17 tahun.

Membantu Warga Sekitar

Di tengah masa-masa sulit zaman Penjajahan Belanda, suami Nyonya Meneer mengalami sakit perut yang parah. Walaupun telah banyak dokter yang didatangkan untuk menyembuhkan penyakitnya, namun tak ada satupun yang berhasil.

Oleh karena itulah, Nyonya Meneer berinisiatif untuk meracik sendiri ramuan jamu dan diberikan pada suaminya. Alhasil, jamu pertamanya itu berhasil membuat sang suami sembuh.

Karena keberhasilan itu, dia jadi lebih semangat dalam meracik jamu tradisional yang bahannya diperoleh dari tanaman herbal warisan keluarga. Racikan itu digunakan untuk menyembuhkan sejumlah penyakit yang diderita warga sekitar.

Merintis Bisnis Jamu

Berawal dari niat menolong sesama, Nyonya Meneer mengubahnya menjadi bisnis. Pada awalnya, dia mengantarkan sendiri jamu-jamu racikannya ke rumah konsumen.

Seiring waktu, bisnisnya terus berkembang. Melansir dari Liputan6.com, pada tahun 1919 dia mendirikan perusahaan jamu di Semarang bernama “Jamu Jawa Asli Cap Potret Nyonya Meneer”. Industrinya ini terus berkembang hingga menjadi salah satu industri jamu terbesar di Indonesia.

Karena semakin besarnya bisnis itu, Nyonya Meneer tak lagi sanggup mengirim jamu racikan itu ke rumah-rumah konsumen. Padahal banyak konsumen yang menginginkan dirinya untuk mengantar sendiri. Dengan berat hati, Nyonya Meneer meminta maaf. Sebagai gantinya dia mencantumkan fotonya pada setiap jamu buatannya.

Diwariskan ke Anak-Anak

Semasa hidupnya, Nyonya Meneer menikah dua kali. Dari pernikahan pertamanya, Nyonya Meneer dianugerahi empat orang anak. Lalu suaminya yang pertama meninggal dunia pada saat Nyonya Meneer mengandung anak keempat. Setelah suaminya meninggalnya, diapun menikah lagi dan dianugerahi seorang anak.

Sejak kecil, anak-anak Nyonya Meneer itu sudah terlibat untuk mengelola bisnis ibunya. Mereka menyadari bahwa hidup mereka sangat tergantung dari bisnis jamu itu. Apalagi, mereka semua menyadari bahwa salah satu dari mereka akan mewarisi bisnis besar tersebut. Oleh karena itulah, mereka berkomitmen untuk melakukan yang terbaik demi bisnis ibunya itu.

Sayangnya pada periode 1989-1994, bisnis keluarga itu dihantam prahara internal yang sempat membuatnya goyah. Namun setelah masalah itu selesai, bisnis jamu Nyonya Meneer kembali berjalan dengan lancar.

Bangkrut

Pada 2017, PT Nyonya Meneer dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Perusahaan itu harus pailit karena memiliki utang kepada 35 kreditur yang jumlah totalnya mencapai Rp 89 Miliar.

Sempat ada perjanjian damai antara perusahaan dengan para kreditur itu dan diberi masa penundaan dalam pembayaran utang di tahun 2015, namun PT Nyonya Meneer dinilai tak sungguh-sungguh membayar utang. Akhirnya perjanjian damai dibatalkan dan perusahaan itu dinyatakan pailit.

Kini, bekas-bekas perusahaan besar itu dapat dinikmati di Museum Jamu Nyonya Meneer yang berada di Semarang. Pada 1984, perusahaan itu didirikan sebagai wujud pengakuan Ibu Tien Soeharto kepada Nyonya Meneer karena telah berjasa melestarikan jamu sebagai minuman asli Indonesia.

https://www.merdeka.com/jateng/kisah-hidup-nyonya-meneer-pemilik-bisnis-jamu-terbesar-di-indonesia.html?page=all

Analisa penyebab bangkrutnya produsen jamu Nyonya Meneer

Sabtu, 5 Agustus 2017 12:18

PT Nyonya Meneer dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Beratnya beban utang yang ditanggung, membuat perusahaan tak lagi sehat.

Selain beban utang, sengketa perebutan kekuasaan antarkeluarga disebut-sebut menjadi pemicu bangkrutnya perusahaan yang lahir sejak 1919 tersebut.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat mengalami kebangkrutan meskipun telah lama beroperasi salah satunya yang terjadi pada perusahaan jamu PT Nyonya Meneer.

"Nyonya Meneer lebih kepada korporasi, korporasi yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi di Jepang dan di negara lain juga ribuan perusahaan pailit karena tidak mampu menyesuaikan diri," ujar Didik saat ditemui di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (5/8).

Didik mengatakan bangkrutnya suatu perusahaan bisa disebabkan ambisi yang ingin tetap beroperasi ditengah-tengah kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan. Sehingga apabila dipaksakan malah akan memicu membengkaknya utang.

"Pailit, kalau dia tidak bisa membayar utang dan tidak bisa membayar karyawan, tidak bisa membayar cost produksi. Karena itu produksi berhenti. Kalau diteruskan produksi utang yang malah akan terus bertambah," jelasnya.

Untuk itu, Didik menyarankan perusahaan harus jeli melihat kondisi operasional dan manajemen perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus cerdas dalam mengikuti perkembangan jaman.

"Harus cepat menyesuaikan diri, tahu kondisi perusahaan bagaimana. Kalau Nyonya Meneer katanya ada masalah keluarga, saya tidak tahu pasti. Karena itu urusan internal. Tapi yang pasti, harus memahami kondisi yang ada," pungkasnya.

https://www.merdeka.com/uang/analisa-penyebab-bangkrutnya-produsen-jamu-nyonya-meneer.html

Ini Profil Pengendali Baru Pabrik Jamu Nyonya Meneer 

Nyonya Meneer setelah terkubur 2 tahun bangkit lagi. Siapa pengurusnya? 

21 April 2020

Lama tak terdengar, setelah dinyatakan pailit, merek Jamu legendaris Nyonya Meneer kembali berkibar. Namun kali ini, merek-merek jamu Nyonya Meneer berada di naungan PT Bhumi Empon Mustiko, perusahaan kerja sama antara keturunan Nyonya Meneer dengan PT. Ahabe Niaga Selaras. 

Dalam data Profil Perusahaan yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), PT Bhumi Empon Mustiko memiliki modal dasar sebesar Rp4 miliar dengan modal ditempatkan sebanyak 1.000 saham atau Rp1 milar. 

Profil perusahaan ini juga mengungkap beberapa sosok yang mengisi susunan komisaris & direksi di PT Bhumi Empon Mustiko. Penetapan direksi ini dilakulan oleh Ditjen AHU pada April 2018. Posisi Komisaris Utama dijabat Simon Harto Budi. 

Simon Harto Budi seperti diketahui merupakan salah satu sosok penting di Ahabe Group. Dia merupakan Komisaris Utama di PT Bintraco Dharma, Direktur Utama di PT New Ratna Motor, Direktur Utama PT Nasmoso, Direktur PT Semarang Diamond Citra & Direktur PT Ahabe Niaga Selaras. 

Perusahaan terakhir jika merujuk profil perusahaan ini merupakan pemegang saham mayoritas di PT Bhumi Empon Mustiko dengan kepemilikan saham sebanyak 700 lembar saham atau senilai Rp700 juta. 

Selain Simon, figur lainnya adalah Sebastianus Harno Budi. Dalam dokumen itu dia menjabat sebagai direktur. Sebastianus Harno Budi juga dikenal merupakan petinggi di sejumlah perusahaan mosalnya Komisaris di PT Semarang Diamond Citra, Komisaris di PT New Ratna Motor, Direktur Utama di PT Andalan Finance Indonesia, Direktur Utama di PT Bintraco Dharma Tbk. 

Sementara posisinya di PT Ahabe Niaga Selaras, pemegang saham pengendali di PT Bhumi Empon Mustika, adalah sebagai komisaris. Sosok lain yang menjabat direksi & komisaris di perusahaan tersebut Alesandro King Budiono (Komisaris), Hidayat Seno Budiono (Direktur Utama), & Marco Long Budiono. 

Alesandro & Marco merupakan pemegang saham dengan jumlah saham masing-masing sebanyak 150 lembar. Adapun Sebastianus Harno Budi belum memberikan jawaban ketika dihubungi Bisnis melalui pesan tertulis maupun sambungan telepon. 

Sementara itu salah satu Kurator Kepalilitan Produsen Jamu PT Nyonya Meneer Ade Liansyah mengaku tak tahu menahu soal kronologi penggunaan merek Nyonya Meneer. Kendati demikian, sejak awal memang agak berbeda pendapat terkait penjualan sejumlah merek kemarin. "Kalau soal update - nya saya sudah tidak tahu lagi," kata Ade saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/4/2020).

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200421/257/1230241/ini-profil-pengendali-baru-pabrik-jamu-nyonya-meneer-.

Garuda Indonesia Sudah Pulangkan 14 Pesawat ke Lessor

Jumat 06 Agustus 2021, 14:41 WIB 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) sudah kembalikan 14 pesawat milik perusahaan persewaan (lessor) milik Aercap Ireland Limited (Aercap). Beberapa waktu lalu, perusahaan lessor yang berbasis di Dublin, Irlandia itu, mencabut gugatan pailit ke Garuda Indonesia karena masalah pembayaran penyewaan. 

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra membenarkan bahwa awalnya sudah memulangkan sembilan Boeing 737-800 ke perusahaan leasing AerCap. Lalu, jumlah tersebut bertambah lima unit lagi. 

"Ini hasil kesepakatan dengan Aercap. Iya, sekitar segitu (14 pesawat yang dipulangkan)," kata Irfan kepada Media Indonesia, Jumat (6/8). Dia pun memperkirakan, jumlah pesawat yang ditarik lessor akan terus bertambah. 

Maskapai nasional tersebut memang dirundung masalah keuangan yang pelik, akibat utang yang menggunung hingga Rp70 triliun dan pandemi covid-19 membuat bisnis pelat merah itu makin terpukul. 

Pada 4 Juni AerCap disebut mengajukan gugatan pailit terhadap Garuda Indonesia, mengklaim bahwa maskapai itu telah gagal membayar sewa beberapa pesawat. Garuda setuju untuk melakukan negosiasi di luar ruang sidang dalam upaya untuk menyelesaikan masalah secara terpisah. 

Garuda Indonesia dan Aercap pun menandatangani Global Side Letter Agreement pada 28 Juli 2021, sebagai kesepakatan untuk menghentikan proses hukum. Perjanjian tersebut mencakup pengembalian sembilan Boeing 737-800 yang disewakan kepada maskapai dari AerCap. 

Garuda dikabarkan mengoperasikan 72 pesawat 737-800 sewaan sebagai bagian dari armadanya yang terdiri dari 136 pesawat. Namun, jumlah ini menyusut dengan cepat karena kesulitan keuangan. Selain menyusutkan armadanya saat ini, maskapai ini juga ingin menegosiasikan ulang pesanan untuk pesawat baru. 

Garuda dilaporkan akan memesan beberapa Dreamliner, pesawat berbadan lebar ukuran sedang yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes, namun gagal diwujudkan.

Sumber: https://mediaindonesia.com/ekonomi/423674/garuda-indonesia-sudah-pulangkan-14-pesawat-ke-lessor

Puluhan Ribu Orang Kibarkan Bendera Putih

Buruh Menyerah! Puluhan Ribu Orang Kibarkan Bendera Putih 5 Agustus

Senin, 26 Jul 2021 13:19 WIB

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi mogok kerja. Puluhan ribu buruh di 1.000 pabrik pada 24 provinsi akan mengibarkan bendera putih sebagai bentuk bahwa mereka menyerah menghadapi hantaman selama pandemi COVID-19.

"Bentuknya adalah mengibarkan bendera putih karena kaum buruh menyerah dengan banyaknya buruh yang sudah meninggal dan terpapar COVID-19," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7/2021).

Lanjut dia, buruh juga menyerah karena sudah berulang-ulang berteriak untuk mengatur jam bergilir di situasi pandemi COVID-19, serta berulang-ulang berteriak agar yang isoman diberikan vitamin dan obat-obatan gratis melalui jaringan BPJS kesehatan.

"Berulang-ulang teriak jangan ada PHK, berulang-ulang berteriak jangan dirumahkan dengan memotong gaji," lanjut Iqbal.

Pihaknya juga sudah berulang-ulang berteriak bahwa Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja merugikan buruh.

"Bendera putih akan kita kibarkan dan akan memasang spanduk dengan tiga tuntutan, selamatkan nyawa buruh dan rakyat-cegah penularan COVID 19-cegah ledakan PHK," sebutnya.

Kemudian isu kedua yang akan dikumandangkan dalam mogok kerja adalah batalkan Undang-undang Cipta Kerja.

Dia memastikan bahwa aksi akan digelar dengan protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, hand sanitizer, dan tidak ada kerumunan. Pihaknya menjamin tidak ada kerumunan karena aksi dilakukan di luar area produksi tapi tetap dilaksanakan di lingkungan pabrik.

"Aksi akan diikuti puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia 24 provinsi, 1.000 pabrik akan bergabung pada tanggal 5 Agustus 2021," tambah Iqbal.

Sumber :

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5657052/buruh-menyerah-puluhan-ribu-orang-kibarkan-bendera-putih-5-agustus

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penyelamatan Perusahaan Melalui Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19)

Articles

Oleh R. Yudha Triarianto Wasono, S.H., M.H.

 

Awal tahun 2020 hampir seluruh negara di dunia terguncang dengan adanya pandemik Covid-19 yang telah banyak memakan korban jiwa. Tak terkecuali di Indonesia, hingga pertengahan April saja sudah ada lebih dari 6.000 kasus positif Covid-19, dengan jumlah kematian lebih dari 600 jiwa.

Tak hanya korban jiwa, perkonomian nasional juga terkena dampak yang cukup keras akibat pandemik ini. Kurs US dollar bahkan melompat cukup tinggi hampir mendekati Rp 17.000 dalam waktu beberapa hari saja. Masyarakat yang menjadi terkitat dengan lembaga-lembaga pembiayaan non-bank juga tedampak situasi pandemik Covid-19, hingga Pemerintah melalui Otortias Jasa Keuangan turun tangan mengeluarkan kebijakan relaksasi untuk memberikan restrukturisasi pembiayaan bagi debitor.

Sejak bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP 21/2020). Dalam PP 21/2020, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Implementasi dari PSBB di berbagai daerah, membuat sebagian besar industri menerapkan sistem work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas perusahaan. Pengurangan aktivitas industri tentu berpengaruh pada kinerja perusahaan, dan bisa berujung pada penurunan omzet dan keuntungan, bahkan menimbulkan kerugian. Kerugian yang dialami para pelaku usaha tentunya juga akan berdampak kepada para kreditornya yang macet pemenuhan piutangnya. Jika hal ini terus berlanjut, tidaklah mustahil banyak perusahaan yang pailit dalam waktu dekat.

Namun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menyediakan mekanisme untuk menghindari kepailitan. Mekanisme tersebut biasa dikenal dengan istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mekanisme PKPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004).

Berlakunya UU 37/2004 bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha dalam penyelesaian masalah utang-piutang, dan jalan keluar untuk menghindari kepailitan. Hal ini karena selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Menurut Pasal 222 ayat (2) UU 37/2004, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Kreditor yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah setiap kreditor baik konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

Debitor dapat mengajukan permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga di wilayah jursdiksi wilayah debitor. Tidak hanya debitor, kreditor juga dapat mengajukan permohonan PKPU atas debitornya berdasarkan ketentuan UU 37/2004.

Prosedur permohonan PKPU dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 224 UU 37/2004 sebagai berikut:

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.

Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.

Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajibanpembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun bunyi Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 37/2004 adalah sebagai berikut:

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.

Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayatayat tersebut.

Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Prosedur PKPU mencakup tahap PKPU sementara dan PKPU tetap yang merupakan satu rangkaian prosedur. PKPU sementara berlaku sejak tanggal Putusan Pengadilan sampai dengan tanggal sidan diselenggarakan paling lama pada hari ke-45. Jangka waktu PKPU tetap berikut perpanjangannya maksimal 270 hari dihitung dari setelah putusan PKPU sementara diucapkan, sehingga mencakup masa 45 hari yang menjadi jangka waktu PKPU sementara. Namun perpanjangan masa PKPU tetap terlebih dahulu harus mendapat persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan.

Dapat dikatakan bahwa PKPU merupakan masa renegosiasi debitor dengan kreditor melalui penyampaian proposal atau rencana perdamaian yang dimediasi oleh Pengadilan. Apabila rencana perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka Pengadilan akan mengesahkannya dan mengikat seluruh pihak. Pengesahan atas rencana perdamaian dalam proses PKPU dari Pengadilan tersebut biasa dikenal dengan istilah Homologasi.

Efektivitas dari mekanisme PKPU akan tergantung dari hasil rencana perdamaian yang diajukan debitor kepada para kreditornya. Setidaknya dalam jangka waktu proses PKPU ada masa yang dapat digunakan oleh debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Harapannya rencana perdamaian dapat disetujui oleh para kreditor, sehingga debitor dapat melanjutkan usahanya dan terhindar dari kepailitan.

Sumber :

https://siplawfirm.id/penyelamatan-perusahaan-melalui-mekanisme-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-menghadapi-dampak-pandemik-covid-19/

It’s You Against the Machine

Fired by Bot at Amazon: ‘It’s You Against the Machine’

Contract drivers say algorithms terminate them by email—even when they have done nothing wrong. 

By Spencer Soper

June 28, 2021, 5:00 PM GMT+7

Stephen Normandin spent almost four years racing around Phoenix delivering packages as a contract driver for Amazon.com Inc. Then one day, he received an automated email. The algorithms tracking him had decided he wasn’t doing his job properly.

The 63-year-old Army veteran was stunned. He’d been fired by a machine.

Normandin, an “old-school kind of guy” who say he gives every job 110%

Normandin says Amazon punished him for things beyond his control that prevented him from completing his deliveries, such as locked apartment complexes. He said he took the termination hard and, priding himself on a strong work ethic, recalled that during his military career he helped cook for 250,000 Vietnamese refugees at Fort Chaffee in Arkansas.

“I’m an old-school kind of guy, and I give every job 110%,” he said. “This really upset me because we're talking about my reputation. They say I didn’t do the job when I know damn well I did.”

Normandin’s experience is a twist on the decades-old prediction that robots will replace workers. At Amazon, machines are often the boss—hiring, rating and firing millions of people with little or no human oversight.

Amazon became the world’s largest online retailer in part by outsourcing its sprawling operations to algorithms—sets of computer instructions designed to solve specific problems. For years, the company has used algorithms to manage the millions of third-party merchants on its online marketplace, drawing complaints that sellers have been booted off after being falsely accused of selling counterfeit goods and jacking up prices.

Increasingly, the company is ceding its human-resources operation to machines as well, using software not only to manage workers in its warehouses but to oversee contract drivers, independent delivery companies and even the performance of its office workers. People familiar with the strategy say Chief Executive Officer Jeff Bezos believes machines make decisions more quickly and accurately than people, reducing costs and giving Amazon a competitive advantage.

Amazon started its gig-style Flex delivery service in 2015, and the army of contract drivers quickly became a critical part of the company’s delivery machine. Typically, Flex drivers handle packages that haven’t been loaded on an Amazon van before the driver leaves. Rather than making the customer wait, Flex drivers ensure the packages are delivered the same day. They also handle a large number of same-day grocery deliveries from Amazon’s Whole Foods Market chain. Flex drivers helped keep Amazon humming during the pandemic and were only too happy to earn about $25 an hour shuttling packages after their Uber and Lyft gigs dried up.

But the moment they sign on, Flex drivers discover algorithms are monitoring their every move. Did they get to the delivery station when they said they would? Did they complete their route in the prescribed window? Did they leave a package in full view of porch pirates instead of hidden behind a planter as requested? Amazon algorithms scan the gusher of incoming data for performance patterns and decide which drivers get more routes and which are deactivated. Human feedback is rare. Drivers occasionally receive automated emails, but mostly they’re left to obsess about their ratings, which include four categories: Fantastic, Great, Fair or At Risk.

Bloomberg interviewed 15 Flex drivers, including four who say they were wrongly terminated, as well as former Amazon managers who say the largely automated system is insufficiently attuned to the real-world challenges drivers face every day. Amazon knew delegating work to machines would lead to mistakes and damaging headlines, these former managers said, but decided it was cheaper to trust the algorithms than pay people to investigate mistaken firings so long as the drivers could be replaced easily.

So far, Amazon has had no trouble finding Flex contractors. Globally, some 4 million drivers have downloaded the app, including 2.9 million in the U.S., according to AppAnnie. And more than 660,000 people in the U.S. downloaded it in the first five months of this year, up 21% from the same period a year ago,  according to SensorTower, another app tracker. 

Inside Amazon, the Flex program is considered a great success, whose benefits far outweigh the collateral damage, said a former engineer who helped design the system. “Executives knew this was gonna shit the bed,” this person said. “That’s actually how they put it in meetings. The only question was how much poo we wanted there to be.”

In a statement, Amazon spokeswoman Kate Kudrna called drivers’ claims of poor treatment and unfair termination anecdotal and said they don’t represent the experience of the vast majority of Flex drivers. “We have invested heavily in technology and resources to provide drivers visibility into their standing and eligibility to continue delivering, and investigate all driver appeals,” she said. 

As independent contractors, Flex drivers have little recourse when they believe they’ve been deactivated unfairly. There’s no paid administrative leave during an appeal. Drivers can pay $200 to take their dispute to arbitration, but few do, seeing it as a waste of time and money.

When Ryan Cope was deactivated in 2019, he didn’t bother arguing or consider paying for arbitration. By then, Cope had already decided there was no way he could meet the algorithms’ demands. Driving miles along winding dirt roads outside Denver in the snow, he often shook his head in disbelief that Amazon expected the customer to get the package within two hours.

“Whenever there’s an issue, there’s no support,” said Cope, who is 29. “It’s you against the machine, so you don’t even try.”

When drivers do challenge poor ratings, they can’t tell if they’re communicating with real people. Responses often include just a first name or no name at all, and the replies typically apply to a variety of situations rather than a specific problem. Even if a name is attached, a machine most likely generated the first few email responses, according to people familiar with the matter.

When human managers get involved, they typically conduct a hasty review—if they do one at all—because they must meet their own performance standards. A former employee at a driver support call center said dozens of part-time seasonal workers with little training were assigned to oversee issues for millions of drivers.

“Amazon doesn’t care,” the former Amazon employee said. “They know most people will get their packages and the 2 or 3 percent who don’t will get something eventually.”

Amazon has automated its human-resources operation more than most companies. But the use of algorithms to make decisions affecting people’s lives is increasingly common. Machines can approve loan applications, and even decide if someone deserves parole or should stay behind bars. Computer science experts have called for regulations forcing companies to be transparent about how algorithms affect people, giving them the information they need to call out and correct mistakes. Legislators have studied the matter but have been slow to enact rules to prevent  harm. In December, Senator Chris Coons, Democrat of Delaware, introduced the Algorithmic Fairness Act. It would require the Federal Trade Commission to create rules that ensure algorithms are being used equitably and that those affected by their decisions are informed and have the opportunity to reverse mistakes. So far his proposal has gone nowhere. 

Neddra Lira, of Arlington, Texas, started making deliveries through the Amazon Flex app in 2017. A 42-year-old school-bus driver and mother of three, she took the side job during holiday breaks and summers to earn extra money, which she used to pay for her daughter’s gymnastics lessons. When the pandemic hit and schools closed, Lira turned to Flex as her primary source of income, delivering packages as well as groceries from Whole Foods. She liked the flexibility and opportunity to pocket about $80 for a four-hour route, after subtracting gas for her Chevrolet Trax crossover.

Lira estimates she delivered about 8,000 packages and had a “great” performance rating most of the time. Amazon algorithms rate drivers based on their reliability and delivery quality, mostly measured by whether they arrived to pick up packages on time, if they made the deliveries within the expected window and followed customers’ special requests. Flex metrics focus mostly on punctuality, unlike ride-hailing services such as Uber and Lyft, which also prioritize things like a car’s cleanliness or driver courtesy. Moreover, Uber and Lyft passengers know when they’re stuck in traffic, so drivers are less likely to be penalized for circumstances beyond their control.

An Amazon customer has no idea what obstacles Flex drivers encounter on the way to their residence, and neither do the algorithms clocking them. Lira says sometimes there were so many drivers lined up outside the delivery station, she waited as long as an hour to retrieve her packages, putting her behind schedule before she even started her route. When she spotted a nail in her tire, Amazon didn’t offer to come retrieve the packages but asked her to return them to the delivery station. Lira was afraid the tire would go flat but complied to protect her standing. Despite explaining the situation, her rating dropped to “at risk” from “great” for abandoning the route and took several weeks to recover.

Time and again, Lira was reassured that her rating was fine. A typical email arrived on Oct. 1. “Your standing is currently great, which means you’re one of our best delivery partners,” said the message signed “Madhu S.” But the very next day, “Bhanu Prakash” emailed to say she had violated Flex’s terms of service. “As a result, you’re no longer eligible to participate in the Amazon Flex program and won’t be able to sign in to the Amazon Flex app.”

Lira was provided an email address and invited to appeal the termination within 10 days. She did so and asked why she was deactivated so she could tell Flex driver support what went wrong. She never got further specifics. She followed up Oct. 18, explaining that she was a single mother laid off from her regular job due to the pandemic and that Flex was the only thing keeping her afloat. Lira received what appears to be an automated response from “The Amazon Flex Team” apologizing for the delay and assuring her that her situation would be investigated by the appropriate team.

Three days later, on Oct. 21, she received a message from “Margaret”  saying  “we are still reviewing your appeal.” Then a week later, on Oct. 28, an email signed “SYAM” said, “We’ve reviewed your information and taken another look at your history. Our position has not changed and we won’t be reinstating  your access to the Amazon Flex program… We wish you success in your future endeavors.”

Without the driving gig, Lira began to struggle financially. She stopped paying her mortgage, and her car was repossessed two days after Christmas with donated presents for her kids still inside. Lira was forced to take a government handout to pay her electric, gas and water bills. Eventually she started driving the school bus again and used most of a pandemic stimulus check to get her car back, paying $2,800 in missed payments, repossession and storage fees.

The computer engineers who designed Flex worked hard to make it fair and consider such variables as traffic jams and problems accessing apartments that the system can’t detect, former employees said. But no algorithm is perfect, and at Amazon’s size even a small margin of error can be considered a huge success internally and still inflict a lot of pain on drivers. Amazon Flex drivers deliver about 95% of all packages on time and without issues, according to a person familiar with the program. Algorithms examine that remaining 5% for problematic patterns.

The Flex algorithms began as blunt instruments and were refined over time. Early on, according to a person familiar with the situation, designers set too tight a time period for drivers to get to the delivery station. They had failed to factor in human nature. Drivers eager for work would promise to arrive by a certain time when they were too far away to make it. The flaw set good drivers up to fail, the person said, and was fixed only after a widespread plunge in ratings. The system also uses GPS to decide how long it should take to reach a specific address but sometimes fails to account for the fact that navigating a rural road in the snow takes a lot longer than traversing a suburban street on a sunny day.

The system worked fine for Normandin for years. An Arizona native who previously delivered pizzas at night and newspapers in the morning, he knew all the short cuts and traffic choke points. He also drove for Uber and Lyft, but took on more Flex work during the pandemic when demand for rides dropped and it became riskier ferrying passengers than carting packages.

Normandin enjoyed stellar ratings and was even asked if he’d like to train other drivers. He had a well-honed system: sorting packages before leaving the station, putting his first deliveries in the front seat, the next several packages in the rear and tucking the last batch deep in the back of his 2002 Toyota Corolla. Normandin has been medically disabled for more than a decade due to a stomach ailment and back problems that prevent him from sitting or standing in one place for prolonged periods. He liked gig work because he could work a few hours at a time.

Then, starting last August, Normandin had a string of setbacks he maintains were beyond his control. Amazon assigned him some pre-dawn deliveries at apartment complexes when their gates were still locked, a common complaint among Flex drivers. The algorithm instructs drivers in such instances to deliver packages to the main office, but that wasn’t open either. Normandin called the customer as instructed—a long shot because most people don’t answer calls from unfamiliar numbers, especially early morning. He called driver support, which couldn’t get through to the customer either. Meanwhile, the clock was ticking, and the algorithm was taking note.

“There are a lot of things the algorithms don't take into consideration and the right hand doesn’t know what the left hand is doing,” Normandin said.

Around the same time, he was asked to deliver packages to an Amazon locker in an apartment complex but couldn’t open it. After 30 minutes on the phone with support he was told to return the packages to the delivery station. Then his rating crashed. Normandin called support again to explain that a malfunctioning locker was responsible and says he was told the problem would be remedied. “They never fixed it,” he said, “and it took six weeks for my rating to go back up.”

On Oct. 2, Normandin woke at 3 a.m., showered and grabbed his phone to find a Flex route but couldn’t log on. He checked his email and found a generic message from Amazon signed by “Gangardhar M.” It said Normandin’s standing had “dropped below an acceptable level” and that he was being terminated.

Then began a process familiar to anyone who has found themselves trapped in an automated customer-service loop—except in this case Normandin wasn’t seeking a refund for a damaged product. He was fighting to get his job back. 

Offered Amazon’s standard 10 days to appeal, Normandin emailed Flex support and asked that his termination be reversed. He explained that he had already flagged Amazon about circumstances beyond his control and had been promised the infractions wouldn’t be held against him

Normandin received a response the next day from “Pavani G,” thanking him for “providing more context about your history with Amazon Flex.” Normandin responded to that email with additional information and received the same exact response promising to look into the issue, but this time it was signed by “Bitan Banerjee.” The email pledged to provide an answer within six days. Seven days later, “Arnab” emailed to apologize for the delay and promised an update as soon as possible.

Meanwhile, Normandin wasn’t making any money. He was counting on Amazon’s annual Prime Day sale, which had been pushed back to October, to make money he needed to pay bills. With no response by Oct. 19, Normandin messaged Amazon again, this time copying Bezos. 

“I am asking for specific details on how this decision for deactivation of my account was reached,” he wrote. “I am confident after a thorough review of my entire delivery history as an Amazon Flex driver will show a consistent history of performing at the highest level, of a reasonable and prudent person.”

About 12 hours later, he got a response informing him that Bezos had received the email and instructed “Taylor F” to research the issue and respond on his behalf.  On Oct. 23, Normandin received an email from “Raquel” on the Amazon Flex Support Team to tell him they were still reviewing his appeal. Former Amazon employees who worked on Flex said escalating to Bezos is a common tactic among deactivated drivers but seldom helps them.

The verdict arrived on Oct. 28 from “SYAM,” the same name in the final message to Lira. The email didn’t directly respond to Normandin’s claims but acknowledged the job’s challenges, saying: “We understand that every delivery partner has difficult days and that you may sometimes experience delays, and we have already taken this into account.” But Normandin still wasn’t getting his gig back.

After the shock subsided, he tried a couple of other delivery services but instead decided to use his pandemic stimulus money to start a small-engine repair business. It was time to deal directly with human beings again. Of the people who designed the algorithms that tracked, rated and eventually fired him, Normandin said: “It seems they don’t have any common sense about how the real world works.”

---

Dipecat oleh Bot di Amazon: 'Ini Anda Melawan Mesin'

Pengemudi kontrak mengatakan algoritme menghentikan mereka melalui email—bahkan ketika mereka tidak melakukan kesalahan apa pun.

Stephen Normandin menghabiskan hampir empat tahun balapan di sekitar Phoenix mengirimkan paket sebagai driver kontrak untuk Amazon.com Inc. Kemudian suatu hari, dia menerima email otomatis. Algoritme yang melacaknya telah memutuskan bahwa dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar.

Veteran Angkatan Darat berusia 63 tahun itu tercengang. Dia telah dipecat oleh mesin.

Normandin, "pria tua" yang mengatakan bahwa dia memberikan setiap pekerjaan 110%

Normandin mengatakan Amazon menghukumnya untuk hal-hal di luar kendalinya yang mencegahnya menyelesaikan pengirimannya, seperti kompleks apartemen yang terkunci. Dia mengatakan bahwa dia menerima pemutusan hubungan kerja dengan keras dan, dengan bangga memiliki etos kerja yang kuat, mengingat bahwa selama karir militernya dia membantu memasak untuk 250.000 pengungsi Vietnam di Fort Chaffee di Arkansas.

“Saya tipe pria jadul, dan saya memberikan setiap pekerjaan 110%,” katanya. “Ini benar-benar membuat saya kesal karena kita berbicara tentang reputasi saya. Mereka mengatakan saya tidak melakukan pekerjaan itu ketika saya tahu betul saya melakukannya. ”

Pengalaman Normandin adalah kebalikan dari prediksi puluhan tahun bahwa robot akan menggantikan pekerja. Di Amazon, mesin seringkali menjadi bos—mempekerjakan, menilai, dan memecat jutaan orang dengan sedikit atau tanpa pengawasan manusia.

Amazon menjadi pengecer online terbesar di dunia sebagian dengan mengalihdayakan operasinya yang luas ke algoritme—kumpulan instruksi komputer yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah menggunakan algoritme untuk mengelola jutaan pedagang pihak ketiga di pasar online, menarik keluhan bahwa penjual telah dipecat setelah dituduh menjual barang palsu dan menaikkan harga.

Semakin, perusahaan ini menyerahkan operasi sumber daya manusia ke mesin juga, menggunakan perangkat lunak tidak hanya untuk mengelola pekerja di gudang tetapi untuk mengawasi driver kontrak, perusahaan pengiriman independen dan bahkan kinerja pekerja kantornya. Orang yang akrab dengan strategi mengatakan Chief Executive Officer Jeff Bezos percaya mesin membuat keputusan lebih cepat dan akurat daripada manusia, mengurangi biaya dan memberi Amazon keunggulan kompetitif.

Amazon memulai layanan pengiriman Flex bergaya pertunjukan pada tahun 2015, dan pasukan pengemudi kontrak dengan cepat menjadi bagian penting dari mesin pengiriman perusahaan. Biasanya, driver Flex menangani paket yang belum dimuat di van Amazon sebelum pengemudi pergi. Daripada membuat pelanggan menunggu, driver Flex memastikan paket dikirimkan pada hari yang sama. Mereka juga menangani sejumlah besar pengiriman bahan makanan pada hari yang sama dari rantai Whole Foods Market Amazon. Pengemudi Flex membantu menjaga Amazon bersenandung selama pandemi dan hanya terlalu senang untuk mendapatkan sekitar $25 per jam paket antar-jemput setelah pertunjukan Uber dan Lyft mereka mengering.

Tetapi saat mereka masuk, driver Flex menemukan algoritma memantau setiap gerakan mereka. Apakah mereka sampai ke stasiun pengiriman ketika mereka mengatakan mereka akan melakukannya? Apakah mereka menyelesaikan rute mereka di jendela yang ditentukan? Apakah mereka meninggalkan paket dalam tampilan penuh bajak laut teras bukannya tersembunyi di balik penanam seperti yang diminta? Algoritme Amazon memindai semburan data yang masuk untuk pola kinerja dan memutuskan driver mana yang mendapatkan lebih banyak rute dan mana yang dinonaktifkan. Umpan balik manusia jarang terjadi. Pengemudi terkadang menerima email otomatis, tetapi kebanyakan mereka dibiarkan terobsesi dengan peringkat mereka, yang mencakup empat kategori: Fantastis, Hebat, Adil, atau Berisiko.

Bloomberg mewawancarai 15 pengemudi Flex, termasuk empat yang mengatakan bahwa mereka salah diberhentikan, serta mantan manajer Amazon yang mengatakan bahwa sebagian besar sistem otomatis tidak cukup menyesuaikan diri dengan tantangan dunia nyata yang dihadapi pengemudi setiap hari. Amazon tahu mendelegasikan pekerjaan ke mesin akan menyebabkan kesalahan dan berita utama yang merusak, kata mantan manajer ini, tetapi memutuskan lebih murah untuk mempercayai algoritme daripada membayar orang untuk menyelidiki pemecatan yang salah selama driver dapat diganti dengan mudah.

Sejauh ini, Amazon tidak kesulitan menemukan kontraktor Flex. Secara global, sekitar 4 juta pengemudi telah mengunduh aplikasi, termasuk 2,9 juta di AS, menurut AppAnnie. Dan lebih dari 660.000 orang di AS mengunduhnya dalam lima bulan pertama tahun ini, naik 21% dari periode yang sama tahun lalu, menurut SensorTower, pelacak aplikasi lainnya.

Di dalam Amazon, program Flex dianggap sukses besar, yang manfaatnya jauh lebih besar daripada kerusakan tambahan, kata seorang mantan insinyur yang membantu merancang sistem. "Eksekutif tahu ini akan mengacaukan tempat tidur," kata orang ini. “Begitulah sebenarnya cara mereka memasukkannya ke dalam rapat. Satu-satunya pertanyaan adalah seberapa banyak kotoran yang kami inginkan.”

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Amazon Kate Kudrna menyebut klaim pengemudi tentang perlakuan buruk dan pemutusan hubungan kerja yang tidak adil dan mengatakan mereka tidak mewakili pengalaman sebagian besar pengemudi Flex. “Kami telah banyak berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya untuk memberikan visibilitas pengemudi ke posisi dan kelayakan mereka untuk terus memberikan, dan menyelidiki semua banding pengemudi,” katanya.

Sebagai kontraktor independen, driver Flex memiliki sedikit pilihan ketika mereka yakin telah dinonaktifkan secara tidak adil. Tidak ada cuti administratif berbayar selama banding. Pengemudi dapat membayar $200 untuk membawa perselisihan mereka ke arbitrase, tetapi hanya sedikit yang melakukannya, melihatnya sebagai buang-buang waktu dan uang.

Ketika Ryan Cope dinonaktifkan pada 2019, dia tidak repot-repot berdebat atau mempertimbangkan untuk membayar arbitrase. Pada saat itu, Cope sudah memutuskan tidak mungkin dia bisa memenuhi tuntutan algoritma. Mengemudi bermil-mil di sepanjang jalan tanah yang berkelok-kelok di luar Denver di tengah salju, dia sering menggelengkan kepalanya karena tidak percaya bahwa Amazon mengharapkan pelanggan untuk mendapatkan paket dalam waktu dua jam.

“Setiap kali ada masalah, tidak ada dukungan,” kata Cope, yang berusia 29 tahun. “Anda melawan mesin, jadi Anda bahkan tidak mencoba.”

Ketika pengemudi menantang peringkat yang buruk, mereka tidak tahu apakah mereka berkomunikasi dengan orang sungguhan. Tanggapan sering kali hanya menyertakan nama depan atau tanpa nama sama sekali, dan balasan biasanya berlaku untuk berbagai situasi daripada masalah tertentu. Bahkan jika sebuah nama dilampirkan, mesin kemungkinan besar menghasilkan beberapa tanggapan email pertama, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Ketika manajer manusia terlibat, mereka biasanya melakukan tinjauan tergesa-gesa—jika mereka melakukannya sama sekali—karena mereka harus memenuhi standar kinerja mereka sendiri. Seorang mantan karyawan di call center dukungan pengemudi mengatakan lusinan pekerja musiman paruh waktu dengan sedikit pelatihan ditugaskan untuk mengawasi masalah jutaan pengemudi.

“Amazon tidak peduli,” kata mantan karyawan Amazon itu. “Mereka tahu kebanyakan orang akan mendapatkan paket mereka dan 2 atau 3 persen yang tidak akan mendapatkan sesuatu pada akhirnya.”

Amazon telah mengotomatiskan operasi sumber daya manusianya lebih dari kebanyakan perusahaan. Tetapi penggunaan algoritme untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan orang semakin umum. Mesin dapat menyetujui aplikasi pinjaman, dan bahkan memutuskan apakah seseorang layak mendapatkan pembebasan bersyarat atau harus tetap berada di balik jeruji besi. Pakar ilmu komputer telah menyerukan peraturan yang memaksa perusahaan untuk transparan tentang bagaimana algoritme memengaruhi orang, memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk menyebutkan dan memperbaiki kesalahan. Legislator telah mempelajari masalah ini tetapi lambat untuk memberlakukan aturan untuk mencegah bahaya. Pada bulan Desember, Senator Chris Coons, Demokrat dari Delaware, memperkenalkan Algorithmic Fairness Act. Ini akan membutuhkan Komisi Perdagangan Federal untuk membuat aturan yang memastikan algoritma digunakan secara adil dan bahwa mereka yang terpengaruh oleh keputusan mereka diinformasikan dan memiliki kesempatan untuk membalikkan kesalahan. Sejauh ini lamarannya tidak kemana-mana.

Neddra Lira, dari Arlington, Texas, mulai melakukan pengiriman melalui aplikasi Amazon Flex pada tahun 2017. Seorang pengemudi bus sekolah berusia 42 tahun dan ibu dari tiga anak, dia mengambil pekerjaan sampingan selama liburan dan musim panas untuk mendapatkan uang tambahan, yang dia biasa membayar les senam putrinya. Ketika pandemi melanda dan sekolah-sekolah tutup, Lira beralih ke Flex sebagai sumber pendapatan utamanya, mengirimkan paket serta bahan makanan dari Whole Foods. Dia menyukai fleksibilitas dan kesempatan untuk mengantongi sekitar $80 untuk rute empat jam, setelah mengurangi bensin untuk crossover Chevrolet Trax-nya.

Lira memperkirakan dia mengirimkan sekitar 8.000 paket dan memiliki peringkat kinerja "hebat" hampir sepanjang waktu. Algoritme Amazon menilai pengemudi berdasarkan keandalan dan kualitas pengirimannya, sebagian besar diukur dengan apakah mereka tiba untuk mengambil paket tepat waktu, jika mereka melakukan pengiriman dalam jangka waktu yang diharapkan dan mengikuti permintaan khusus pelanggan. Metrik Flex sebagian besar berfokus pada ketepatan waktu, tidak seperti layanan ride-hailing seperti Uber dan Lyft, yang juga memprioritaskan hal-hal seperti kebersihan mobil atau kesopanan pengemudi. Selain itu, penumpang Uber dan Lyft tahu kapan mereka terjebak kemacetan, sehingga pengemudi cenderung tidak dihukum karena keadaan di luar kendali mereka.

Pelanggan Amazon tidak tahu hambatan apa yang dihadapi pengemudi Flex dalam perjalanan ke tempat tinggal mereka, dan begitu pula algoritme yang mencatatnya. Lira mengatakan terkadang ada begitu banyak pengemudi yang mengantri di luar stasiun pengiriman, dia menunggu selama satu jam untuk mengambil paketnya, membuatnya terlambat dari jadwal bahkan sebelum dia memulai rutenya. Ketika dia melihat paku di bannya, Amazon tidak menawarkan untuk datang mengambil paket tetapi memintanya untuk mengembalikannya ke stasiun pengiriman. Lira takut bannya akan kempes tetapi menurutinya untuk melindungi posisinya. Meskipun menjelaskan situasinya, peringkatnya turun menjadi "berisiko" dari "hebat" karena meninggalkan rute dan membutuhkan beberapa minggu untuk pulih.

Berkali-kali, Lira diyakinkan bahwa peringkatnya baik-baik saja. Sebuah email biasa tiba pada 1 Oktober. “Kedudukan Anda saat ini bagus, yang berarti Anda adalah salah satu mitra pengiriman terbaik kami,” kata pesan bertanda “Madhu S.” Tetapi keesokan harinya, “Bhanu Prakash” mengirim email untuk mengatakan bahwa dia telah melanggar persyaratan layanan Flex. “Akibatnya, Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program Amazon Flex dan tidak akan dapat masuk ke aplikasi Amazon Flex.”

Lira diberikan alamat email dan diundang untuk mengajukan banding atas penghentian tersebut dalam waktu 10 hari. Dia melakukannya dan bertanya mengapa dia dinonaktifkan sehingga dia bisa memberi tahu dukungan pengemudi Flex apa yang salah. Dia tidak pernah mendapat rincian lebih lanjut. Dia menindaklanjuti 18 Oktober, menjelaskan bahwa dia adalah seorang ibu tunggal yang diberhentikan dari pekerjaan tetapnya karena pandemi dan bahwa Flex adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Lira menerima apa yang tampaknya merupakan respons otomatis dari "Tim Amazon Flex" yang meminta maaf atas keterlambatan dan meyakinkannya bahwa situasinya akan diselidiki oleh tim yang sesuai.

Tiga hari kemudian, pada 21 Oktober, dia menerima pesan dari “Margaret” yang mengatakan “kami masih meninjau banding Anda.” Kemudian seminggu kemudian, pada 28 Oktober, sebuah email bertanda “SYAM” mengatakan, “Kami telah meninjau informasi Anda dan melihat kembali riwayat Anda. Posisi kami tidak berubah dan kami tidak akan memulihkan akses Anda ke program Amazon Flex… Semoga Anda sukses dalam upaya Anda di masa mendatang.”

Tanpa pertunjukan mengemudi, Lira mulai berjuang secara finansial. Dia berhenti membayar hipoteknya, dan mobilnya diambil alih dua hari setelah Natal dengan hadiah yang disumbangkan untuk anak-anaknya masih di dalam. Lira terpaksa menerima bantuan pemerintah untuk membayar tagihan listrik, gas, dan airnya. Akhirnya dia mulai mengemudikan bus sekolah lagi dan menggunakan sebagian besar cek stimulus pandemi untuk mendapatkan kembali mobilnya, membayar $2.800 untuk pembayaran yang terlewat, kepemilikan kembali, dan biaya penyimpanan.

"Itu tidak adil," kata Lira. "Aku hampir kehilangan rumahku."

Insinyur komputer yang merancang Flex bekerja keras untuk membuatnya adil dan mempertimbangkan variabel seperti kemacetan lalu lintas dan masalah mengakses apartemen yang tidak dapat dideteksi oleh sistem, kata mantan karyawan. Tetapi tidak ada algoritme yang sempurna, dan pada ukuran Amazon, bahkan margin kesalahan yang kecil dapat dianggap sebagai kesuksesan besar secara internal dan masih menimbulkan banyak kesulitan pada pengemudi. Driver Amazon Flex mengirimkan sekitar 95% dari semua paket tepat waktu dan tanpa masalah, menurut seseorang yang akrab dengan program tersebut. Algoritma memeriksa sisa 5% untuk pola bermasalah.

Algoritma Flex dimulai sebagai instrumen tumpul dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Awalnya, menurut seseorang yang mengetahui situasinya, desainer menetapkan jangka waktu yang terlalu ketat bagi pengemudi untuk sampai ke stasiun pengiriman. Mereka telah gagal untuk memperhitungkan sifat manusia. Pengemudi yang bersemangat untuk bekerja akan berjanji untuk tiba pada waktu tertentu ketika mereka terlalu jauh untuk mencapainya. Cacat itu membuat pengemudi yang baik gagal, kata orang itu, dan diperbaiki hanya setelah penurunan peringkat yang meluas. Sistem ini juga menggunakan GPS untuk memutuskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alamat tertentu tetapi terkadang gagal untuk memperhitungkan fakta bahwa menavigasi jalan pedesaan di salju membutuhkan waktu lebih lama daripada melintasi jalan pinggiran kota pada hari yang cerah.

Sistem ini bekerja dengan baik untuk Normandin selama bertahun-tahun. Penduduk asli Arizona yang sebelumnya mengantarkan pizza di malam hari dan koran di pagi hari, dia tahu semua jalan pintas dan titik kemacetan lalu lintas. Dia juga mengemudi untuk Uber dan Lyft, tetapi mengambil lebih banyak pekerjaan Flex selama pandemi ketika permintaan untuk perjalanan turun dan menjadi lebih berisiko mengangkut penumpang daripada mengangkut paket.

Normandin menikmati peringkat bintang dan bahkan ditanya apakah dia ingin melatih pengemudi lain. Dia memiliki sistem yang diasah dengan baik: menyortir paket sebelum meninggalkan stasiun, menempatkan pengiriman pertamanya di kursi depan, beberapa paket berikutnya di belakang dan menyelipkan batch terakhir jauh di belakang Toyota Corolla 2002 miliknya. Normandin telah dinonaktifkan secara medis selama lebih dari satu dekade karena penyakit perut dan masalah punggung yang mencegahnya duduk atau berdiri di satu tempat untuk waktu yang lama. Dia menyukai pekerjaan manggung karena dia bisa bekerja beberapa jam dalam satu waktu.

Kemudian, mulai Agustus lalu, Normandin mengalami serangkaian kemunduran yang menurutnya berada di luar kendalinya. Amazon memberinya beberapa pengiriman sebelum fajar di kompleks apartemen ketika gerbang mereka masih terkunci, keluhan umum di antara pengemudi Flex. Algoritme menginstruksikan pengemudi dalam kasus seperti itu untuk mengirimkan paket ke kantor utama, tetapi itu juga tidak terbuka. Normandin menelepon pelanggan seperti yang diinstruksikan — tembakan panjang karena kebanyakan orang tidak menjawab panggilan dari nomor yang tidak dikenal, terutama di pagi hari. Dia menelepon dukungan pengemudi, yang juga tidak dapat menjangkau pelanggan. Sementara itu, jam terus berdetak, dan algoritme mencatat.

“Ada banyak hal yang tidak dipertimbangkan oleh algoritme dan tangan kanan tidak tahu apa yang dilakukan tangan kiri,” kata Normandin.

Sekitar waktu yang sama, dia diminta untuk mengirimkan paket ke loker Amazon di kompleks apartemen tetapi tidak bisa membukanya. Setelah 30 menit di telepon dengan dukungan dia diberitahu untuk mengembalikan paket ke stasiun pengiriman. Kemudian peringkatnya jatuh. Normandin menelepon dukungan lagi untuk menjelaskan bahwa loker yang tidak berfungsi bertanggung jawab dan mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa masalahnya akan diperbaiki. “Mereka tidak pernah memperbaikinya,” katanya, “dan butuh waktu enam minggu agar peringkat saya naik kembali.”

Pada 2 Oktober, Normandin bangun jam 3 pagi, mandi dan mengambil ponselnya untuk menemukan rute Flex tetapi tidak bisa masuk. Dia memeriksa emailnya dan menemukan pesan umum dari Amazon yang ditandatangani oleh "Gangardhar M." Dikatakan kedudukan Normandin telah "turun di bawah tingkat yang dapat diterima" dan bahwa dia diberhentikan.

Kemudian mulailah proses yang akrab bagi siapa saja yang terjebak dalam lingkaran layanan pelanggan otomatis—kecuali dalam kasus ini Normandin tidak mencari pengembalian dana untuk produk yang rusak. Dia berjuang untuk mendapatkan pekerjaannya kembali.

Menawarkan standar 10 hari Amazon untuk mengajukan banding, Normandin mengirim email ke dukungan Flex dan meminta agar penghentiannya dibatalkan. Dia menjelaskan bahwa dia telah menandai Amazon tentang keadaan di luar kendalinya dan telah dijanjikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan dikenakan padanya.

Normandin menerima tanggapan pada hari berikutnya dari “Pavani G,” berterima kasih kepadanya karena “memberikan lebih banyak konteks tentang sejarah Anda dengan Amazon Flex.” Normandin menanggapi email itu dengan informasi tambahan dan menerima tanggapan yang sama persis yang menjanjikan untuk menyelidiki masalah tersebut, tetapi kali ini ditandatangani oleh “Bitan Banerjee.” Email tersebut berjanji untuk memberikan jawaban dalam waktu enam hari. Tujuh hari kemudian, "Arnab" mengirim email untuk meminta maaf atas keterlambatan dan menjanjikan pembaruan sesegera mungkin.

Sementara itu, Normandin tidak menghasilkan uang. Dia mengandalkan penjualan Prime Day tahunan Amazon, yang telah didorong kembali ke Oktober, untuk menghasilkan uang yang dia butuhkan untuk membayar tagihan. Tanpa tanggapan pada 19 Oktober, Normandin mengirim pesan ke Amazon lagi, kali ini menyalin Bezos.

"Saya meminta perincian spesifik tentang bagaimana keputusan penonaktifan akun saya ini tercapai," tulisnya. “Saya yakin setelah peninjauan menyeluruh terhadap seluruh riwayat pengiriman saya sebagai pengemudi Amazon Flex akan menunjukkan riwayat kinerja yang konsisten di tingkat tertinggi, dari orang yang masuk akal dan bijaksana.”

Sekitar 12 jam kemudian, dia mendapat tanggapan yang memberi tahu dia bahwa Bezos telah menerima email dan menginstruksikan "Taylor F" untuk meneliti masalah ini dan menanggapi atas namanya. Pada 23 Oktober, Normandin menerima email dari “Raquel” di Tim Dukungan Amazon Flex untuk memberi tahu dia bahwa mereka masih meninjau bandingnya. Mantan karyawan Amazon yang bekerja di Flex mengatakan eskalasi ke Bezos adalah taktik umum di antara pengemudi yang dinonaktifkan tetapi jarang membantu mereka.

Putusan itu tiba pada 28 Oktober dari “SYAM,” nama yang sama dalam pesan terakhir kepada Lira. Email tersebut tidak secara langsung menanggapi klaim Normandin tetapi mengakui tantangan pekerjaan, dengan mengatakan: "Kami memahami bahwa setiap mitra pengiriman memiliki hari-hari yang sulit dan bahwa Anda terkadang mengalami penundaan, dan kami telah mempertimbangkan hal ini." Tapi Normandin masih belum mendapatkan pertunjukannya kembali.

Setelah keterkejutannya mereda, dia mencoba beberapa layanan pengiriman lain tetapi malah memutuskan untuk menggunakan uang stimulus pandemi untuk memulai bisnis perbaikan mesin kecil. Sudah waktunya untuk berurusan langsung dengan manusia lagi. Tentang orang-orang yang merancang algoritme yang melacak, menilai, dan akhirnya memecatnya, Normandin berkata: "Sepertinya mereka tidak memiliki akal sehat tentang cara kerja dunia nyata."

Sumber :

https://www.bloomberg.com/news/features/2021-06-28/fired-by-bot-amazon-turns-to-machine-managers-and-workers-are-losing-out